Ilustrasi Anak Bermain. Foto: Pixabay.com

Kota Layak Bagi Anak Tak Sekadar Aksesoris

Estimasi Baca:
Senin, 23 Jul 2018 11:05:18 WIB

Kriminologi.id - Semenjak dirilis pada 2005, banyak pencapaian dilakukan terkait Kota Layak Anak atau KLA. Salah satu aspeknya adalah adanya Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA). KLA dipandang bukan sekadar aksesoris semata melainkan kebijakan pembangunan yang berbasis pada anak.

Terkait RBRA, baru lima provinsi yang menerapkan. Aspek lainnya adalah Program Puskesmas Ramah Anak, Program Sekolah Ramah Anak dan Rute Aman dari dan ke Sekolah (RASS).

Namun tidak sedikit yang menilai jika serangkaian program yang menuju terpenuhinya hak dan perlindungan anak hanya slogan semata. Tak ayal, program-program hanya berada di atas kertas dan minim implementasi.

Bagi Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto, KLA bukan sekadar aksesoris semata melainkan sebuah kebijakan pembangunan yang berbasis anak.

"Jadi semua komponen yang ada di daerah harus punya komitmen yang sama," Susanto, Kamis, 19 Juli 2018.

Komponen tersebut menurut Susanto meliputi DPRD, wali kota, perusahaan daerah, organisasi masyarakat, kelompok sosial dan juga aspek pendidikan.

"Kalau semuanya itu sudah punya satu nafas yang sama untuk mewujudkan kota layak anak sebenarnya tidak susah susah," ujarnya.

Dalam sejumlah kasus, Susanto menjelaskan, meski sebuah kota atau kabupaten sudah mengikuti program Kota Layak Anak, namun masyarakatnya masih belum bisa berubah. Jika hal tersebut yang terjadi, maka pola pikir dan perilaku masyarakat harus diubah.

Ia mencontohkan, jika dalam sebuah komunitas mengalami pergantian pengurus, maka sosialisai Kota Layak Anak harus kembali dilakukan. 

"Hal-hal itu memang harus terkontrol teratur terevaluasi agar kualitas programannya benar-benar didapat," kata Susannto.

Kabupaten atau Kota Layak Anak merupakan kebijakan yang telah dicanangkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) sejak 2005. Hal ini dilakukan untuk mengimplementasikan beragam aturan hukum terkait perlindungan anak.

Secara umum, tujuan program kota layak anak ini adalah untuk memenuhi hak-hak dan melindungi anak dari kekerasan baik fisik maupun seksual.

Secara khusus, program kota layak anak boleh dibilang sebagai langkah intervensi pemerintah pusat yang juga sekaligus membangun inisiatif pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan yang ditujukan pada memenuhi hak dan perlindungan anak.

Pelaksanaan program Kota Layak Anak didasarkan pada beberapa instrumen hukum yang sudah ada dan berlaku di Indonesia, antara lain: Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kota Layak Anak mulai dikembangkan pada 2009 dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota Layak Anak. Pada tahun inilah Kota Layak Anak diujicobakan pada 10 kabupaten dan kota di Indonesia.

Menunjukkan keseriusannya membangun kota atau kabupaten yang layak anak di Indonesia, program KLA dimasukkan sebagai salah satu program prioritas nasional dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2010.

Hal ini kemudian mendorong kabupaten dan kota di Indonesia berlomba-lomba memenuhi kriteria Kota Layak Anak yang ditetapkan Kemenpppa. Indikator penilaian Kota Layak Anak terdiri dari enam indikator kelembagaan.

Selain itu, dan 25 indikator substansi yang dikelompokkan dalam lima klaster hak anak yaitu Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, Perlindungan Khusus.

Infografik Data Kota Layak Anak. Foto: Ist/Kriminologi.id

Tim penilai yang dibentuk Kemenpppa selanjutnya akan melakukan penilaian sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Selanjutnya, jika kota atau kabupaten memenuhi indikator tersebut maka Kemenpppa akan menganugerahi kota atau kabupaten tersebut dengan penghargaan Kota Layak Anak.

Penghargaan ini pun juga dibagi menjadi lima tingkatan yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan tertinggi adalah Kota Layak Anak.

Sayangnya hingga 2017 hanya dua kota yang berhasil meraih penghargaan Kota Layak Anak kategori Utama yaitu Solo dan Surabaya. Walaupun begitu, 349 kota-kota di Indonesia sebenarnya sudah menginisiasi dan mengembangkan Kota Layak Anak walaupun masih belum mencapai kategori Utama. Namun masih ada 149 kota di Indonesia yang belum menginisiasi pengembangan kota layak anak.

Infografik Data Kota Layak Anak. Foto: Ist/Kriminologi.id

Berdasarkan data Kemenpppa tentang Kota atau Kabupaten Layak Anak, kriminologi.id menghitung dan menemukan lima daerah dengan Kota atau Kabupaten Layak Anak paling banyak di Indonesia. Posisi pertama adalah Provinsi Jawa Timur dengan 38 Kota atau Kabupaten Layak Anak, sedangkan posisi kedua adalah Provinsi Jawa Tengah dengan 35 Kota atau Kabupaten Layak Anak.

Posisi ketiga adalah Sumatera Utara dengan 33 Kota atau Kabupaten Layak Anak, Papua dengan 29 Kota atau Kabupaten Layak Anak di posisi keempat, dan terakhir di posisi kelima adalah Jawa Barat dengan 26 Kota atau Kabupaten Layak Anak.

Pertumbuhan jumlah kota atau pun kabupaten yang menginisiasi dan mengembangkan kota layak anak dari tahun-tahun selalu bertambah secara signifikan. Selain itu, pertumbuhan ini dinilai positif karena selalu berada di atas target yang ditetapkan Kemenpppa setiap tahunnya. Kemenpppa berharap pada tahun ini jumlah kota ataupun kabupaten yang menginisiasi kota layak anak bisa lebih dari 400 kota ataupun kabupaten.

	Infografik Data Kota Layak Anak. Infografik: Dwiangga Perwira/Kriminologi.id

Kemenpppa berharap dengan inisisasi dan pengembangan Kota atau Kabupaten Layak Anak di seluruh wilayah Indonesia akan mendorong perbaikan dalam memenuhi hak-hak anak di berbagai aspek dan meningkatnya perlindungan terhadap anak. Sedangkan target jangka panjang dari pembentukan Kota atau Kabupaten Layak Anak ini adalah menjadikan Indonesia Layak Anak.

KOMENTAR
500/500