Illustrasi korupsi, : Kriminologi.Id/S. Dwiangga Perwira

KPK: Kotawaringin Timur Daerah Rawan Korupsi

Estimasi Baca:
Senin, 23 Okt 2017 16:08:44 WIB

Kriminologi.id - Komisi Pemberantasan Korupsi menilai Kabupaten Kotawaringin Timur di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk daerah rawan terjadi tindak korupsi.

Koordinator Supervisi Pencegahan KPK, Maruli Tua di Sampit, Senin, 23 Oktober 2017, mengatakan potensi kerawanan korupsi terbesar pada APBD dan terkait perizinan sektor perkebunan besar swasta kelapa sawit. 

"Meski kewenangan perijinan sudah beralih ke pemerintah provinsi, pada dasarnya kabupaten tetap punya peran," ucapnya dalam sosialisasi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Maruli berharap korupsi bisa dicegah semaksimal mungkin, meski Kotawaringin Timur pernah disingung beberapa kasus korupsi di media massa. 

BACA: Dana Desa Jadi Bancakan Korupsi Pejabat Desa

menurut Maruli, KPK fokus pencegahan korupsi, khususnya pada pengelolaan APBD. Korupsi rawan terjadi mulai tahap perencanaan, penganggaran sampai pengadaan.

Titik rawan korupsi, kata dia, umumnya ada di beberapa tahapan. Yakni perencanaan APBD meliputi potensi pembagian dan pengaturan "jatah proyek" APBD dan izin proyek. Selain itu, ada potensi meminta atau menerima hadiah atau sesuatu pada proses perencanaan APBD.

Tahapan lainnya yaitu penganggaran APBD yang meliputi pembahasan dan pengesahan Rancangan APBD, dana aspirasi dan pemasukan yang tidak sah. Saat pelaksanaan APBD, rawan terjadi "mark up", penurunan spek atau kualitas dan pemotongan oleh bendahara.

Selain itu potensi korupsi terjadi pada pengurusan perizinan, pembahasan dan regulasi, pengelolaan pendapatan daerah, bidang kepegawaian yang meliputi rekrutmen, promosi, dan rotasi kepegawaian. Selain itu juga ada pelayanan publik.

BACA: Polri: Densus Tipikor Tak Ganggu KPK

Potensi korupsi juga sampai ke desa karena alokasi dana desa yang sangat besar sehingga cukup rawan dikorupsi karena terkait tata kelola oleh aparat desa serta masalah sumber daya manusia. Perizinan juga rawan korupsi dengan modus memperlambat penerbitan izin sehingga pengusaha memberikan uang.

Maruli menilai Kotawaringin Timur mempunyai kerawanan tersendiri. Saat kunjungan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan serta unit lelang, Maruli memberi berbagai masukan untuk pencegah korupsi. Dia yakin aparatur sipil negara sudah mengetahui titik rawan penyimpangan. KPK hanya mengingatkan agar semua pihak untuk melakukan pencegahan.

Redaktur: Achmad Sakirin
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500