'Illegal Fishing' Ancaman Keamanan Nasional

Estimasi Baca :

Susi Pudjiastusti, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Foto: Ist/Kriminologi.id  - Kriminologi.id
Susi Pudjiastusti, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Foto: Ist/Kriminologi.id

Kriminologi.id - Masalah penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing telah ada sejak 2001, namun berkembang secara pesat pada 2004. Salah satu penyebabnya adalah dikeluarkannya peraturan tentang pemberian izin kepada kapal-kapal asing untuk mengambil ikan di Indonesia.

Masalahnya kemudian izin bagi kapal asing ini disalahgunakan. Ada yang izin kapalnya hanya satu tapi ternyata di lautan kita temukan ada sepuluh. Kompensasi yang tidak setimpal antara yang didapatkan oleh masyarakat atau negara dengan keuntungan yang diperoleh asing menjadi pertimbangan untuk menghentikan pemberian izin kapal asing.

Thai Union mendapatkan keuntungan US$ 3,5 juta per tahun dari sektor perikanan tangkap. Padahal wilayah tangkapannya di lautan sekitar Maluku.

Selama 2004 itu ditemukan fakta hampir 50 persen nelayan lokal terpaksa kehilangan pekerjaannya. Hal ini disebabkan karena potensi ikan yang ada di lautan diambil kapal-kapal asing. Nelayan lokal tentu saja akan kalah bersaing, sebab kapal yang digunakan kecil dan jala yang digunakan panjangnya hanya beberapa meter saja.

Jika kita bandingkan dengan kapal-kapal asing, kapal asing begitu besar yang ditunjang tenaga mesin yang jauh lebih kuat dari kapal nelayan lokal. Belum lagi panjang jala yang digunakan kapal-kapal tersebut panjangnya hingga puluhan dan bahkan ratusan kilometer, seperti jarak antara Jakarta sampai Semarang. Jika ada sepuluh kapal saja sudah berapa luas wilayah yang mereka sisir. Jika begini, seberapa banyak yang akan didapatkan para nelayan lokal.

Menghadapi permasalahan yang begitu pentingnya ini, ternyata ada satu payung hukum yang dapat digunakan untuk menangani masalah ini. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, khususnya pasal 69 ayat 4 menyebutkan:

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Pasal inilah yang selanjutnya menjadi dasar kementerian kelautan dan perikanan bergerak menindak kapal-kapal asing yang bandel. Selain itu untuk memperkuat larangan terhadap kapal asing maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya peraturan menteri ini diperpanjang dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2015. Ternyata setelah dilakukan dan diterapkan secara serius, masalah illegal fishing ini tidak hanya menyangkut pencurian hasil laut saja. Ditemukan juga kasus-kasus penyelundupan seperti bahan makanan, narkoba, satwa dilindungi, dan bahkan senjata api. Selain itu ditemukan juga masalah human trafficking dan masalah slavery dimana anak buah kapal adalah korban penculikan dan dipekerjakan di kapal selama bertahun-tahun.

Keberadaan kapal asing yang tidak memiliki izin, akan membawa kerugian yang sangat besar. Potensi-potensi ancaman yang dibawa oleh kapal asing ini sudah bisa diklasifikasikan sebagai nation security threat. Oleh karena itu, saat ini pemerintah Indonesia bersama negara-negara lainnya sedang mangajukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memasukkan illegal fishing sebagai bagian transnational crime.

Kerja sama dan kesepakatan internasional antar negara menjadi penting. Mensosialisasikan peraturan kita dan juga meminta komitmen dari negara tetangga untuk beraama-sama mencegah dan memberantas illegal fishing. Setelah sosialisasi dilakukan dan komitmen telah didapatkan maka jika ada kapal asing yang menyalahi aturan, tidak segan menindaknya.

Harus disadari bahwa penanganan illegal fishing di Indonesia tidak bisa dilakukan tanpa adanya kerja sama antarinstitusi. Wilayah lautan lebih luas daripada daratan, tidak akan mampu jika hanya mengandalkan Kementerian Kelautan dan Perikanan saja untuk menanganinya. Oleh karena itu, ego sektoral masing-masing institusi harus dikesampingkan dan sama-sama mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.

 

Sanggahan

Tulisan ini adalah Kuliah Umum  Susi Pudjiastuti dalam Mardjono Awards 2017 yang diadakan oleh Departemen Kriminologi FISIP UI Depok, Selasa, 12 September 2017.

Baca Selengkapnya

Home Sudut Pandang Kata Pakar 'Illegal Fishing' Ancaman Keamanan Nasional

KOMENTAR

Tulis Komentar Kamu

Silahkan tulis komentar kamu