Alexis Tutup, Bagaimana Wajah Prostitusi di Negeri Ini?

Estimasi Baca :

Ilustrasi: Prostitusi Foto: Pixabay - Kriminologi.id
Ilustrasi: Prostitusi Foto: Pixabay

Kriminologi.id - Hotel dan Griya Pijat Alexis tidak lagi beroperasi sejak 31 Oktober 2017 karena izin usahanya tidak disetujui oleh Pemprov DKI Jakarta. Salah satu alasan penolakan izin tersebut adalah informasi yang berkembang di media massa terkait kegiatan yang tidak diperkenankan dan dilarang.

Usaha Hotel dan Griya Pijat Alexis disebut-sebut sebagai salah satu penyedia bisnis prostitusi terselubung di DKI Jakarta. Tidak hanya itu, Hotel dan Griya Pijat Alexis ini juga dituding sebagai tempat peredaran dan perdagangan narkoba di Jakarta.

Baca: Kata Alexis Soal Tuduhan Praktik Narkoba dan Prostitusi

Prostitusi sendiri adalah bentuk bisnis yang telah dikenal sejak ribuan tahun lalu dan bahkan disebut sebagai pekerjaan tertua di dunia.

Larry J. Siegel di dalam bukunya yang berjudul Criminology: Theories Patterns, and Typologies, menyebutkan bahwa pencatatan tentang bisnis dan praktik prostitusi di dunia pertama kali muncul di Mesopotamia Kuno.

Prostitusi di Mesopotamia Kuno ini dipimpin oleh pemuka agama dan dilakukan untuk menghasilkan donasi yang kemudian diberikan ke kuil. Budaya Yunani Kuno jmenunjukkan adanya tempat-tempat prostitusi yang didirikan dan memiliki izin sekitar tahun 500 Sebelum Masehi (SM).

Pendapatan yang diperoleh sebagian besar digunakan untuk memberikan bantuan pada Kuil Dewi Aphrodite. Para pengguna jasa tempat prostitusi ini umumnya adalah orang-orang yang terkemuka di masyarakat.

Seiring waktu berjalan, modernisasi dan globalisasi mendorong perkembangan prostitusi di dunia. Globalisasi sendiri akhirnya mendorong prostitusi sebagai bentuk perdagangan antar negara.

Siegel juga menyebutkan bahwa globalisasi memiliki peran yang mendorong banyaknya pengguna jasa seks komersial dari negara-negara kaya yang sengaja datang ke negara miskin untuk mendapatkan layanan seks dari perempuan muda dengan harga murah.

Berdasarkan penelusuran Kriminologi, Indonesia sempat tercatat sebagai destinasi wisata seks terpopuler keempat di dunia. Terdapat 10 negara yang disebut sebagai negara destinasi wisata seks terpopuler di dunia. Situs therichest.com pada 2014 menempatkan Indonesia pada posisi keempat di dunia sebagai negara destinasi wisata seks terpopuler.

Infografik Destinasi Wisata Seks Terpopuler di Dunia

Melihat catatan sejarah bahwa prostitusi adalah salah satu bentuk bisnis tertua di dunia serta fakta pada 2014 yang menyatakan posisi Indonesia sebagai negara destinasi wisata seks terpopuler keempat di dunia, masih mungkinkah menutup bentuk-bentuk usaha prostitusi di Indonesia? 

Kriminolog Universitas Indonesia, Kisnu Widagso mengakuinya sebagai suatu upaya yang memang sulit meski bukan berarti tidak mungkin dilakukan.

"Banyak aspek yang mempengaruhi dalam bisnis prostitusi yang salah satunya adalah keuntungan yang begitu besar. Ini salah satu kesulitannya," jelas Kisnu.

Baca: Hilang Rp 30 M dari Alexis, Anies: Tegakkan Aturan Ongkosnya Mahal

Menurut situs havocscope.com, penghasilan dunia dari bisnis prostitusi diperkirakan mencapai Rp 2.4 triliun per tahun. Tentu saja ini bukan angka yang kecil. Bagai buah simalakama, bisnis prostitusi di satu sisi mendatangkan keuntungan yang berlipat-lipat. Namun di sisi lain sangat bertentangan dengan nurani.

Alexandra Lutnick dan Deborah Cohan dalam naskahnya yang berjudul Criminalization, Legalization or Decriminalization of Sex Work: What Female Sex Workers Say in Francisco USA pada 2009 menyebutkan terdapat tiga kerangka hukum yang digunakan dalam menanggulangi masalah prostitusi ini yaitu legalisasi, kriminalisasi, dan dekriminalisasi.

Legalisasi artinya adalah kerangka hukum yang memperbolehkan kegiatan prostitusi walaupun dalam beberapa hal tetap diatur oleh pemerintah. Misalnya saja masalah izin usaha dan juga lisensi bagi seluruh pekerjanya. Austria, Belgia, Italia, dan sejumlah negara lainnya. tercatat sebagai negara yang lelegalkan prostitusi.

Kriminalisasi adalah kerangka hukum yang melarang bentuk-bentuk transaksi dan perdagangan seks. Tidak hanya prostitusi, kerangka hukum ini menganggap seluruh orang yang terlibat dalam perdagangan seks dan bentuk-bentuk turunannya adalah pelaku kejahatan. Dampaknya adalah ancaman hukuman bagi seluruh orang yang terlibat. Misalnya saja seperti di Korea Utara, Korea Selatan, Afghanistan, Romania, dan Rusia.

