Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise. Foto: www.kemenpppa.go.id

Keluarga Pemutus Mata Rantai Kekerasan Anak, Kata Menteri PPPA

Estimasi Baca:
Senin, 23 Jul 2018 10:05:22 WIB

Kriminologi.id - Kasus kekerasan yang terjadi pada anak kerap berasal dari keluarga. Perselisihan antarkedua orang tua di dalam keluarga menjadi pemicu bagi anak untuk meniru perilaku tersebut dan diterapkan dalam kesehariannya. 

"Poin penting itu ada di keluarga. Keluarga harus putuskan mata rantai kekerasan. Suami istri tidak boleh bercekcok, dan bila mau bercekcok, jauhkanlah dari anak-anak. Jangan biarkan anak-anak melihat. Kalau anak-anak melihat dengan sendirinya, dia akan meniru (perilaku orang tua) lagi, dan di saat ia dewasa dan berkeluarga, maka ia akan melakukan hal yang sama yang ia lihat di dalam keluarganya sendiri," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise kepada Kriminologi.id, Senin, 16 Juli 2018 .

Yohana menuturkan, selain melihat perilaku orang tua di rumah, budaya kekerasan juga bisa anak-anak dapatkan dari melihat sikap para guru atau pendidiknya di lingkungan sekolah. Apalagi, kata Yohana, hingga saat ini masih saja ada guru yang melakukan tindak kekerasan. Salah satunya memukul anak didik dalam menangani mereka.

"Dia lihat di sekolah, di mana-mana guru masih pukul anak-anak, dan lingkungan tempat dia berada juga masih terjadi kekerasan. Dengan kondisi ini, dia akan tetap melakukan (kekerasan). Maka, kita harus putuskan mata rantai mulai dari keluarga," kata Yohana menegaskan.

Selain tidak berselisih di depan anak, ada cara yang bisa dilakukan keluarga untuk melindungi anak-anak dari tindakan yang melawan hukum. Orang tua atau pihak keluarga, kata Yohana, harus memahami terlebih dahulu hak-hak anak. Yakni hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, pengasuhan yang baik, bermain, mendapat informasi layak anak, berpendapat, dan hak mendapatkan identitas.

Selain itu, anak-anak juga berhak untuk mengetahui dan paham tentang bentuk-bentuk kekerasan, salah satunya kekerasaan seksual.

Dalam penggunaan gawai, contohnya. Yohana menjelaskan, orang tua harus memberikan edukasi terkait penggunaan gawai agar anak dapat memilih konten yang baik. Menurut Yohana, penyebaran konten-konten pornografi kerap dilakukan dengan menggunakan gawai. Ketika anak sudah mengonsumsi konten pornografi, maka ia berpeluang untuk melakukan tindakan kekerasan seksual pada orang lain.

"Hal tersebut harus dicegah agar anak tidak melakukan tindakan kejahatan dan terhindar dari pelanggaran hukum," kata Yohana.

Untuk meminalisasi penggunaan gawai terutama di rumah, Yohana mengatakan, anak-anak membutuhkan kehadiran orang tua di rumah dan meluangkan waktu bersama dengan mereka. Ketika anak sudah berada di rumah, kata Yohana, itu merupakan tanggung jawab orang tua untuk mendidik.

"Jadi ini tugas keluarga. Orang tua harus melihat waktu anak. Kalau di sekolah, itu urusan guru. Kalau di rumah, itu urusan orang tua. Buatlah kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak-anak agar mereka terhindar dari gadget atau apa saja yang berhubungan dengan teknologi," kata Yohana.

Ia menceritakan tentang pengalaman prinsip mendidik anak yang dilakukan oleh Bill Gates. Menurutnya, meski sang ayah atau Gates piawai di dunia teknologi, namun ia membatasi anak-anaknya dalam menggunakan gawai. Sebab, kata Yohana, Gates, sudah mengatahui sebab akibat dari penggunakan gawai  bila dilakukan dengan cara yang tidak tepat."Usia yang tepat untuk anak gunakan gadget adalah 14 tahun. Dia (Bill Gates) sudah tahu sebab akibatnya (menggunakan gawai) akan merusak otak anak, anak tidak mau bersosialisasi, tidak mau berkembang, critical-nya tidak berkembang. Bahkan, anaknya dilarang, tidak boleh menggunakan gadget itu sampai umur 14 tahun," kata Yohana.

Ia berharap, pihak keluarga yang merupakan unsur terkecil di masyarakat dapat membantu untuk memutus mata rantai kekerasan itu. Menurut dia, dengan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dampak dari kekerasan tersebut bukan hanya dirasakan orang dewasa, melainkan juga anak-anak.

"Di dalam keluarga masih ada kekerasan, pasti dampaknya ke anak," kata Yohana menambahkan.

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) per Mei 2018 yang Kriminologi.id peroleh, tercatat kasus pengaduan anak berdasarkan klaster perlindungan anak di bidang keluarga dan pengasuhan alternatif berada di urutan tertinggi kedua setelah klaster Anak Berhadapan dengan Hukum. 

Data tersebut merangkum kasus-kasus pengaduan yang terjadi sejak 2011 hingga Mei 2018. Kasus-kasus pengaduan pada klaster keluarga dan pengasuhan alternatif ini meliputi anak korban perebutan hak kuasa asuh, anak korban pelarangan akses bertemu orang tuanya, anak korban penelantaran ekonomi (hak nafkah), anak korban di luar pernikahan, anak korban permasalahan/konflik orang tua/keluarga, anak korban penelantaran orang tua/ keluarga, anak hilang (sebagai korban), dan anak korban penculikan keluarga. 

Dalam tiga tahun terakhir, KPAI menerima tiga pengaduan kasus baru yang belum muncul di tahun-tahun sebelumnya. Kasus baru tersebut yakni anak korban penelantaran orang tua, anak korban permasalahan/konflik orang tua/keluarga, dan anak korban di luar pernikahan. 

Pada tahun ini, sejak Januari hingga 31 Mei 2013, KPAI sudah menerima laporan sebanyak 31 kasus anak korban permasalahan/konflik orang tua/keluarga, 17 kasus anak korban penelantaran orang tua/keluarga, dan 16 kasus anak korban di luar nikah. 

Namun, bila melihat data di tahun 2011, KPAI mencatat bahwa di tahun tersebut, dari 10 klaster yang masuk dalam perlindungan anak, sebanyak 416 kasus pengaduan anak berasal dari keluarga. Angka ini naik di tahun berikutnya yakni mencapai 633 kasus. Bahkan, di tahun 2013, angkanya naik drastis menjadi 931 kasus. Kemudian, di tiga tahun berikutnya kasusnya sedikit menurun yakni 822 kasus (2015), 857 kasus (2016), dan 714 kasus (2017).

Namun sejak Januari - Mei 2018, KPAI sudah menerima pengaduan sebanyak 324 kasus yang berasal dari keluarga dan pengasuhan alternatif. Dengan total kasus di klaster ini mencapai 5.618 kasus sejak tahun 2011. 

KOMENTAR
500/500