Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembisa. Foto: Dwiangga Perwira/Kriminologi.id

Keadilan Restoratif untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Estimasi Baca:
Senin, 23 Jul 2018 09:05:46 WIB

Kriminologi.id - Secara kuantitas, jumlah anak berhadapan dengan hukum alias ABH selalu menunjukkan peningkatan. Setidaknya pada tiga tahun belakangan. Dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum, negara memberlakukan keadilan restoratif atau Restorative Justice yaitu keadilan yang mengutamakan proses pemulihan.

Dalam keadilan restoratif tersebut lebih menitik-beratkan terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.

Karenanya, wajar jika kemudian, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA memberikan perhatian serius.

"Ketika berhadapan dengan hukum, mereka harus mendapatkan pendampingan, di antaranya dari orang tua, advokat, pekerja sosial, pembina masyarakat, atau dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)," kata Menteri PPPA, Yohana Yambise kepada Kriminologi.id, Senin, 16 Juli 2018.

Pendampingan tersebut, kata Yohana, termasuk memberikan pendampingan saat anak menjalani penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan (di pengadilan). Ia mengatakan, pihaknya selalu melakukan koordinasi dan mengawal aparat penegak hukum dalam memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). 

"Maka dari itu, diberlakukan Restorative Justice, yaitu penyelesaikan perkara dengan melibatkan orang tua anak, tenaga sosial, profesional, pendamping, dan sebagainya untuk menyelesaikan permasalahan anak tanpa ada unsur pembalasan," kata Yohana. 

Ia mengungkapkan, penerapan keadilan restoratif dilakukan untuk menerapkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Ia mengatakan, anak-anak yang berhadapan dengan hukum memiliki beberapa hak jika memang tidak pidana yang ia lakukan harus diproses secara hukum. Salah satu hak tersebut yakni mendapatkan pendampingan.

"Kementerian kami juga sudah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak," kata Yohana. 

Ia menegaskan, dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum, pihaknya mengarahkan agar pengacara dan hakim yang menangani kasus tersebut mempunyai sertifikat khusus untuk berhadapan dengan anak.

Terkait dalam memberikan hak pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, Yohana mengatakan, pihaknya masih menemui beberapa kendala di masyarakat. Kendala tersebut, di antaranya jika pihak keluarga tidak memberikan ijin agar anak mereka mendapatkan pendampingan.

"Mungkin merasa malu atau tidak mengakui anak-anaknya. Padahal anak yang berhadapan dengan hukum sangat membutuhkan pendampingan dan perhatian," kata Yohana menambahkan.

Kendala lain yang pihaknya temui, Yohana menuturkan, jika anak tersebut sudah diproses secara hukum dan diberikan hukuman oleh pengadilan, misalnya dengan sanksi penjara. Anak tersebut ditempatkan di lapas-lapas orang dewasa. Kondisi ini, kata Yohana, masih terjadi di daerah-daerah.

Ia khawatir, dengan bergabungnya ABH dengan para narapidana yang berusia dewasa, maka akan ada peluang bagi anak tersebut mengalami tindak kekerasan yang dilakukan orang dewasa. Bahkan, menurut Yohana, ABH bisa mengalami penularan virus HIV.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Yohana mengatakan, pemerintah berusaha memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan anak, terutama di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sarana dan prasarana tersebut disediakan pemerintah untuk menyalurkan bakat dan rekreasi anak.

"Pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak bagi anak juga menjadi perhatian bagi kami," kata Yohana. 

Untuk mengurangi jumlah anak yang berhadapan dengan hukum, ia mengatakan, baik pemerintah maupun masyarakat luas harus saling membantu mensosialisasikan tentang hak-hak anak.

Hak anak tersebut, kata Yohana, telah dijamin oleh Undang-undang Perlindungan Anak, di antaranya hak mendapatkan pendidikan, kesehatan, mendapatkan pengasuhan yang baik, bermain, mendapatkan informasi layak anak, berpendapat, dan mendapatkan identitas.

"Anak-anak juga harus diberikan pemahaman menangani bentuk-bentuk kekerasan, seperti kekerasan seksual," kata Yohana menambahkan.

Ia juga menyoroti tentang gaya hidup anak-anak saat ini yang lekat dengan gawai serta tindakan bullying dan pornografi. Menurut dia, anak-anak juga harus diberikan edukasi agar mampu menghindari tindakan-tindakan yang berlawanan dengan hukum tersebut.

Di antaranya dengan memberikan ekstrakurikuler di sekolah, dan mengawasi konten-konten yang diakses anak-anak. 

"Ketika anak mengonsumsi konten pornografi, maka ia akan melakukan tindakan kekerasan seksual pada orang lain. Maka hal tersebut harus dicegah agar anak tidak melakukan tindakan kejahatan dan terhindar dari pelanggaran hukum," kata Yohana menegaskan.

Bila melihat data yang dikeluarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) per 31 Mei 2018 yang diterima Kriminologi.id, terkait dengan kasus pengaduan anak berdasarkan klaster perlindungan anak, sejak 2011 hingga Mei 2018, terungkap jumlah kasus pada klaster Anak Berhadapan dengan Hukum, selalu berada di tingkat pertama.

Kasus di klaster ABH selalu menempati peringkat teratas dibanding dengan kasus-kasus yang terjadi di klaster lain, yakni di klaster sosial dan anak dalam situasi darurat, keluarga dan pengasuhan alternatif, agama dan budaya, hak sipil dan partisipasi, kesehatan dan napza, pendidikan, pornografi dan cyber crime, trafficking dan eksploitasi dan kasus perlindungan anak lainnya.

Pada data tersebut, sejak Januari 2018 hingga Mei 2018 saja, jumlah kasus pada klaster Anak Berhadapan dengan Hukum tercatat ada 504 kasus. Keterlibatan anak dalam ratusan kasus itu meliputi anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, dan anak sebagai saksi. 

Kasus-kasus tersebut di antaranya kekerasan fisik termasuk penganiayaan, penyeroyokan, perkelahian, kemudian, kekerasan psikis yakni berupa ancaman dan intimidasi. Anak juga terlibat dalam kasus kekerasan seksual yakni pemerkosaan, pencabulan, sodomi atau pedofilia, pembunuhan, pencurian, kecelakaan lalu lintas, senjata tajam, penculikan aborsi, terorisme.

Pada tahun ini, jumlah kasus di klaster ABH berada di peringkat pertama, diikuti klaster keluarga dan pengasuhan alternatif, pornografi dan cyber crime, kesehatan dan napza, pendidikan, trafficking dan eksploitasi, sosial dan anak dalam situasi darurat, agama dan budaya, hak sipil dan partisipasi, kasus perlindungan anak lainnya.

Tujuh tahun sebelumnya, yakni pada 2011, KPAI hanya menerima pengaduan kasus pada klaster ABH ini sebanyak 695 kasus. Meski angka ini terlihat kecil, namun jumlah ini merupakan yang tertinggi di antara klaster yang lain di tahun itu. Setahun berikutnya, jumlah kasusnya bertambah menjadi 1.413, kemudian meningkat menjadi 1.428 pada 2013. Jumlah ini terus merangkak naik di tahun 2014 mencapai 2.208 kasus. Di tahun 2015, angka ini menurun sebesar 1.221, kemudian 1.314 di tahun berikutnya, dan menjadi 1.403 di tahun 2017. AS

KOMENTAR
500/500