Ilustrasi pekerja anak. Ilustrasi: Amin H. Al Bakki/Kriminologi.id

YSTC: Pekerja Anak di Sumut Tertinggi Capai 60 Ribu

Estimasi Baca:
Kamis, 28 Jun 2018 22:05:23 WIB

Kriminologi.id - Peringkat jumlah pekerja anak di bawah umur di Provinsi Sumatera Utara lebih tinggi dibandingkan 5 provinsi lain di Indonesia yakni Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. Peringkat pekerja anak ini didasarkan pada jumlah pekerja anak dengan rentang usia 5 - 14 tahun dari 25 juta rumah tangga yang paling miskin di Indonesia.

Ketua Pengurus Yayasan Sayangi Tunas Cilik Selina Patta Sumbung dalam Dialog Akademik Menjangkau Anak-anak Tereksklusi mengatakan, Provinsi Sumatera Utara berada di peringkat teratas mencapai lebih dari 60 ribu anak di bawah umur dari 5 provinsi lain di Indonesia.

"Pekerja anak di Sumatera Utara mencapai 60.524 orang," kata Selina, pada Kamis, 28 Juni 2018.

Berdasarkan provinsi atau wilayah terkait kelompok anak tereksklusi terkait pekerja anak, kata Selina, urutan kedua ditempati oleh Nusa Tenggara Timur, kemudian Papua, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur.

Selaras dengan hasil penelitiannya, ia memaparkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K  tentang jumlah pekerja anak di tahun 2016.

Pada data tersebut disebutkan bahwa ada sebanyak 280.879 orang dari 1,5 juta pekerja anak di Indonesia berada di rentang usia 5-14 tahun. Mereka bekerja di industri yang membahayakan kesehatan dan keselamatannya, yakni di perkebunan karet, sawit, dan tembakau.

Dari jumlah tersebut, pekerja anak di Sumatera Utara mencapai 60.524 orang, NTT sebanyak 47.327 orang, Papua sebanyak 22.365 orang, Sulawesi Selatan sebanyak 22.181 orang, dan Jawa Timur memiliki pekerja anak sebanyak 17.435 orang.

Penyebab dari maraknya pekerja anak, terutama pekerja anak di bawah umur, kata Selina salah satunya berasal dari tingkat ekonomi keluarga.

"Penyebab adanya pekerja anak itu berasal dari hambatan ekonomi atau kemiskinan serta kurangnya sistem perlindungan anak berbasis masyarakat sehingga terjadi pembiaran terhadap anak yang digunakan sebagai tenaga kerja," kata Selina.

Dalam penelitian tersebut, pihaknya menyebutkan tentang konsep anak tereksklusi. Kata Selina, tereksklusi yang ia maksudkan adalah anak-anak yang tidak mendapatkan manfaat dari kemajuan global, terutama dari sisi kesejahteraan sosial seperti kesehatan dan pendidikan, akibat kombinasi dari kemiskinan dan diskriminasi. Kombinasi ini, kata Selina, menyebabkan anak-anak tidak bisa menikmati haknya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa pekerja anak menjadi masuk ke dalam kelompok anak tereksklusi di Indonesia.

Selain pekerja anak, ada indikator kondisi anak-anak yang juga masuk ke dalam kelompok tereksklusi yang pihaknya kumpulkan. Indikator tersebut yakni anak-anak dalam situasi darurat, disabilitas, hidup di komunitas minoritas atau terisolir, anak yang menjadi korban penganiayaan atau pengabaian terutama anak-anak terlantar termasuk anak jalanan, anak tidak bersekolah, dan anak tanpa akta kelahiran.

Ia berharap, realita ini dapat dipandang secara serius oleh pemerintah, salah satunya untuk meningkatkan kesadaran atas penghentian kekerasan terhadap anak di tingkat sekolah dan masyarakat serta mempromosikan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat. 

"Agar tujuan dari pembangunan berkelanjutan dari perspektif pemenuhan hak anak dapat tercapai," kata Selina. AS

Reporter: Yenny Hardiyanti
Penulis: Yenny Hardiyanti
Redaktur: Achmad Sakirin
KOMENTAR
500/500