Ilustrasi pengamanan pemilu. ilustrasi: Dwiangga Perwira/Kriminologi.id

Antisipasi Konflik Pemilu, KY Gandeng LSM dan Kampus

Estimasi Baca:
Senin, 13 Ags 2018 10:55:52 WIB

Kriminologi.id - Komisi Yudisial akan melakukan pemantauan jika ada sengketa pemilu dan pidana pemilu yang perkaranya dibawa ke pengadilan. Komisi Yudisial akan melakukan pengawasan secara masif daerah rawan konflik.

Ketua KY Jaja Ahmad Jayus mengatakan, dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum legislatif dan pemilihan Presiden secara serentak 2019, pihaknya akan meningkatkan pengawasan yang bersifat pencegahan.

"Dalam rangka peningkatan pengawasan, terutama yang bersifat mencegah, kita akan melakukan pemantauan berkaitan dengan kegiatan pemilu," kata Jaja kepada Antara, Senin, 13 Agustus 2018.

Menurut Jaja, pihaknya akan melakukan pemantauan, baik terhadap sengketa administratif pemilu maupun terhadap pidana pemilu yang dibawa ke pengadilan.

"Nanti serentak selama enam bulan, mungkin sekitar Maret 2019 hingga berakhirnya masa pemilu," kata Jaja.

Pengawasan itu menurut Jaja tidak hanya dilakukan dalam pengadilan saja, tetapi juga di luar peradilan agar hakim itu tidak didekati oleh pihak-pihak yang ingin mengganggu independensi hakim.

KY juga akan memetakan daerah-daerah yang rawan konflik dan akan dilakukan pengawasan yang lebih masif.

"Para komisioner dan pegawai KY akan dibagi per wilayah, terutama untuk daerah-daerah yang tanda kutip rawan konflik akan dilakukan secara masif," jelasnya.

Jaja menambahkan, KY akan mendorong hakim itu independen, sehingga putusannya itu obyektif, bisa dipertanggungjawabkan dan terwujudnya pengadilan yang bersih dan jujur. Pihaknya juga akan menggandeng perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang hukum.

"Kalau kita memiliki kemampuan anggaran, mungkin bisa sampai 200 perguruan tinggi dan NGO (LSM) bekerja sama kita," kata Jaja.

Dia menjelaskan bahwa para mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum dan para LSM bekerjasama dengan KY akan melakukan pengawasan secara masif. Selain itu, KY akan berdiskusi dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi terkait pengawasan pengadilan pemilu selama enam bulan agar dinilai sebagai program Kuliah Kerja Nyata (KKN).

"Mahasiswa-mahasiswa yang melakukan pemantauan selama enam bulan itu dianggap sebagai program KKN, tetapi dalam bimbingan dosen-dosen hukum beracara," jelasnya. AS

Redaktur: Achmad Sakirin
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500