Guru Besar Sejarah dan Peradaban Islam UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra. Foto: ist/Kriminologi.id

Azyumardi Azra: Hoaks Hancurkan Peradaban

Estimasi Baca:
Sabtu, 18 Nov 2017 05:05:40 WIB

Kriminologi.id - Hoaks dan adu domba dinilai bisa menghancurkan peradaban, terlebih jika adu domba itu dibalut dengan ayat dan hadis. Hal itu dikatakan Guru Besar Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab UIN Syarif Hidayatullah Profesor Azyumardi Azra.

"Jika adu domba tersebut kemudian dibungkus menggunakan ayat dan hadis untuk melakukan pembenaran atas apa yang dilakukan," katanya di Jakarta, Selasa, 14 November 2017.

Peraih gelar The Commander of the Order of British Empire dari Ratu Elizabeth II itu menegaskan bahwa hoaks dan adu domba harus ditangkal.

Untuk berita adu domba yang dibungkus dengan ayat ataupun hadis, Azyumardi menyarankan agar masyarakat tidak langsung percaya dan meminta penjelasan kepada kiai atau ulama.

BACA: Generasi Muda Umat Buddha Diminta Perangi Hoaks

"Kiai Haji Nazaruddin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal), K.H. Said Aqil Siroj (Ketua Umum PBNU), ataupun kiai-kiai kampung merupakan kiai yang mempunyai kedalaman ilmu agama dan merekalah yang mempunyai otoritas terkait penafsiran suatu ayat maupun hadis," kata Azyumardi.

Menurut Azyumardi, berita hoaks dan adu domba dapat memecah belah antarperorangan, kelompok, institusi, bahkan antara masyarakat dan pemerintah. Keduanya bisa menyebar luas ke masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi informasi.

Untuk itu, kata Azyumardi, masyarakat harus dapat mengenali berita hoaks dan berita adu domba. Biasanya, kata dia, berita palsu tidak pernah ada di media arus utama. "Saya kira kita semua yang memegang gadget harus hati-hati, kalau ada berita yang ganjil jangan serta merta diviralkan karena akan merusak, karena itulah yang diharapkan oleh yang membuat berita adu domba tersebut," katanya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika merilis data, sebanyak 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Sementara untuk melakukan penyaringan terhadap media sosial dan situs harus menggunakan cara berbeda. 

Menteri Kominfo kemudian mengeluarkan peraturan yang mewajibkan meregistrasi kartu SIM guna memudahkan pelacakan penyebar hoaks dan adu domba.

BACA: Polisi Ingatkan Ancaman Hoaks dan Ujaran Kebencian Jelang Pilkada 2018

Kementerian Komunikasi dan Informatika mulai mensosialisasikan Peraturan Menteri (PM) No. 14 Tahun 2017 yang merupakan revisi dari PM No.12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Dalam peraturan itu, Per 31 Oktober 2017, pelanggan wajib meregistrasi ulang pelanggan jasa prabayar dengan memvalidasi Nomor Induk Kependudukan dan nomor Kartu Kelurga.

Aturan ini dirancang untuk memvalidasi identitas asli pengguna dengan menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Selama ini, data identitas yang dikirimkan oleh pelanggan operator diakui Kominfo belum tervalidasi dengan baik. 

Menurut Rudiantara jika tidak terdaftar sampai dengan 28 Februari 2018, maka akan dilakukan pemblokiran secara bertahap terhadap pelanggan.

Dalam aturan yang ditandatangani Menteri Rudiantara, baik pelanggan prabayar baru maupun yang telah melakukan registrasi, diminta untuk melakukan registrasi dengan menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK).

Sementara itu, pelaku penyebar hoaks sendiri bisa terancam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam pasal itu disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.

Redaktur: Achmad Sakirin
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500