pengungsi Rohingya Foto: Npr.org

Tragedi Rohingya dan Potensi Ancaman Keamanan Indonesia

Estimasi Baca:
Rabu, 6 Sep 2017 11:20:36 WIB

Kriminologi.id - Tragedi kemanusian etnis Rohingya kembali menyita perhatian masyarakat. Tragedi ini bukanlah isu baru karena pada tahun 2012 pernah mencuat ke publik. Pemerintah Indonesia waktu itu juga turut membantu mencarikan jalan damai menuju penyelesaian krisis kemanusian.

Peran Indonesia tidak dipandang sebelah mata, kontribusi Pemerintah telah berusaha untuk menginisiasi mencari solusi bersama di forum ASEAN, Konfrensi OKI hingga di level PBB. Pemerintah juga membuka diri untuk penampungan para pengsungsi, selain memberikan bantuan kemanusian secara langsung. Situasi Rakhine berangsur-angsur mendingin.

Namun ibarat api dalam sekam, pada tahun 2016 Rohingya kembali memanas. Jalan damai mengakhiri konflik seolah menuai jalan buntu dan konflik Rakhine kini kembali memanas.

Sejarah mencatat bahwasannya etnis Rohingya hidup damai berdampingan dengan penduduk Myanmar. Namun kondisi berbalik ketika Junta Militer memberlakukan kebijakan Burma Zitizen Law ada tahun 1982 yang mengatur status kewarganegaraan penduduk Myanmar. Kebijakan tersebut menjadi problem bagi etnis Rohingya karena tidak terdaftar dalam daftar etnis-etnis yang diakui pemerintah Myanmar.

Konsekuensinya, etnis ini tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Keberadaannya mengambang tanpa kejelasan. Status tidak jelas ini membuat etnis Rohingya tidak boleh mendirikan tempat ibadah, mendapatkan pendidikan, akses kesehatan dan perumahan yang layak.

Di sisi lain, Bangladesh juga memberikan respon negative dengan tidak memberikan suaka politik terhadap suku yang pernah menjadi bagian darinya. Demikian juga kebijakan dilakukan oleh negara-negara di sekitar perbatasan Myanmar yang dinilai begitu lamban. Terpaksa etnis ini harus keluar dari Myanmar dengan ketidakpastian atau hidup dengan keterbatasan di Rakhine atas tekanan dan perlakuan dari keputusan kebijakan yang ada. Inilah aspek politis yang mendasari akar permasalahan yang berujung tragedi kemanusian di Rakhine.

Meski demikian, nuansa konflik agama juga tidak bisa dipungkiri telah terjadi di Rakhine sehingga menjadikan kekhawatiran bagi pemerintah Myanmar. Indikasi kekhawatiran itu muncul dalam persepsi para analis keamanan yang menyebutkan kebudayaan dan agama penduduk mayoritas warga Myanmar yakni Budha akan tergerus dan terdapat celah jalan menuju Islamisasi di Myanmar oleh etnis Ronghiya. Apalagi trend aksi-aksi teror mengemuka dalam beberapa dekade saat ini.

Selain itu, aspek ekonomi juga turut memiliki andil dalam porsi lahirnya tragedi kemanusian. Sejumlah sumber media menyebutkan bahwasannya Rakhine adalah daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, khususnya minyak dan gas.

Forbes bahkan menyebutkan Myanmar sebagai primadona baru di tengah kesulitan dunia mencari sumber energi. Ketersedian cadangan energi minyak dan gas di Rakhine cukup besar.  Di seberang Rakhine terdapat Shwe Gas Project, pembangunan proyek pipa gas alam membelah Myanmar.

Tragedi kemanusiaan terhadap etnis Rohingya ini juga dianggap tidak jauh dari ancaman dalam persaingan perebutan untuk mendapatkan pekerjaan dan kesempatan berbisnis.

Keberadaan konflik ini perlahan teruraikan mulai dari aspek politik, agama, budaya dan ekonomi yang menyatu dan saling bereaksi. Tidak ada faktor tunggal sebagai identitas yang melekat untuk menyebutkan dalam satu kata untuk mengidentifikasi apa jenis konflik yang sebenarnya terjadi terhadap etnis Rohingya di Rakhine ini.

Otoritas keamanan Myanmar menyebutkan, penyerbuan militer ke pemukiman etnis Rohingya dipicu oleh penyerbuan militan yang disinyalir kelompok Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). Serangan ARSA terhadap 30 pos polisi dan 1 markas tentara secara serentak yang menewaskan 72 orang yang terdiri dari, 59 militan dan 12 aparat keamanan. Penyerangan ini menjadi legitimasi oleh militer Myanmar untuk melakukan operasi militer.

Operasi militer Myanmar dianggap sebagai bentuk reaksi dari pemerintah Myanmar dalam rangka memulihkan keamanan di Rakhine. Serangan militer Myanmar ini menyebabkan gelombang pengusiran hingga berujung pada pembunuhan dan pengungsian ribuan etnis Rohingya.

Meski fakta yang muncul demikian, sangat perlu untuk dilakukan investigasi mendalam terkait serangan yang dilakukan oleh militan kelompok Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) ini. Bisa saja ada asumsi jika penyerangan ini adalah sebuah operasi intelijen tertutup militer Myanmar atau biasa disebut black ops yang melatarbelakangi penyerangan oleh ARSA terhadap sejumlah pos polisi dan militer Myanmar sehingga menjadi legitimasi untuk melakukan serangan balik.

