Dok. Gedung Ombudsman Republik Indonesia. Foto: Ist/Kriminologi.id

Awal Korupsi dari Langgar Administrasi, Ombudsman Didesak Setara KPK

Estimasi Baca:
Selasa, 27 Mar 2018 05:05:01 WIB
Dosen hukum USU, Mirza Nasution menyebut, jika kasus korupsi di Indonesia ingin berkurang, agar memberikan kewenangan penindakan kepada Ombudsman agar setara dengan KPK. Sebab awal korupsi dari pelanggaran administrasi.

Kriminologi.id - Pengamat Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Mirza Nasution memberi solusi menekan korupsi di Indonesia. Salah satunya adalah dengan memberikan kewenangan penindakan kepada Ombudsman, yang merupakan lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. 

"Kalau memang serius Ombudsman sebagai lembaga negara yang berpihak kepada rakyat untuk hak-hak pelayanan publik, maka sangat tepat jika tidak sekadar diberikan fungsi pengawasan tanpa penindakan," katanya, di Sumatera Utara, Senin, 26 Maret 2018, seperti dilansir RRI.co.id.

Menurut dia, semua permasalahan korupsi bermula dari pelanggaran administrasi. Dari semua kasus maladministrasi itu melibatkan penyelenggara negara.

"KPK itu hanya di hilir, ada pelanggaran, ada korupsi, ditangkap. Di hulunya itu ya Ombudsman, kenapa bisa terjadi demikian. 
Korupsi ini kan massif, terstruktur dan sistematis, punya jaringan, punya jamaah, tidak bisa sendiri," ujarnya.

Sebagai lembaga yang lahir di era reformasi, Mirza menjelaskan, Ombudsman memiliki tugas utama membantu tugas pengawasan lembaga legislatif yang fokusnya berpihak kepada hak-hak rakyat.

"Kalau hanya pengawasan saja, kita tidak bisa menjamin kalau ada tindakan-tindakan sewenang-wenang atau melanggar hukum oleh penyelenggara negara atau pejabat negara, itu tidak bisa diberikan sanksi. Jadi kalau memang Pemerintah ingin serius menjadikan Ombudsman sebagai sebuah lembaga yang berintegritas, harus diberi penindakan juga," katanya menjelaskan.

Dosen Fakultas Hukum USU ini menambahkan, upaya Ombudsman membangun jaringan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sudah cukup baik. Namun akan lebih baik jika Ombudsman memiliki kewenangan penindakan. Belum lagi, berbicara kultur masyarakat Indonesia yang tidak akan berubah hanya dengan pengawasan tanpa penindakan. 

"Kenapa harus ada penindakan, karena dia yang tahu, dia yang menangani kasusnya. Kalau dilempar lagi ke pihak lain siapa yang menjamin itu akan selesai," ujarnya. 

Mengenai kewenangan penindakan Ombudsman, Mirza menuturkan, hal itu perlu diatur regulator yakni DPR RI dan Pemerintah agar tidak tumpang tindih dengan kewenangan lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan dan KPK.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara Abyadi Siregar sangat sepakat jika Ombudsman dan KPK harus bersinergi dalam membangun bangsa. 

"KPK dan Ombudsman harus bersinergi membangun perdaban, membangun bangsa ini. Mereka dari segi pemberantasan korupsi, Ombudsman memberantas praktik maladministrasi," ujarnya.

Menurut Abyadi, meski tidak memiliki kewenangan penindakan, namun rekomendasi yang dilahirkan Ombudsman juga sudah cukup kuat karena wajib dilaksanakan penyelenggara negara.

KOMENTAR
500/500