Ilustrasi TKI atau Tenaga Kerja Indonesia. Ilustrasi: Dwiangga Perwira/Kriminologi.id

Duka TKW Asal NTB, Gaji Tak Dibayar Hingga Dilecehkan Majikan Arab

Estimasi Baca:
Senin, 23 Apr 2018 18:25:23 WIB
Tak hanya mendapat pelecehan seksual, Yuyun juga tak mendapat gaji sepeser pun selama bekerja dengan majikannya. Kasus ini terungkap setelah Yuyun berhasil melarikan diri ke KBRI Jeddah.

Kriminologi.id - Yuyun Salmiati, seorang tenaga kerja wanita (TKW) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi korban pelecehan seksual dari majikannya di Riyadh, Arab Saudi. Tak hanya mendapat pelecehan seksual, Yuyun juga tak mendapat gaji sepeser pun selama bekerja dengan majikannya. Kasus ini terungkap setelah Yuyun berhasil melarikan diri ke KBRI Jeddah.

Kasus ini juga tak lepas dari perekrut Yuyun yang menjanjikan dia sebagai petugas kebersihan, namun ternyata disalurkan sebagai pekerja rumah tangga begitu tiba di Arab Saudi. 

"Namun sesampainya di Riyadh, korban dialihkan ke rumah majikan di Jeddah untuk bekerja sebagai PRT," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak di Jakarta, Senin, 23 April 2018.

Yuyun direkrut PT Kensur Utama sekitar Agustus 2017 oleh seorang pria bernama Sahman. Korban direkrut dan dijanjikan untuk bekerja sebagai PRT di Arab Saudi. 

Untuk kelancaran Yuyun ke Arab Saudi, Sahman kemudian mengurus semua dokumen dan medikal korban di Lombok. Setelah proses pengurusan dokumen tuntas, korban diberangkatkan ke Jakarta. Lalu Sahman menghubungi dan mengirim data korban kepada Reza, penghubung antara sponsor di NTB dengan pihak PT Kensur Hutama.

Oleh Reza, data korban kemudian diteruskan kepada Ali Idrus, pemilik PT Kensur Hutama. Setelah mendapat data, Reza selanjutnya mengirim uang tiket dan uang operasional untuk membawa Yuyun ke Jakarta.

Sesampainya di Jakarta, korban ditampung PT Kensur Hutama selama satu minggu dan kemudian dipindahkan ke Ali Idrus selama dua minggu.

Herry menuturkan, korban diberangkatkan ke Riyadh pada 31 Januari 2018 untuk dipekerjakan sebagai PRT dengan menggunakan visa cleaning service. Setelah beberapa hari di Riyadh, korban lalu dikirim ke rumah majikan di Jeddah untuk bekerja sebagai PRT.

Selama bekerja sebagai PRT di Jeddah, korban diperlakukan tidak manusiawi dan menjadi korban pelelecehan seksual oleh majikannya. 

"Korban bekerja selama satu bulan di Jeddah, dan kemudian melarikan diri dan melapor ke kantor KJRI Jeddah, Arab Saudi," ucapnya. 

Selanjutnya, kata Herry, korban dipulangkan KJRI Jeddah ke Indonesia pada 3 Maret 2018. Dan setibanya di Jakarta, korban dijemput oleh Reza, dan paspor korban diminta oleh Reza atas perintah Ali Idrus. 

"Lalu korban diberikan tiket untuk pulang ke Lombok, NTB," ujarnya. 

Setelah mendapatan laoran dari KBRI Jeddah, polisi kemudian menciduk Sahman, Reza dan Ali Idrus. Ternyata, Sahman sudah merekrut calon TKW sejak Oktober 2017. Hingga Maret 2018, TKW yang sudah diberangkatkan berjumlah 100 orang. Sementara Ali, sebagai komisaris dan pemilik PT Kensur Hutama telah memberangkatkan para korban sejak 2015 hingga Maret 2018 sejumlah 710 orang. 

Adapun barang bukti yang diamankan dalam kasus itu antara lain berupa empat lembar boarding pass korban atas nama Yuyun Salmiati binti Wajedi, satu lembar tiket Jakarta-Lombok atas nama Yuyun Salmiati, empat unit ponsel, dua buah buku tabungan, dan satu buah sim card Telkomsel.

Selain itu petugas juga menyita tiga buah kartu ATM, 32 paspor, empat bundel laporan bulanan PT Kensur Hutama, satu buah CPU Merk Samsung, dan satu buah staf stempel cap PT Kensur Hutama.

Polisi juga mengamankan satu buah staf stempel cap BNP2TKI, satu buah staf stempel bintang lima, satu buah camera merk Canon, dan satu buah laptop merk Lenovo warna hitam. 

Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan Pasal 4 UU RI No 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTTPO) dan atau Pasal 81, Pasal 86 Huruf B UU RI No 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja Imigran Indonesia juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1E KUHP, dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp 15 miliar. MG

KOMENTAR
500/500