Dua Pimpinan KPK Dipolisikan, Analis: SPDP Tak Otomatis Tersangka

Estimasi Baca :

Twitter KPK - Kriminologi.id
Twitter KPK

Kriminologi.id - Badan Reserse Kriminal Polri menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan atau SPDP kasus dugaan pembuatan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang.

Ahli hukum pidana Universitas Muhamadiyah Jakarta, Chairul Huda mengatakan, penerbitan SPDP tersebut tidak otomatis menjadikan Agus dan Saut sebagai tersangka. Keduanya akan menjadi tersangka berdasarkan pertimbangan penyidik kepolisian.

"Bisa jadi tersangka tergantung kasusnya. Kalau langsung tersangka biasanya untuk kasus tertangkap tangan. Kalau tidak ya mungkin kasusnya cukup rumit," kata Chairul kepada Kriminologi melalui sambungan telepon, Jakarta, Kamis, 9 November 2017.

Baca: Usut Surat Palsu Pimpinan KPK, Bareskrim Siapkan Pakar Hukum

Menurut Chairul, SPDP hanyalah prosedur awal jika kasus yang dilaporkan tim kuasa hukum Setya Novanto itu masuk ke tahap penyelidikan. Biasanya SPDP ini dikirim ke Kejaksaan, pelapor dan terlapor.

Senada dengan Chairul, pakar pidana Universitas Indonesia, Akhiar Salmi mengatakan SPDP adalah awal mula kerja kepolisian untuk menindaklanjuti suatu laporan ke tahap penyelidikan. Hal utama dalam penyelidikan adalah mengumpulkan alat bukti dan menemukan unsur pidana dalam suatu laporan.

"Misalnya kalau ada peristiwa (laporan) maka dimulai penyidikan itu dengan mengeluarkan SPDP, apakah ini pidana atau tidak. Kalau ada pidananya maka ditingkatkan ke tahap tersangka," ucap Akhiar.

Jika nantinya dalam proses penyidikan ini, penyidik tidak menemukan unsur pidana, maka wajib mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau lazim disingkat SP3. Maka, kata Akhiar, kasus itu dinyatakan tidak dilanjuti karena tak cukup bukti.

Begitu juga ketika polisi menyatakan sudah cukup bukti lalu dilimpahkan ke Kejaksaan, penyidik kejaksaan juga berhak untuk meneliti apakah berkas yang dilimpahkan sudah memenuhi unsur pidana. Proses ini biasanya disebut pelimpahan dan pengembalian berkas.

Jika tidak memenuhi, maka penyidik kejaksaan berwenang untuk mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2). SKP2 adalah kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan untuk menghentikan tuntutan suatu perkara.

"Jadi tidak otomastis (tersangka). Itu baru diduga, menindaklanjuti laporan saja. Biasanya gelar perkara baru menetapkan tersangka," katanya.

Baca: Ketua KPK Ingatkan Polri Soal Pemberantasan Korupsi

Namun bagi ketua tim kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi, SPDP adalah pertanda jika kasus yang mereka laporkan itu sudah menemui titik terang siapa tersangkanya. "Ini kan soal tafsir saja dan sudah jelas di situ jika yang terduga tersangka adalah AR dan SS," kata Fredrich kepada Kriminologi.

Agus dan Saut dilaporkan terkait dugaan pembuatan surat palsu ke Bareskrim Polri oleh anggota tim pengacara Setya Novanto, Sandy Kurniawan Singarimbun. Sandy merupakan anak buah dari Freiderich Yunadi.

Laporan dilakukan pada Senin, 9 November 2017 lalu dengan Nomor Pelaporan LP/1028/X/2017/Bareskrim. Rabu, 8 November 2017, Bareskrim Polri menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP untuk Agus dan Saut.

Baca: Agus Rahardjo Diadukan ke Polisi, KPK: Semua Orang Bisa Lapor

Menanggapi laporan itu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan jika pelaporan dan penyidikan dirinya dan Saut Situmorang tidak akan menyurutkan langkah KPK untuk menuntaskan kasus e-KTP. Selain itu, Agus juga mengingatkan Polri bahwa kasus korupsi harus didahulukan dari perkara lain.

"Jika itu terkait penanganan perkara korupsi yang dilakukan KPK, tentu kami perlu memperhatikan Pasal 25 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam kasus korupsi harus didahulukan dari perkara lain," ucap Agus di Jakarta, Kamis, 9 November 2017.

Terkait penerbitan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan atau SPDP Polri dalam kasus pemalsuan surat maupun penyalahgunaan wewenang, Agus Rahardjo meyakini jika prosedur penyidikan kasus e-KTP termasuk penetapan tersangka Setnov hingga permintaan KPK kepada Ditjen Imigrasi untuk memperpanjang pencegahan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sudah sesuai dengan undang-undang. MG

Baca Selengkapnya

Home Sudut Pandang Kata Pakar Dua Pimpinan KPK Dipolisikan, Analis: SPDP Tak Otomatis Tersangka

KOMENTAR

Tulis Komentar Kamu

Silahkan tulis komentar kamu