Ilustrasi Perdagangan Orang. Ilustrasi: Dwiangga Perwira/Kriminologi.id

Korban Perdagangan Orang di Cina Dinikahi Resmi

Estimasi Baca:
Jumat, 27 Jul 2018 13:30:20 WIB

Kriminologi.id - Pelaku sindikat perdagangan manusia ke Cina dengan modus kawin kontrak diungkap Polda Jawa Barat. Belasan perempuan asal Kabupaten Purwakarta, Kota Sukabumi, Tangerang, dan Kabupaten Bandung bahkan dinikahi resmi oleh para lelaki hidung belang di Cina.

Direktur Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Umar Surya Fana, mengatakan saat di Cina, korban dinikahkan secara resmi oleh para lelaki warga negara setampat.

Selama menjadi istri resmi, para korban dipekerjakan secara paksa dan bahkan mengalami kekerasan. tak hanya itu, korban juga menjalani kawin kontrak dan digilir kepada pria lain.

"Sesampainya di Cina, para korban mendapatkan perlakuan kekerasan dan dibatasi ruang geraknya. Sebagian korban disuruh bekerja serta dijual kembali kepada pria lain di Tiongkok," kata Umar, Kamis, 26 Juli 2018.

Menurut Umar para pelaku dalam menjalankan aksinya pelaku tak lagi menggunakan modus bekerja sebagai pegawai restoran.

"Dugaan kami perdagangan orang ini modus baru, karena biasanya wanita asal Indonesia yang dijual ke China ditawari pekerjaan sebagai pegawai restoran. Yang sedang kami ungkap ini, ditawari kawin kontrak," kata Umar.

Diberitakan sebelumnya, terungkapnya kasus tersebut berawal dari terungkap salah satu korban berinisial Y (16) yang berhasil kabur dari tempat penampungan di apartemen Green Hills, Jakarta.

Menurut Y, para tersangka yakni TDD dan YH berperan sebagai broker atau pencari perempuan dengan mengiming-imingi para korban agar mau di bawa ke Cina.

Selain itu, dua pelaku warga negara Cina berinisial YH dan GCS juga ditetapkan sebagai tersangka.
Para pelaku dijerat Pasal 2, 4, 6, 10 dan 11 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto Pasal 88 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan maksimal 15 tahun atau denda minimal Rp 120 juta dan paling banyak Rp 600 juta. AS

Reporter: Arief Pratama
Redaktur: Achmad Sakirin
KOMENTAR
500/500