Bhabinkamtibmas. Ilustrasi foto: Kriminologi.id

Koordinasi Dana Desa, Polres Kumpulkan Kades dan Bhabinkamtibmas

Estimasi Baca:
Selasa, 24 Okt 2017 16:25:56 WIB

Kriminologi.id - Kepolisian Resor Situbondo, Jawa Timur, mengumpulkan seluruh kepala desa guna berkoordinasi keterlibatan Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat atau bhabinkamtibmas dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa.

Dalam pertemuan itu sebabnyak 132 kepala desa dan seluruh bhabinkamtibmas di Polres Situbondo hadir dalam acara itu. 

"Prinsipnya melakukan pengawalan pengelolaan dana desa," ujar Kapolres Situbondo AKBP Sigit Dany Setyono usai acara Rapat Koordinasi Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Pengelolaan Dana Desa di Situbondo, Selasa, 24 Oktober 2017.

Menurut Sigit, ruang lingkup yang memang secara spesifik tugas kepolisian, yakni yang pertama melakukan sosialisasi, pengawasan dan pendampingan atau fasilitasi, termasuk juga pengamanan.

BACA: Dana Desa Jadi Bancakan Korupsi Pejabat Desa

Selain itu, kata Sigit, apabila terjadi sesuatu maka dilakukan penanganan terhadap permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa. Namun yang menjadi titik berat MoU itu adalah upaya kerja sama bhabinkamtibmas dengan desa.

"Yang artinya kerja sama saling terbuka dan kooperatif antara bhabinkamtibmas dan kepala desa untuk mencegah terjadinya kerugian negera terlebih dahulu," ucapnya.

Sigit juga mengatakan, kepala desa harus melibatkan bhabinkamtibmas dalam pengelolaan Dana Desa mulai dari awal perencanaan guna menghindari adanya potensi-potensi pelanggaran atau penyalahgunaan.

BACA: Tilap Dana Desa Rp 146 Juta, Pegawai Kecamatan Ditahan

"Bhabinkamtibmas bisa bersinergi dengan kepala desa bisa mencari program atau proyek-proyek yang lebih tepat sasaran," tuturnya.

Sebelumnya, Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian menandatangani nota kesepahaman atau MoU tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan masalah dana desa dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Sandjojo dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 20 Oktober 2017.

Nota kesepahaman tersebut merupakan pedoman bagi ketiga pihak untuk mencegah, mengawasi dan menangani permasalahan dana desa. Sementara tujuan MoU agar terwujud pengelolaan dana desa yang efektif, efisien dan akuntabel.

BACA: Gelapkan Dana Desa, Kades Cirebon Ditangkap Polisi

Menurut Tito, dalam melakukan pengawasan penyaluran dana desa tersebut, unsur Polri yang dilibatkan adalah bhabinkamtibmas, kapolsek hingga kapolres. Nota kesepahaman ini berlaku selama dua tahun sejak tanggal ditandatanganinya.

Redaktur: Achmad Sakirin
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500