Ilustrasi: Senjata Api Foto: Pixabay.com

Aturan Kepemilikan Senjata Api di 3 Negara, Australia Paling Ketat

Estimasi Baca:
Sabtu, 17 Mar 2018 09:05:37 WIB
Aturan kepemilikan senjata api di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Australia dan Indonesia pernah membolehkan warga sipil memiliki senjata api. Australia terbilang paling ketat dalam menerappkan kebijakan senjata api.

Kriminologi.id - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan kebijakan kontroversial tentang senjata api. Trump akan mengajukan proposal untuk menaikkan batas umur minimal dalam membeli senjata api serta mempersenjatai pegawai dan guru. Awalnya, seseorang diperbolehkan membeli dan memiliki senjata api minimal usianya 18 tahun namun Trump menyarankan untuk menaikkan menjadi 21 tahun.

Kebijakan ini disampaikan Trump untuk merespon tragedi penembakan yang terjadi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Marjory Stoneman Douglas Florida. Penembakan massal di sekolah bertepatan dengan peringatan Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang pada 14 Februari 2018.

Aksi penembakan ini menimbulkan korban tewas 17 orang, yang terdiri dari orang dewasa maupun anak-anak. Walaupun kasus penembakan massal bukan hal baru di Amerika, namun kejadian di sekolah ini begitu mengejutkan masyarakatnya. Seharusnya sekolah adalah tempat aman bagi anak-anak.

Baca: Sekali Transaksi, Satu Senpi Ilegal Cipacing Dibanderol Rp 9-20 Juta

Di negara Paman Sam, julukan Amerika Serikat ini masyarakat diperbolehkan memiliki senjata api, namun ide Trump mempersenjatai pegawai dan guru-guru di sekolah sempat mendapatkan kecaman. Aksi penolakan mengalir deras dari masyarakat menyikapi kebijakan Trump yang dianggap tidak akan berpengaruh dalam mencegah terjadinya penembakan massal di sekolah-sekolah.

Penolakan muncul dari korban yang selamat dari penembakan, keluarga korban, beserta seluruh orang yang peduli terhadap kejadian tersebut berkumpul dan menyuarakan tuntutannya untuk segera merevisi undang-undang tentang kepemilikan senjata api.

Dalam tuntutannya, mereka meminta memperketat persyaratan kepemilikan senjata api dan melakukan pengecekan latar belakang orang yang membeli senjata.

Sekolah SMA Marjory Stoneman Douglas Florida sebenarnya telah mempersiapkan diri dalam menghadapi situasi seperti ini. Seperti dilansir The Guardian, sehari sebelum peristiwa yang merenggut nyawa 17 siswa, sekolah melaksanakan simulasi bagaimana menyelamatkan diri dari aksi penembakan. Namun tindakan pencegahan dengan simulasi ini dianggap tidak cukup dan butuh tindakan lain dalam bentuk kebijakan yang membatasi kepemilikan senjata api.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gallup.com memperlihatkan bahwa pada tahun 2013 terdapat 37 persen rumah tangga di Amerika memiliki senjata api, dan merangkak naik menjadi 42 persen di tahun berikutanya (2014). Hanya saja, memasuki tahun 2015 angka kepemilikan senjata api di rumah tangga itu menurun tipis menjadi 41 persen. Sedangkan di 2016 diketahui ada 39 persen dan mengalami peningkatan 3 persen di tahun berikutnya. 

Sedangkan data  Gun Violence Archive terkait jumlah penembakan di sekolah menunjukkan kasus penembakan di sekolah itu meningkat setiap tahunnya. Mulai tahun 2013 terdapat 36 kasus penembakan, dan berturut-turut meningkat di dua tahun berikutnya, yakni 57 kasus penembakan, dan tahun 2015 terjadi 64 kasus.

Sedangkan tahun 2016 terjadi 47 kasus penembakan dan bertambah menjadi 64 kasus di tahun 2017. 

Infografik Pola kepemilikan senjata api di Amerika, Infografik: Dwiangga Perwira/Kriminologi.id

Berdasarkan tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa kenaikan persentase kepemilikan senjata dalam rumah tangga akan berpengaruh secara positif pada peningkatan jumlah kasus penembakan yang terjadi di sekolah.

Dasar ini juga yang menyangsikan kebijakan Trump mempersenjatai staf dan guru dapat mencegah aksi penembakan di sekolah. Tujuan Trump menyarankan kebijakan tersebut bukan untuk mencegah terjadinya penembakan namun untuk mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak.

Permasalahan penembakan massal pernah terjadi di Australia hingga tahun 1996. Kejadian penembakan massal itu terjadi di Port Arthur Historic Site pada 28 April 1996. Dalam insiden berdarah itu sebanyak 35 orang tewas dan banyak korban lainnya mengalami luka-luka. Kasus inilah yang mendesak pemerintah untuk mereformasi aturan kepemilikan senjata api.