Sedangkan dekriminalisasi sebenarnya memiliki hukum yang mengatur masalah perdagangan seks termasuk masalah prostitusi. Aturan yang diterapkan lebih mendetail jika dibandingkan dengan kerangka legalisasi. Pada dekriminalisasi, segala usaha perdagangan ini ditetapkan besaran pajaknya dan juga daerah-daerah yang diperbolehkan untuk mendirikan prostitusi ataupun untuk melakukan transaksi perdagangan seks. Selain itu, aturan dalam dekriminalisasi juga dikenakan pada para pekerjanya khususnya terkait masalah kesehatan dan keamanan. Kerangka hukum ini diterapkan di Belanda, Selandia Baru, Jerman, dan beberapa negara bagian Australia.

Peta hukum prostitusi. Sumber: Ist/Kriminologi.id

Peta Kerangka Hukum terkait Prostitusi di Dunia

Indonesia sendiri sebenarnya tidak terlalu jelas dalam mengadopsi kerangka hukum untuk masalah prostitusi. Jika dikatakan melegalkan jelas tidak, buktinya beberapa orang yang terlibat dalam perdagangan seks ditangkap aparat. Tempat-tempat yang diduga melakukan praktik prostitusi pun ditutup dan dibubarkan.

Akan tetapi jika dikatakan Indonesia mengadopsi kerangka kriminalisasi terhadap prostitusi, rupanya pemerintah juga tidak tegas. Banyak temuan yang justru menunjukkan bahwa prostitusi dan kegiatan perdagangan seks ini menjamur di Indonesia. Mulai dari kelas bawah yang murah meriah hingga kelas atas dengan harga jutaan rupiah. Selain itu, masalah prostitusi di Indonesia juga tidak diatur secara jelas dalam hukum yang ada.

Hanya ada pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi orang yang mendirikan rumah bordil atau tempat prostitusi. Ancamannya pun terbilang rendah yaitu 1 tahun 4 bulan.

Sementara untuk orang yang terlibat dalam perdagangan seks, hanya mucikari atau penyalur yang dikenai ancaman hukuman seperti yang tertera dalam Undang-Undang nomor 21 Tahun 20017 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO.

Sedangkan untuk pekerja seks dan pelanggannya bergantung pada pemerintah daerah masing-masing. Misalnya di Jakarta, terdapat dua pasal dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang mengatur masalah prostitusi yaitu pasal 42 ayat 2 dan pasal 61 ayat 2.

Oleh karena itu, kurang kuat rasanya jika menganggap Indonesia mengadopsi kerangka kriminalisasi.

Pada kerangka dekriminalisasi, terdapat daerah-daerah atau zona yang memang diperbolehkan untuk perdagangan seks. Secara de facto kita mengenal daerah-daerah mana saja yang populer terkait perdagangan seks. Sebut saja Pasar Kembang (Sarkem) di Jogja, Saritem di Bandung, dan Puncak Bogor. Ini memang menjadi dilema bagi pemerintah sendiri untuk menentukan kerangka hukum apa yang diterapkan.

Penutupan Hotel dan Griya Pijat Alexis merupakan bentuk penegasan bahwa yang dipilih oleh pemerintah Indonesia adalah kerangka kriminalisasi. Sehingga keberadaan tempat-tempat yang diduga melakukan praktik perdagangan seks harus dilarang, ditutup, dan dibubarkan.

Namun, penutupan dan pembubaran tempat-tempat yang diduga melakukan prostitusi ini belum tentu menyelesaikan masalah.

Kisnu Widagso yang juga mengampu mata kuliah Cyber Crime di Departemen Kiminologi FISIP Universitas Indonesia ini menekankan harus adanya penyelesaian yang komprehensif terhadap masalah prostitusi.

“Jika sekedar ditutup dan dibubarkan saja, belum selesai masalahnya. Bagaimana nasib para pekerja? Mereka juga butuh uang untuk makan,” jelas Kisnu dengan nada bertanya.

Kisnu menambahkan, penanganan yang tidak komprehensif tidak akan berdampak pada berkurangnya praktek prostitusi di Indonesia.

“Ya kalo nggak ada penanganan komprehensif dari semua pihak ya percuma. Jadinya hanya crime displacement saja. Bukannya selesai, yang ada malah pindah tempat saja,” kata Kisnu.

Baca: Bekas Pekerja Alexis akan Diikutsertakan Program OK OCE

Crime Displacement yang disampaikan Kisnu mengacu pada pernyataan Rob T. Guerette dalam buku Analyzing Displacement and Diffusion yang dipublikasikan pada 2008.

Guerette menyatakan bahwa ketika pemerintah gagal dalam memecahkan akar masalah suatu kejahatan, maka yang terjadi hanyalah perpindahan kejahatan tersebut dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Pemilihan wilayah didasarkan pada lemah tidaknya pengawasan dan kontrol pemerintah.

Oleh karenanya, jika memang Indonesia memang memilih mengadopsi kerangka hukum kriminalisasi, maka peraturan dan hukum terkait dengan transaksi seks dan prostitusi harus dibenahi. Selain masalah hukum yang dibenahi, penanganan terhadap masalah perdagangan seks dan prostitusi juga harus menyentuh akar permasalahan munculnya hal tersebut.

"Dalam hal ini emang membutuhkan penanganan yang komprehensif dari semua pihak," pungkas Kisnu sambil bertanya bagaimana suasana di lantai 7 Alexis hotel yang santer disebut sebagai surga itu dengan raut muka penasaran. NL

Baca Selengkapnya

Home Sudut Pandang Alexis Tutup, Bagaimana Wajah Prostitusi di Negeri Ini?

KOMENTAR

Tulis Komentar Kamu

Silahkan masuk terlebih dahulu
Silahkan tulis komentar kamu