Ilustrasi vonis hakim, Foto: Istimewa

ICJR Ungkap Kejanggalan Vonis Korban Perkosaan Terkait Aborsi di Jambi

Estimasi Baca:
Senin, 6 Ags 2018 05:35:53 WIB

Kriminologi.id - Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR yang tergabung dalam Aliansi Keadilan untuk Korban Perkosaan mendesak Pengadilan Tinggi Jambi menggelar sidang terbuka banding agar WA dibebaskan.

Perempuan 15 tahun itu, adalah korban pemerkosaan kakaknya, AR (18). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, Kamis, 19 Juli 2018, memvonis WA enam bulan penjara akibat tindakan aborsi yang dilakukannya.

Bagi, Aliansi vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian itu, dianggap cacat dalam pemeriksaan perkara. Selain itu dan tidak didasarkan pada pertimbangan psikologis dan trauma yang dialami korban karena diperkosa.

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati mengatakan, Pengadilan Tinggi Jambi perlu menggelar sidang terbuka dalam proses pengajuan banding karena selama persidangan di tingkat PN, pertimbangan psikologi anak korban perkosaan diabaikan.

Padahal, ia menambahkan, hakim terikat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang mewajibkan hakim untuk menggali rasa keadilan untuk menjamin putusan yang berkeadilan kepada perempuan.

"Kami harapkan lewat pemeriksaan terbuka ini hakim mampu menggali trauma psikologis yang diderita oleh korban perkosaan sehingga nantinya akan terlihat bahwa korban mengalami trauma psikologis yang membuatnya tidak mampu berkehendak bebas," ujar Maidina di Jakarta, Minggu, 5 Agustus 2018.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi juga perlu memeriksa validitas alat bukti yang dihadirkan dalam sidang di tingkat PN. Mengingat terdapat indikasi adanya penyiksaan untuk memaksa WA mengakui perbuatannya, tidak adanya pertimbangan psikologis terhadap WA, serta tidak ada pembuktian yang sah dan meyakinkan yang menyatakan bayi yang ditemukan oleh warga adalah bayi korban.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jambi bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus mengambil langkah tanggung jawab atas rehabilitasi psikologis dan sosial untuk WA beserta keluarganya, termasuk kakak lelakinya AR (18) yang harus mendekam di penjara selama dua tahun karena kasus ini.

Berdasarkan analisis putusan PN Muara Bulian, aliansi menemukan beberapa alasan yang dapat digunakan untuk menghapuskan pemidanaan atas WA. Yakni, semua agenda sidang hanya dilakukan untuk kepentingan pembuktian  penuntut umum, sementara tidak ada satu pun saksi dihadirkan yang meringankan korban.

Bahkan, perbuatan materiil aborsi yang dituduhkan dalam dakwaan hanya dibuktikan dari pengakuan korban, yang diduga kuat dipaksa hingga disiksa dalam proses penyelidikan.

"Pengakuan itu terdapat indikasi terjadinya penyiksaan karena bantuan hukum baru hadir pada sidang pertama. Bantuan hukum itu pun tidak efektif serta tidak kredibel karena agenda sidang sama sekali tidak ada yang terkait dengan kepentingan pembelaan," kata Maidina.

Kondisi trauma psikologis akibat perkosaan sebanyak sembilan kali dan ancaman diusir ibu WA menandakan adanya daya paksa atau keadaan memaksa atau keadaan darurat atau "overmacht" yang menghapuskan alasan pemidanaan atas tindakan WA menggugurkan kandungannya yang sudah berusia enam bulan.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, tim pengacara korban telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jambi, yang sidangnya akan dimulai minggu depan.

Sejak 1 Agustus lalu, korban WA telah ditangguhkan penahanannya. WA saat ini berada di Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PT2TP) Jambi untuk menunggu persidangan.

"Aliansi menuntut WA bebas karena berdasarkan analisis kami tidak ada pemidanaan yang bisa dibebankan kepada WA," kata Maidina. 

Redaktur: Djibril Muhammad
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500