Premis ini sering muncul dari kelompok penganut teori konspirasi yang tidak memiliki latarbelakang intelijen namun memiliki dasar keilmuan intelijen dengan menggunakan argumen “benang merah” berdasarkan data-data sekunder yang mereka dapatkan. Meski demikian, premis ini bisa menjadi sebuah kenyataan bagi para analis intelijen yang memang sebelumnya pernah terlibat dalam berbagai operasi intelijen tertutup atau black ops.  

Bisa saja asumsi ini kemudian menguatkan teori konspirasi yang menyatakan bahwa militer melakukan black ops atau operasi intelijen untuk menjungkalkan Suu Kyi dari kekuasaan dengan menggunakan sentiment negative di negara lain. Sah-sah saja pendapat tersebut jika diutarakan dengan dasar teori konspirasi untuk melanggengkan kekuasaan junta militer Myanmar.

BACAMin Aung Hlaing, Jenderal di Balik Tragedi Rohingya

Akibatnya, penerima Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi dikecam dunia atas kegagalannya dalam mengatasi meningkatnya kekerasan antar etnis dan mengakhiri kejahatan militer  terhadap etnis Ronghiya. Apalagi dengan posisi Suu Kyi saat ini sebagai Pimpinan Myanmar. Menurut Suu Kyi, negara lain tidak perlu mengurusi permasalahan di dalam negerinya karena merasa masih mampu mengatasi urusan domestik terkait krisis kemanusiaan di Rakhine.

Hanya saja, kini isu Ronghiya bukan semata urusan dalam negeri Myanmar saja, namun sudah mengemuka menjadi permasalahan regional di Asia Tenggara. Aksi demonstrasi menuntut pemerintah Myanmar untuk mengakhiri operasi militer dan menyelesaikan krisis kemanusiaan ini secara damai bergaung di kawasan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia.

BACATragedi Rohingya, Menteri Retno Tuntut Suu Kyi Jalankan 4 Hal

Memang penyelesaian krisis kemanusian ini tidak semudah membalikkan telapak tangan dan sekejap masalah terselesaikan. Apalagi kepentingan nasional pemerintah Myanmar tetap bersikukuh pada posisinya dengan kebijakan politik yang tidak berubah terhadap Etnis Rohingnya. Meski pada kenyataannya, upaya pemerintah Myanmar untuk mendinginkan konflik ini belum menuai hasil yang memuaskan.

Dan pada akhirnya, muncul ketidapuasan oleh beberapa kalangan di dunia. Namun sayangnya,  ketidakpuasan itu terindikasi bercampur kepentingan politik. Krisis Rohingya menjadi medan baru dari irisan-irisan peseteruan politik dunia yang belakangan ini memanas, termasuk di Indonesia.

Serangan dan kritik tidak semata dialamatkan pada Suu Kyi, namun serangan juga ditujukan kepada sikap pemerintah Indonesia saat ini yang dinilai begitu lamban merespon krisis tersebut. Pemerintah Indonesia dianggap seakan-akan tidak peduli terhadap tragedi kemanusian di negara tetangga tersebut.

Hal ini tentu saja memunculkan kekhwatiran bagi banyak pihak. Isu-isu SARA seperti kasus Rohingya ini kemudian menjadi maintenance untuk konsolidasi politik terhadap konstituen yang sudah tergalang dari isu-isu serupa sebelumnya.

Hal ini terlihat dari postingan beberapa dokumentasi atau foto yang memperlihatkan korban tragedi kemanusian begitu mengenaskan. Padahal setelah dikonfirmasi, sebagian foto-foto itu ternyata bukan korban Rohingya meski bukan berarti mengesampingkan fakta banyaknya korban kemanusian yang terjadi di Rakhine saat ini.

Yang jelas, manipulasi berita-berita tidak bertanggungjawab akan lebih memperkeruh masalah dan membuat disorientasi atas penyelesaian konflik dan krisis kemanusiaan Rohingya.

Respon serupa juga terlihat oleh rival dari kelompok yang selama ini mendukung pemerintahan presiden Joko Widodo. Mereka juga tidak diam dengan isu Rohingya dan berusaha melihat angle berbeda untuk melakukan kontra terhadap isu SARA.

Hal ini berimbas pada kebingungan bagi orang-orang awam dalam melihat objektifitas masalah yang terjadi di Rohingya. Apalagi budaya konfirmasi, klarifikasi dan literasi masyarakat kita saat ini begitu rendah, sehingga provokasi berlalu lalang di belantara media kita saat ini.

Ketika ada sebuah postingan yang salah terhadap tragedi Ronghiya bukan malah diredam, viral dan bully akan berlanjut dalam pertempuran baru yang begitu seru antar kelompok yang sedang berseberangan. Pusaran konflik Rohingya ternyata tidak berhenti di Rakhine tetapi meluas di bumi nusantara ini. Pertempuran isu ini juga muncul di Indonesia untuk memperebutkan popularitas politik.

Patut mengelus dada, jika kondisi memanasnya Rohingya saat ini berlanjut di Indonesia. Ancaman konflik sosial terbuka lebar. Indikasi sudah terlihat jelas dari perang opini di media sosial yang sangat memungkinkan juga akan terjadi provokasi-provokasi berlanjut di dunia nyata.

Hal ini sudah bisa terlihat dari fakta adanya aksi pelemparan bom molotov di kedutaan Myanmar beberapa waktu yang lalu dan provokasi pendudukan Candi Borobudur yang dilakukan oleh kelompok pro maupun kontra pemerintah.

Dan yang perlu dicatat, Indonesia pernah memiliki pengalaman konflik serupa  seperti konflik Poso, konflik Ambon, konflik Sampit dan konflik lainnya yang tidak kalah mengenaskan ketimbang konflik serupa Rohingya.

 

KOMENTAR
500/500