Anak Korban Kejahatan Berhak Dapat Ganti Rugi

Estimasi Baca :

Kekerasan anak di Bali. Ilustrasi: Pixabay - Kriminologi.id
Ilustrasi Anak Korban Kejahatan, Foto: Pixabay

Kriminologi.id - Jumlah anak-anak Indonesia yang menjadi korban kejahatan dari tahun ke tahun kian memprihatikan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan ada 593 anak Indonesia yang menjadi korban kejahatan selama 2016.

Angka ini begitu tinggi sehingga menarik perhatian pihak kepolisian untuk membentuk satu unit khusus bernama Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Unit ini secara khusus menangani masalah anak dan perempuan.

Lembaga Bantuan Perlindungan Perempuan dan Anak Riau (LBP2AR) juga menyarankan untuk memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku kejahatan dan kekerasan terhadap anak. Hukuman seberat-beratnya yang dimaksud termasuk penerapan hukuman mati dan kebiri.

Baca: Kapolri: Unit Perlindungan Anak Akan Diperkuat

Selama proses hukum sampai dengan putusan peradilan, seringkali terlupakan masalah korban mendapatkan ganti rugi atau yang disebut dengan restitusi. Padahal instrumen hukum yang mengatur ini sudah ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Indonesia nomor 43 tahun 2017. Ini dilakukan sebagai upaya untuk melindungi anak sebagai korban kejahatan.

Seperti yang tercantum dalam pasal pasal 2 Peraturan Pemerintah Indonesia nomor 43 tahun 2017 disebutkan jenis kejahatan yang bisa mendapatkan restitusi adalah kekerasan seksual, pornografi, kekerasan fisik dan psikis, penculikan, penjualan dan perdagangan anak, juga eksploitasi ekonomi dan seksual.

Baca: Hukum Mati atau Kebiri bagi Pelaku Kekerasan dan Pelecehan Anak

Pengajuan restitusi dapat dilakukan saat penuntutan yaitu dengan melakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian terhadap perkara pidana. Selain itu, permohonan restitusi juga dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis oleh korban, orang tua, atau kuasanya kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Restitusi anak yang menjadi korban kejahatan dapat berupa ganti kerugian atas hilangnya harta dan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaannya sebagai akibat dari tindak pidana, dan penggantian biaya medis atau psikologis bagi korban.

Besaran atau jumlah ganti rugi diajukan oleh pihak korban dan nantinya akan dinilai oleh kepolisian juga LPSK apakah jumlah tersebut sudah tepat atau jika belum tepat akan disesuaikan dengan kebutuhan yang sebenarnya.

Restitusi tidak menghentikan proses hukum pidana yang sedang berjalan namun justru pada menambahkan beban dan tanggung jawab terhadap korban atas tindakan yang dilakukannya. Anak yang menjadi korban kejahatan pasti memiliki trauma berkepanjangan yang berdampak pada masa depan si anak.

Baca: Simak, Cara Bijak Hindarkan Anak dari Predator Seksual

Office for Victims of Crime Amerika Serikat dalam situs resminya ovc.gov menyatakan bahwa anak yang menjadi korban kejahatan memiliki trauma berkepanjangan yang tanda-tanda trauma tersebut bisa saja muncul seketika ataupun baru muncul ketika anak menjadi dewasa.

Oleh karena itu anak harus sesegera mungkin mendapatkan penanganan untuk mengembalikan kondisi fisik maupun psikologisnya.

Inilah sebenarnya peran restitusi dalam mendukung dilakukannya penanganan medis dan psikologis bagi anak. Kendala terbesar dalam melakukan perawatan medis dan psikologis anak adalah masalah finansial lembaga-lembaga bantuan yang tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan anak-anak sebagai korban di Indonesia. Oleh karena itu, hak anak sebagai korban kejahatan untuk mendapatkan restitusi adalah penting.

Baca Selengkapnya

Home Sudut Pandang Anak Korban Kejahatan Berhak Dapat Ganti Rugi

KOMENTAR

Tulis Komentar Kamu

Silahkan masuk terlebih dahulu
Silahkan tulis komentar kamu