Ilustrasi pencabulan anak laki-laki. Foto: Unsplash.com

Pemkot Depok Sudah Tahu Kasus Guru Cabuli 13 Siswanya Sejak April 2018

Estimasi Baca:
Selasa, 12 Jun 2018 10:26:14 WIB

Kriminologi.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat (Jabar) ternyata telah mengetahui kasus guru AW (23) yang mencabuli 13 siswa laki-lakinya sejak April 2018. Artinya sudah tiga bulan kasus cabul itu diketahui sebelum akhirnya ramai di media seperti sekarang ini.

Adalah Kepala Bidang Tumbuh Kembang dan Kota Layak Anak di Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok, Yulia Octavia yang mengungkapkan hal tersebut.

Ia menyebut, Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Depok mendapatkan informasi adanya kasus pencabulan pertama kali dari laporan orang tua korban.

Setelah mendapat laporan tersebut, ia mengaku, pihaknya bergerak cepat dengan memberikan pendampingan kepada korban. Alasannya memikirkan para korban yang masih duduk di kelas 6 Sekolah Dasar (SD) yang saat itu akan mengikuti Ujian Nasional (UN).

"Penanganan awal sebelum pemberitaan ini menjadi viral, kami melakukan bimbingan konseling, dengan didampingi psikolog yang telah kami sediakan secara gratis. Hal tersebut dilakukan, agar korban tersebut dapat mengikuti UN," kata Yulia di Depok, Jawa Barat, Senin, 11 Juni 2018.

Setelah itu, ia menjelaskan, P2TP2A Kota Depok terus gencar melakukan aksi sosialisasi Stop Kekerasan Pada Anak (SKPA) kepada sekolah-sekolah, guru, dan juga orang tua murid. Aksi tersebut bekerja sama dengan Polresta Depok dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Terkait kasus tersebut, ia meminta kepada media agar ikut serta mendeklarasikan pencegahan kekerasan pada anak.

"Peran media sangat kami butuhkan di sini dalam mendeklarasikan Stop Kekerasan Pada Anak. Agar korban-korban tidak mengalami trauma berkepanjangan dan turut mensukseskan program Pemerintah Kota Depok, sebagai Kota Layak Anak ( KLA)," ujarnya.

Sebelumnya, hasil rapat koordinasi Polres Depok dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, serta beberapa instansi penting lainnya, menghasilkan proyeksi jangka panjang yang dinilai bisa turut membantu mencegah terjadinya tindak kejahatan, salah satunya pencabulan yang kerap menimpa anak-anak.

 

Ketua KPAI Susanto memberikan keterangan pers di Kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Foto: Walda Morison/Kriminologi.id
Ketua KPAI Susanto memberikan keterangan pers di Kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Foto: Walda Morison/Kriminologi.id

Ketua KPAI, Susanto, menjelaskan poin penting dari proyeksi jangka panjang tersebut mengenai sistem rekrutmen yang ketat terhadap setiap tenaga pendidik sekolah dasar. Proyeksi ini akan dikoordinasikan dengan Wali Kota Depok sebagai langkah jangka panjang. 

“Pertama, mengenai sistem rekrutmen setiap guru atau tenaga pengajar. Jadi, sistem perekrutannya harus benar-benar ketat, baik guru honorer maupun guru PNS. Hal tersebut penting, mengingat apabila ada ruang celah bagi tersangka ketika mengikuti proses rekrutmen, maka akan menjadi malapetaka di kemudian hari,” kata Susanto di Depok, Jawa Barat, Senin, 11 Juni 2018.

Susanto mengharapkan, dengan adanya sistem rekrutmen tenaga pengajar demikian ketat, kasus pencabulan tidak akan terjadi lagi. Oleh karena itu, ia berharap kasus pencabulan yang dilakukan oleh tersangka WR terhadap belasan anak didiknya merupakan yang terakhir.

"Kami harapkan ini adalah accident pertama dan terakhir. Tidak ada lagi kasus-kasus serupa yang akan terulang di kemudian hari," papar Susanto.

Susanto menjelaskan, selain harus mempunyai sistem rekrutmen yang baik, sekolah juga harus memiliki sistem deteksi dini yang mumpuni agar bisa menjamin keselamatan anak. Deteksi dini bisa dimulai dari sisi manajemen sekolah. 

“Kita wajib memperhatikan bagaimana sistem deteksi dini yang dilakukan oleh pihak sekolah. Karena, sekolah tidak hanya berkewajiban menyediakan tempat belajar, tapi juga harus menjamin rasa aman dan nyaman semaksimal mungkin bagi setiap anak yang mengikuti proses belajar di sekoka," ujar Susanto.

Oleh karena itu, Susanto berharap kemampuan sistem deteksi dini tersebut juga harus diperhatikan oleh setiap kepala sekolah agar bisa mencegah terjadinya hal-hal yang bisa menempatkan anak berada dalam posisi menjadi korban kejahatan. 

Polres Depok telah menahan AW usai menjadi tersangka. Ia dijerat Pasal 82 Undang-Undang Perlidungan Anak dengan ancaman hukuman selama 15 tahun penjara.

 

Redaktur: Djibril Muhammad
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500