Usman Hamid, Direktur Lembaga Amnesty International Indonesia. Foto: Twitter/@amnestyindo

3 Tahun Jadi Presiden, Ini Catatan Merah Jokowi Soal HAM

Estimasi Baca:
Jumat, 20 Okt 2017 17:53:43 WIB

Kriminologi.id - Genap hari ini, Jumat, 20 Oktober 2017, bertepatan dengan 3 tahun pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pelantikan pada 20 Oktober 2014 tersebut membawa harapan besar terhadap respon masalah-masalah berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yang akut di negeri ini.

Dalam deklarasi janji politik yang tertuang dalam Nawacita, pasangan Jokowi-JK mengelaborasi janji-janji penyelesaian kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Baik itu yang berdimensi hak-hak sipil dan politik, minoritas agama, kebebasan beragama, maupun sosial dan budaya.

Namun, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, Amnesty Internasional terus mendapatkan laporan-laporan mengenai pelanggaran HAM di berbagai tempat di Indonesia. 

BACA: Presiden Jokowi: Tidak Ada Ruang Bagi PKI di Indonesia

Direktur Lembaga Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menarik kesimpulan dari berbagai peristiwa yang terjadi dalam tiga tahun terakhir.

"Dengan berat hati, saya katakan pemerintahan Jokowi-JK memiliki rapor merah terkait penegakan HAM dan pemerintah belum mampu membuka ruang partisipasi dan kontrol publik," kata Usman Hamid.

Berikut catatan Lembaga Amnesty International Indonesia.

Penembakan Enarotali

Tewasnya empat anak muda dan puluhan lainnya luka terluka di kota Enarotali, Paniai, Papua, pada 8 Desember 2015. Insiden itu terjadi setelah aparat keamanan -Polri dan TNI- melepaskan tembakan ke arah para pengunjuk rasa yang marah atas insiden pemukulan seorang anak Papua oleh aparat TNI sehari sebelumnya.

Presiden Jokowi segera mengeluarkan pernyataan akan mengusut tuntas kasus penembakan ini. Kasus pelanggaran HAM serius pertama yang terjadi pada masa pemerintahannya dengan menjanjikan suatu investigasi yang menyeluruh. Hingga hari ini tidak ada satu pun terduga pelaku yang bertanggung jawab yang dibawa ke muka hukum.

Penembakan Oneibo

Pada 2 Agustus 2017 terjadi kembali penembakan oleh aparat Brigade Mobil (Brimob) di Kampung Oneibo, Kabupaten Deiyai, Papua yang mengakibatkan beberapa orang terluka dan satu orang tewas.

Warga menyebut polisi langsung menembak tanpa memberikan peringatan dalam upaya meredakan konflik. Sementara pihak kepolisian mengklaim telah melaksanakan tugas sesuai prosedur dengan memberikan tembakan peringatan sampai tiga kali.

BACA: Mengenang Sejarah Kelam Tragedi Tanjung Priok

Menurut Usman, isu kebebasan berekspresi lainnya yang menonjol adalah masih digunakannya pasal-pasal penodaan agama dalam berbagai produk hukum (Pasal 156 dan 156a KUHP atau UU Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE).

Pemidanaan kasus penodaan agama melonjak pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun tidak terdapat tanda-tanda Pemerintah Jokowi akan mampu menghentikannya.

Kasus pemenjaraan terhadap mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjadi contohnya. Basuki merupakan figur pejabat tinggi pertama yang menjadi korban pasal penodaan agama.

"Amnesty Internasional mencatat paling sedikit terdapat 16 orang yang telah divonis pengadilan untuk kasus penodaan agama selama pemerintahan Jokowi-JK," tegas dia.

Gafatar

Amnesty International Indonesia juga menyoroti Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), organisasi yang difatwakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mereka menganggap pemerintah tidak mampu menghalau amuk massa yang menyerang komunitas Gafatar di Menpawah, Kalimantan Barat. Komunitas Gafatar juga dipindahkan secara paksa ke berbagai daerah di Indonesia.

Aksi pengusiran itu terjadi di Kabupaten Mempawah yang berjarak sekitar 60-70 km dari Pontianak, Kalbar. Aksi itu didahului dengan pembakaran rumah-rumah mereka. Mereka kemudian dievakuasi di kompleks perbekalan dan angkutan (Bekangdam) Kodam XII/ Tanjungpura di Pontianak, Kalimantan Barat.

Ahmadiyah

Selain Gafatar, kasus serupa juga terjadi pada kelompok Ahmadiyah di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kasus itu dimulai sekitar tahun 1999, saat itu Ahmadiyah Lombok diserang oleh sekelompok orang. Bahkan Mesjid Ahmadiyah di Bayan, Lombok Barat dibakar.

Satu orang meninggal dalam insiden itu. Sementara kasus itu berujung pengusiran paksa semua orang Ahmadiyah di Bayan. Kasus itu belanjut pada 2001, Ahmadiyah Pancor, Lombok Timur dipaksa pergi dari kampung itu. Sejak saat itu jemaah Ahmadiyah berpindah tempat.

Kasus Syiah di Sidoarjo

Peristiwa itu terjadi pada Desember 2012 saat perayaan Lebaran ketupat. Warga Syiah di Dusun Nangkernang, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Sampang, kemarin, diserang sekelompok orang.  Satu orang tewas, empat orang lainnya kritis serta dan puluhan rumah terbakar akibat penyerangan. 

Korban tewas diketahui bernama Hamamah, 45 tahun. Dia meninggal akibat senjata tajam dari kelompok penyerang. Akhirnya para jemaah Syiah itu berujung pengungsian.

BACA: Tebitkan Perppu Ormas, Jokowi Tolak Disebut Represif

Menurut Usaman, kedua kelompok minoritas tersebut mengalami penderitaan yang sama di mana mereka tercerabut dari penghidupan sehari-hari demi mempertahankan keyakinan mereka.

Kasus GKI Yasmin dan Filadelfia

Ada pula kasus Gereja GKI Taman Yasmin di Bogor dan Gereja HKBP Filadelfia di Bekasi terkait perizinan yang sering dijelaskan oleh Wapres Jusuf Kalla hingga ke forum-forum Internasional.

Kedua tempat ibadah itu sudah ditutup sejak 2008 dan pemerintah sampai sekarang tidak membukanya. Hal serupa terjadi pada 12 Oktober 2015, saat Pemerintah "Serambi Mekkah" Aceh menutup sejumlah gereja setempat.

Redaktur: Achmad Sakirin
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500