Sim card. Foto: Pixabay

Dukcapil: 48 Juta Pelanggan Operator Seluler Registrasi Kartu SIM

Estimasi Baca:
Selasa, 31 Okt 2017 20:20:28 WIB

Kriminologi.id - Sebanyak 48 juta pengguna nomor seluler prabayar telah mendaftarkan ulang nomor induk kependudukan ke perusahan penyedia layanan telekomunikasi, Selasa 31 Oktober 2014.

"Hingga saat ini sudah sekitar 48 juta yang mendaftar," kata Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh Zudan di Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2017.

Zudan menyatakan, pendaftaran itu sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Pendaftaran ulang bagi pelanggan lama dan baru, kata Zudan, dapat dilakukan selambat-lambatnya pada 28 Februari 2018. Pelanggan harus mendaftarkan NIK dan nomor KK melalui layanan pesan singkat ke 4444.

BACA: Menkominfo: 97 Persen Netizen Indonesia Punya Sosmed

Menurut Zudan, NIK dan nomor KK yang sudah dikirimkan tersebut akan diverifikasi oleh Dukcapil guna mengetahui keabsahannya, sehingga pelanggan tidak dapat mengirimkan NIK dan nomor KK palsu. 

Sementara itu, masih ada pelanggan nomor prabayar belum berhasil mendaftarkan sim card mereka karena kesulitan dalam memasukkan nomor KK. Kendala lainnya dalam mendaftarkan nomor prabayar tersebut sedang ditelusuri oleh Dukcapil.

"Kami sedang memetakan detailnya (masalah registrasi)," kata Zudan.

Keengganan pengguna nomor prabayar dalam meregistrasikan NIK dan nomor KK salah satunya karena adanya kekhawatiran penyalahgunaan data oleh perusahaan telekomunikasi.

Hal itu dikatakan salah seorang pengguna nomor prabayar yang belum mendaftar ulang, Winanti. Ia merasa tidak aman memberikan nomor KK ke perusahaan telekomunikasi.

BACA: Kominfo Ancam Tutup Blog Penyebar Hoax

Winati mengaku khawatir keterangan nama ibu kandung, yang tertera di KK, dapat disalahgunakan apabila kartu debit dan kartu kreditnya bermasalah. Ia mengaku belum akan mendaftarkan ulang nomor prabayarnya dengan NIK dan nomor KK dalam waktu dekat.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mulai mensosialisasikan Peraturan Menteri (PM) No. 14 Tahun 2017 yang merupakan revisi dari PM No.12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Dalam peraturan itu, Per 31 Oktober 2017, pelanggan wajib meregistrasi ulang pelanggan jasa prabayar dengan memvalidasi Nomor Induk Kependudukan dan nomor Kartu Kelurga.

Aturan ini dirancang untuk memvalidasi identitas asli pengguna dengan menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Selama ini, data identitas yang dikirimkan oleh pelanggan operator diakui Kominfo belum tervalidasi dengan baik. Aturan ini diharapkan dapat mengatasi validasi data tersebut.

Tak hanya pelanggan yang membeli kartu SIM baru, pelanggan lama juga diharuskan melakukan registrasi.

Dalam menyebarkan kewajiban registrasi itu, Kominfo juga menggandeng seluruh operator telekomunikasi seluler untuk mensosialisasikan informasi peraturan baru itu ke masyarakat.

Sementara proses validasi kartu SIM bisa dilakukan pelanggan secara mandiri dengan cara mengirimkan data diri melalui SMS. 

Pelanggan bisa mengirimkan pesan ke nomor 4444 dengan format NIK#NomorKK#. Informasi tersebut harus sesuai dengan NIK yang tertera di KTP-el dan KK agar proses validasi ke database berhasil.

Redaktur: Achmad Sakirin
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500