Video Viral Pawai Anak TK Bercadar Bawa Senjata Replika. Foto: Ist/Kriminologi.id

Pakar: Jangan Sepelekan Pawai Siswi TK Bercadar Bawa Replika Senjata

Estimasi Baca:
Minggu, 19 Ags 2018 14:00:14 WIB

Kriminologi.id - Warganet dihebohkan foto seorang siswi Taman Kanak-kanak atau TK tampil menggunakan pakaian gamis dan hijab serba hitam dengan memanggul replika senjata laras panjang dan pedang dalam pawai Kemerdekaan di Kota Probolinggo, Sabtu, 18 Agustus 2018.

Setelah ditelusuri, ternyata mereka adalah siswi-siswi TK Kartika 569. Konon apa yang dilakukan anak-anak ini tidak bermaksud apa-apa, hanya untuk menghemat biaya kostum karnaval dalam rangka Hari Kemerdekaan itu.

Pengamat terorisme Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengatakan penampilan bercadar dan memanggul replika senjata yang dilakukan anak TK tersebut bukan masalah sepele. Khairul berpendapat, yang dipersoalkan bukan soal penampilannya tapi hal tersebut justru memperlihatkan fakta anak-anak sudah terlalu jauh masuk dalam spektrum kekerasan.

"Sesederhana itukah? Tentu saja tidak. Ini sangat mengejutkan. Bukan semata karena tampilannya. Ini soal betapa anak-anak kita ternyata sudah terlalu jauh masuk dalam spektrum kekerasan," kata Khairul kepada Kriminologi.id di Jakarta, Minggu, 19 Agustus 2018.

Menurut Khairul, penggunaan replika senjata sebagai alat peraga edukasi bahkan di lingkungan yang getol mengampanyekan bahayanya paham kekerasan ekstrem/violent extremism dan terorisme menunjukkan kita sudah lama sangat permisif terhadap upaya pengenalan kekerasan pada anak-anak.

"Di Indonesia, pelibatan anak-anak sebagai pelaku langsung dalam tindak kekerasan ekstrem memang merupakan hal baru. Apakah anak-anak ikut dilibatkan dalam jaringan dan aksi terkait paham kekerasan ekstrem karena mudah untuk didoktrin dan dilatih? Tepatnya, mereka lebih mudah dimanipulasi. Apalagi jika orang tua terutama ibunya juga terlibat. Akan sangat mudah," ujarnya.

Menurut dia, anak-anak sangat terpengaruh bimbingan dan asuhan orang tuanya. Potensi mengikuti jejak orang tua setelah dewasa mungkin besar, tapi tentu saja itu juga bergantung pada perkembangan pola pikir dan pengalaman mereka hingga usia dewasa nanti. Oleh karena itu, kata dia, sekolah, guru dan lingkungan pergaulan masih sangat berpeluang mengubah mereka.

Khairul mencatat ada tujuh orang anak pelaku terorisme berada di safe house untuk dilindungi dan diikutsertakan dalam program deradikalisasi. Apakah anak-anak itu dapat kembali menjadi seperti pada umumnya yang tidak memiliki paham radikal?

"Saya menolak penggunaan istilah radikal/radikalisme yang tidak tepat. Dan yang harus hilang dari benak anak-anak ini adalah paham kekerasan ekstrem dan kedangkalan pikiran atau banalitas kekerasan. Bukan kemampuan untuk menalar atau berfikir mendalam," katanya.

Pertanyaan yang dilontarkan Khairul adalah, jika mereka sudah melalui program itu, apa yang harus diperhatikan agar mereka tak kembali berpaham radikal dan semacamnya?

Dia menjelaskan, tentu saja yang utama harus diperhatikan adalah pergaulannya di sekolah dan relasi sosial di lingkungannya karena di sana yang paling mudah tampak.

Khairul mengambil contoh di Surabaya, di mana salah seorang anak pelaku teror ternyata selama ini di sekolahnya bahkan menolak ikut upacara bendera. Namun para guru agaknya tak menganggap itu sebagai suatu hal yang perlu dicermati.

"Berarti masyarakat turut berperan besar agar anak-anak itu tidak kembali memiliki paham tersebut? Oh jelas. Anak-anak sangat tergantung juga pada pengalaman sosialnya. Jika mereka dikucilkan atau mendapat perlakuan diskriminatif, bukan tidak mungkin kebencian, kedangkalan dan paham kekerasan ekstrem mereka malah lebih kuat daripada orang tuanya atau siapa pun yang menularkannya," katanya melanjutkan.

Lalu bagaimana menyadarkan masyarakat akan hal itu? Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dan masyarakat sendiri?

Dia menegaskan, pemerintahlah yang harus memulainya dengan menjadi contoh bagaimana memperlakukan segenap lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

"Tidak memupuk kebencian, meminimalisir kesenjangan (disparitas) paling tidak dalam praktik-praktik layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan maupun aktivitas perekonomian. Sementara itu, kualitas hidup di satu wilayah ditandai dengan kenyamanan warganya. Selain sanitasi dan potensi bencana alam maupun non-alam, ketidaktertiban sosial juga menjadi alat ukurnya yang utama.

Namun hal yang menyedihkan, kata Khairul, aparatur daerah dan kepolisian nyaris tak punya pemahaman sosio-kultural yang cukup untuk memfasilitasi disepakatinya ambang batas ketidaktertiban sosial di satu wilayah.

"Kembali pada persoalan karnaval di Probolinggo itu, patut diingatkan agar aparat daerah termasuk polisinya tidak menganggap remeh. Ingat, siapa pun yang berada dalam spektrum kekerasan akan selalu berpotensi terpapar. Jika tidak menjadi pelaku, maka ia berpeluang menjadi korban. Bahkan anak-anak kita!" katanya dengan tegas.

Reporter: Marselinus Gual
Penulis: Marselinus Gual
Redaktur: Djibril Muhammad
KOMENTAR
500/500