Ilustrasi kekerasan anak, Ilustrasi: Dwiangga Perwira/Kriminologi.

Sunat Pada Perempuan Masuk Kekerasan, Kementerian PPPA Minta Fatwa MUI

Estimasi Baca:
Kamis, 24 Mei 2018 04:00:21 WIB

Kriminologi.id - Sunat atau memotong sebagian alat kelamin terhadap anak-anak perempuan di Indonesia dinilai sebagai  tindakan kekerasan. Masyarakat yang masih berpegang pada kebudayaan dan adat istiadat, kerap ditemui di sejumlah daerah. Hal itu mengemuka di Sosialisasi Pedoman Female Genital Multilation/Cutting pada para tokoh agama di Provinsi Banten, Selasa, 22 Mei 2018.

Asisten Deputi Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Maydian Werdiastuti mengungkapkan, latar belakang budaya masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kemen PPPA untuk mengubah kepercayaan masyarakat agar tidak melakukan sunat terhadap anak perempuan. 

"Karena tindakan tersebut berdampak terhadap psikologi hingga kesehatan anak-anak perempuan," kata Maydian dilansir RRI, Rabu, 23 Mei 2018.

Maydian menjelaskan, di sejumlah daerah tindakan sunat ini dilakukan oleh orang yang tidak ahli. Ia khawatir, jika hal itu terus dibiarkan dapat memberikan dampak buruk terhadap perkembangan psikologi anak-anak perempuan di Indonesia.

Agar tindakan sunat itu tidak terus dilakukan, Maydian menambahkan, Kemen PPPA mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan fatwa resmi. Melalui kebijakan ini, pihaknya berharap, mampu meminimalisir dampak buruk yang mungkin timbul dari tindakan sunat itu.

"Kami berharap MUI mengeluarkan fatwa larangan sunat bagi perempuan. Melalui kebijakan itu kami yakin masyarakat akan paham, karena selama ini hanya melalui tokoh agama seruan itu akan didengar oleh masyarakat. Makanya kenapa kami mengundang para tokoh agama dalam sosialisasi kali ini," terang Maydian.

Berdasarkan data dari Kementerian PPPA, dampak dari sunat pada perempuan bisa mengakibatkan gangguan kesehatan pada rahim, masalah pada urinary, permasalahan seksual bahkan berisiko terjadinya pendarahan hebat hingga kematian. 

Sementara jumlah peristiwa sunat perempuan di Banten berada di nomor 3 terbesar se-Indonesia. Sedangkan nomor satu yaitu Provinsi Gorontalo. Di Banten sendiri, pernah ada kasus sunat perempuan yang mengakibatkan kematian karena pendarahan.

Pada kesempatan itu, Amrulah, tokoh masyarakat Tangerang mempertanyakan kebijakan pemerintah ini. Ia berpendapat bahwa di daerahnya, sunat bagi perempuan sudah ditangani oleh bagian medis dan sunat tersebut, menurutnya merupakan ketentuan yang disyariatkan dalam agama.

"Tidak semua warga di daerah saat ini melakukan sunat ke para dukun beranak, di era ini warga sudah percayakan tindakan itu kepada tenaga medis seperti bidan dan dokter spesialis," kata Amrulah. 

Ia berharap, pemerintah dapat memberikan solusi terbaik untuk mengatasi keresahan dalam masyarakat. AS

Penulis: Yenny Hardiyanti
Redaktur: Achmad Sakirin
Sumber: RRI
KOMENTAR
500/500