Ilustrasi kekerasan anak. Infografik: Dwiangga Perwira/Kriminologi.id

Petisi Larangan Sunat Anak di Denmark Diajukan ke Parlemen

Estimasi Baca:
Sabtu, 2 Jun 2018 18:05:37 WIB

Kriminologi.id - Sebuah petisi terkait seruan pelarangan sunat laki-laki di bawah usia 18 tahun di Denmark akan diajukan ke parlemen setempat. Para pendukung petisi ini berhasil mengumpulkan lebih dari 50 ribu tanda tangan.

Ketua grup Intact Denmark Lena Nyhus mengatakan, pihaknya telah menarik ribuan tanda tangan dari para pendukungnya tersebut pada Jumat, 1 Juni 2016. Aksi ini, katanya merupakan langkah penting bagi masyarakat di Denmark.

"Kami sangat senang, tetapi sekarang pekerjaan sesungguhnya dimulai. Ini langkah penting tapi kecil," kata Lena.

Petisi itu, yang mengutip Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak, meminta penerapan hukuman enam tahun penjara bagi mereka yang melakukan sunat terhadap anak laki-laki di bawah 18 tahun, kecuali jika ada alasan kesehatan. 

Sebelumnya, negara ini terlebih dahulu menghukum pelaku mutilasi genital perempuan (FGM) yang berlaku sejak 2003. "Kami menyerukan hak yang sama untuk semua anak, tanpa memandang jenis kelamin mereka," kata Lena. 

Lena menegaskan, masyarakat punya kewajiban untuk melindungi hak-hak anak sampai mereka berada di usia matang.

"Masyarakat punya kewajiban khusus untuk melindungi hak-hak anak sampai mereka mencapai usia dan kematangan di mana mereka bisa mengambil tanggung jawab sendiri," kata Lena yang disampaikannya juga di dalam petisi tersebut.

Setiap tahun, di negara tersebut ada sekitar 1.000-2.000 kasus sunat. Ritual sunat ini biasanya dijalankan oleh minoritas Muslim dan Yahudi di negara itu.

Komunitas Yahudi sudah memprotes petisi itu. Komunitas ini mengatakan, ritual itu sudah dilakukan di Denmark tanpa menimbulkan masalah apa pun selama 400 tahun lebih.

Meski sudah mengantongi ribuan tanda tangan, namun Lena mengakui bahwa kasus tersebut berpeluang sangat kecil karena belum mendapat dukungan dari partai politik utama. Di Denmark, pemerintah setempat di awal tahun 2018 memberikan hak bagi warga untuk meminta parlemen menyidangkan sebuah isu. Syaratnya, warga harus dapat mengumpulkan minimal 50 ribu tanda tangan yang mendukung pada isu tersebut.

Penulis: Yenny Hardiyanti
Redaktur: Djibril Muhammad
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500