Baca: Amunisi Senjata SS 1 Pindad Dalam Tas Hello Kitty di Musala Abepura

Ada dua program dalam aturan baru tersebut terkait senjata api yang dikenal dengan istilah Buyback Law. Pertama menyeragamkan cara registrasi senjata api, menolak alasan untuk membela diri sebagai alasan mendapatkan lisensi kepemilikan senjata api, dan penyimpanan senjata api yang terkunci.

Selain itu, pemerintah juga melarang penjualan senjata api untuk pribadi serta kepemilikan senjata jenis semi-otomatis dan pump action shotgun senjata api jenis pendobrak oleh masyarakat sipil. Kemudian pemerintah Australia juga menstandarisasi hukuman terkait senjata api di semua wilayah bagian.

Program kedua adalah memberikan 22 kali amnesti (penghapusan hukuman) tanpa ganti rugi terhadap para pemilik senjata api yang tidak sesuai dengan peraturan baru maupun pemilik senjata ilegal untuk menyerahkan senjatanya pada pemerintah. Sejak 1996 hingga 2015 tercatat 1.038.089 senjata api yang diserahkan.

Infografik Data tren penggunaan api di Australia. Infografik: Dwiangga Perwira/Kriminologi.id

Sejak penerapan kebijakan tersebut, Australia tidak pernah mengalami penembakan masal dan kejahatan yang melibatkan senjata api pun ikut turun. Ini juga menandakan bahwa pelarangan dan pengendalian kepemilikan senjata api oleh masyarakat memberi pengaruh yang signifikan.

Lalu, bagaimana dengan penggunaan senjata api di Indonesia? Indonesia memiliki kebijakan berbeda dari dua negara di atas. Semula, masyarakat sipil diperbolehkan memiliki senjata api. Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan menurut UU Senjata Api disebutkan bahwa selain jajaran TNI dan Polri, pejabat swasta, bank, juga anggota Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Seluruh Indonesia (Perbakin) diperbolehkan memiliki senjata api.

Akan tetapi kemudian aturan ini diperketat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kapolri Skep/82/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri. Berdasarkan aturan ini, masyarakat sipil tidak lagi mudah memiliki senjata api.

Sebelum aturan kepemilikan senjata bagi warga sipil diperketat, beberapa kalangan sipil memiliki senjata api. Akan tetapi, sejak tahun 2005, Polri tidak pernah mengeluarkan izin baru terkait kepemilikan senjata api, hanya beberapa kali melakukan perpanjangan izin. Perpanjangan izin ini juga dilakukan dengan prosedur yang sangat ketat dan khusus bagi para atlet Perbakin yang memang masih aktif berlatih untuk berkompetisi.

Baca: Sekuriti Sekolah Bawa Senjata Api Saat Jual Narkoba ke Pelajar

Jika izin kepemilikan sudah habis dan tidak diperpanjang maka senjata akan diletakkan di gudang masing-masing Pemerintah Daerah dari Perbakin di Seluruh Indonesia. Sedangkan untuk atlet Perbakin sendiri setelah berlatih maupun berkompetisi, senjata api milik mereka tidak diperbolehkan untuk dibawa sehingga akan disimpan di ruang penyimpanan yang disediakan oleh Perbakin.

Oleh karena itulah senjata api yang digunakan dalam tindak kejahatan di Indonesia mayoritas senjata ilegal atau senjata rakitan. Seperti yang diungkap oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terkait jual-beli senjata api ilegal yang dilakukan melalui toko online. Senjata yang diperdagangkan adalah senjata ilegal dan pelaku merakit sendiri senjata api tersebut.

March, 15th 2018 - 19:59	Infografik Aturan Kepemilikan Senjata Api, Infografik: Dwiangga Perwira/Kriminologi.id	Infografik Aturan Kepemilikan Senjata Api

Ada beberapa sumber masuknya senjata api ilegal di Indonesia. Seperti yang disebutkan dalam Illicit Arms in Indonesia dalam jurnal International Crisis Group menyebutkan bahwa daerah Cipacing, Jawa Barat merupakan daerah produksi senjata api ilegal.

Pada dasarnya daerah tersebut masyarakatnya bekerja sebagai pengrajin senapan angin, namun tak sedikit juga pengrajin nakal dengan membuat senjata api demi mengeruk keuntungan. Senjata api ilegal di Indonesia juga masuk dengan diselundupkan dari berbagai negara lainnya.

Cara terakhir adalah senjata api bekas yang digunakan oleh para pelaku separatis seperti di Ambon, Aceh, ataupun Poso. Hal ini menjadi tantangan bagi Polri untuk meningkatkan pengawasan terhadap senjata api.

Kebijakan terkait kepemilikan senjata api oleh sipil harus diakui yang paling ketat diantara yang lain. Setiap dua tahun izin kepemilikan tersebut harus diperpanjang, belum lagi izin tersebut akan diperoleh setelah melalui serangkaian tes psikologis, dan juga izin tersebut harus mendapatkan persetujuan Kapolri. Ini menempatkan posisi Idonesia di peringkat 169 dari 178 negara terkait kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil terbanyak di dunia menurut Small Survey 2007 yang dilakukan oleh Graduate Institute of International Studies Geneva.

KOMENTAR
500/500