Ilustrasi perlindungan anak dari kekerasan. Ilustrasi: Dwiangga Perwira/Kriminologi.id

Kementerian PPPA: Media Harus Beritakan Anak Berprestasi

Estimasi Baca:
Senin, 23 Jul 2018 10:48:46 WIB

Kriminologi.id - Salah satu pilar untuk melindungi anak Indonesia adalah melalui media massa. Media berperan mengedukasi masyarakat agar proses tumbuh kembang anak terlaksana dengan baik. Salah satu caranya adalah tidak hanya memberitakan anak-anak bermasalah, namun juga mengangkat pemberitaan anak-anak yang berprestasi.

Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Lenny R Rosalin mengungkapkan peran media massa berperan dalam memperjuangkan perlindungan anak tertulis dalam undang-undang.

"Tolong, media beri potret tentang anak yang seimbang, berita yang buruk diimbangi dengan berita yang baik, jangan hanya anak-anak bermasalah saja yang diberitakan, angkat juga anak-anak yang berprestasi," kata Lenny R Rosalin, Senin, 23 Juli 2018.

Lenny menjelaskan, peran media untuk melindungi anak tertuang dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit menyebutkan bahwa media massa sebagai salah satu pilar perlindungan anak. 

Menurut Lenny, anak merupakan masa depan dan investasi suatu bangsa. Media sebagai salah satu pilar harus diperkuat untuk melindungi anak-anak Indonesia. Apalagi, kata Lenny, permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak-anak Indonesia masih terus terjadi. Maka, perlu peran media agar pemberitaannya juga lebih ramah anak. 

Untuk mengupayakan agar pemberitaan di media massa lebih baik dan membangun dalam upaya perlindungan anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kini sedang mengupayakan kerja sama dengan Komisi Pernyiaran Indonesia (KPI).

Tujuannya, kata Lenny, agar lembaga-lembaga penyiaran bisa menyiarkan tayangan-tayangan yang lebih ramah anak, termasuk mengangkat pemberitaan-pemberitaan tentang hal-hal baik dalam upaya perlindungan anak.

"Saya juga sudah sempat berdikusi dengan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo yang menyambut baik hal itu," ucap Lenny.

Lenny juga mengingatkan bahwa pemerintah dianggap tidak bisa bekerja sendiri dalam mewujudkan perlindungan anak. Maka sesuai dengan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, salah satu fungsi pers selain informasi, hiburan, dan kontrol sosial, juga pendidikan. 

Salah satu sasaran yang ingin dicapai KemenPPPA menuju generasi emas 2045 adalah mewujudkan Indonesia Layak Anak (Idola). Perwujudan Idola ini, Lenny menambahkan, menjadi sasaran di tahun 2030. Menurutnya, di tahun 2045 nanti, ada sekitar 70 persen penduduk Indonesia berusia produktif. Ia berharap di tahun itu, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang cemerlang.

"Karena itu, dari awal harus ada intervensi agar kita fokus pada sumber daya manusia. Bila tidak ada intervensi, (tahun) 2045 kita hanya akan memiliki sumber daya manusia yang apa adanya," kata Lenny.

Sementara itu Komisioner KPI Dewi Setyarini mengatakan sejumlah peraturan mengatur tentang perlindungan anak terhadap media penyiaran, tertuang mulai dari Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS).

Dalam UU Perlindungan Anak, kata Dewi, mengatur hak anak dalam media, yaitu menyampaikan pendapat, berpartisipasi, berpikir, dan mendapat informasi yang bermanfaat. Dewi menjabarkan, menurut Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Penyiaran, isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat.

Selain itu, lembaga penyiaran juga wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran. Klasifikasi khalayak berdasarkan isi siaran meliputi prasekolah, anak-anak, remaja, dewasa, dan semua umur.

"Poin-poin penting perlindungan anak dalam P3-SPS adalah kewajiban lembaga penyiaran mengutamakan kepentingan anak dalam setiap program siaran serta perlindungan dari pornografi dan unsur seksualitas dan eksploitasi anak dalam tayangan," Dewi menjelaskan.

Selain itu, lanjut Dewi, P3-SPS juga mengatur adanya larangan menampilkan adegan kekerasan verbal maupun visual, perlindungan anak dari unsur mistik dan kewajiban muatan positif dan sesuai psikologi anak serta bebas dari klenik, sihir, mistik, dan horor. Juga larangan menjadikan anak sebagai narasumber di luar kapasitasnya serta kewajiban penyamaran identitas dalam kasus kejahatan seksual dan penegakan hukum.

Ia mengatakan, dengan jumlah anak di Indonesia mencapai 87 juta jiwa atau sepertiga dari total jumlah penduduk Indonesia, maka anak-anak sangat mudah terkena dampak negatif dari media. Sebab, sebagian penikmat media itu adalah anak-anak.

Ia meminta agar anak-anak juga harus dilindungi dari dampak negatif media dan media harus memiliki perspektif perlindungan anak karena anak-anak memiliki sifat imitatif dan adaptif.

Cara generasi Z dan milenial anak-anak Indonesia dalam mengonsumsi konten televisi cukup besar.  Lenny memaparkan, setiap harinya, generasi Z atau yang berusia dua tahun hingga 20 tahun mampu menghabiskan sekitar 5 jam 18 menit untuk mengonsumsi televisi. Sedangkan generasi milenial yang kini berusia 21 tahun hingga 37 tahun bisa menghabiskan waktu 4 jam 52 menit per hari untuk menonton televisi.

Realita ini, kata Lenny, jauh berbeda dengan generasi anak muda di Amerika Serikat, dimana generasi Z dan generasi milenial menghabiskan hanya sekitar dua jam untuk menonton televisi.  Apalagi saat ini, televisi sudah masuk ke ranah-ranah privat di dalam keluarga.

"Sifat media penyiaran saat ini masuk ke dalam ruang privat anak tanpa diundang. Bisa dikatakan, televisi sudah menjadi bagian dari keluarga," kata Lenny.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahkan menemukan pemberitaan media masih kerap melanggar hak-hak anak saat menjadi pelaku, korban, maupun saksi tindakan kejahatan.

Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan, pelanggaran itu adalah media mengungkap secara jelas identitas anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi dari tindak kejahatan. Padahal, kata Retno, aturan itu sudah tertuang di Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). 

"Sanksi itu bisa digunakan anak dan keluarganya yang menjadi korban pemberitaan media bila hak-haknya dilanggar dan dapat membahayakan diri," kata Retno. Sanksi pelanggaran pidana tersebut, kata Retno, yakni sanksi penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta.  

Namun, menurut UU SPPA, kata Retno, yang dapat mengadukan pemberitaan yang melanggar hak anak tersebut hanya anak dan keluarganya. Peraturan ini, Retno melanjutkan, menjadi hambatan bagi pihaknya karena KPAI tidak bisa mengadukan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh media massa. Ia berharap, agar KPAI juga dimungkinkan untuk mengadukan pelanggaran tersebut kepada Dewan Pers. AS

Penulis: Yenny Hardiyanti
Redaktur: Achmad Sakirin
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500