Ilustrasi penembakan, Foto: Pixabay

Extra Judicial Killing Tak Bisa Diterapkan di Semua Kasus

Estimasi Baca:
Selasa, 24 Jul 2018 16:55:30 WIB

Kriminologi.id - Kritikan dilayangkan sejumlah pihak kepada Polri yang dinilai melakukan extra judicial killing atau pembunuhan di luar pengadilan terkait Operasi Kewilayahan Mandiri menjelang Asian Games 2018. Kritikan dalam operasi yang menewaskan 11 penjahat itu dinilai terlalu berlebihan karena semua penjahat yang tewas di tangan polisi tidak bisa diberlalukan sama.

Kriminolog Universitas Indonesia, Prof. Muhammad Mustofa mengatakan persoalan extra judicial killing tidak bisa diterapkan untuk semua kematian penjahat di tangan pihak kepolisian.

“Tergantung dari kasusnya, kalau waktu menangkap langsung menembak memang nggak bener. Tapi ketika menangkap ada perlawanan dan mereka menggunakan senjata api nah baru beralasan, jadi tidak bisa diberlakukan di semua kasus,” kata Mustofa kepada Kriminologi.id melalui sambungan telepon, Selasa, 24 Juli 2018.

Mustofa mencontohkan, dalam proses penembakan terhadap pelaku kejahatan, pihak kepolisian melakukannya dengan sesuai prosedur tetap dan didahului peringatan.

“Misalnya dalam proses menembak itu protapnya diikuti, peringatan, biasanya itu yang dilakukan. Penembakannya itu sesuai dengan prosedur,” ujar Mustofa.

Selain itu terkait pernyataan pihak kepolisian terkait perintah untuk menembak para pelaku kejahatan bukan perintah dalam artian harfiah.

“Dan harus dibedakan perintah dalam pengertian sebagai shock terapi pelaku, sama perentah operasional, kan berbeda. Karena ini kan lebih simbolik untuk mengamankan Asian Games 2018. Tapi kalau saya biasanya itu perintah-perintah yang bersifat simbolik,” kata Mustofa.

Selain itu, menurut Mustofa harus dilihat kembali apakah prosedur tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian ketika menangkap penjahat.

Sementara itu terkait pihak-pihak yang mengkritik Polri yang dinilai telah melakukan extra judicial killing, Mustofa menyatakan bisa saja hal itu dilontarkan pihak-pihak tertentu untuk memperoleh popularitas.

“Dia kan komoditas dari pihak yang ingin memperoleh popularitas, jadi sebenarnya pernyataan-pernyataan begitu harus ditanggapi secara bijak jangan diartikan secara harafiah, tapi kalau orang ingin memperoleh popularitas, kan harfiah dia. Kadang-kadang yang harafiah diartikan simbolik,’ ujar Mustofa.

Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil yang merupakan gabungan dari LBH Jakarta, Amnesty Indonesia, Kontras, LBH Masyarakat, PKNI, Imparsial, dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta aparat tidak melegitimasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

ICJR menilai, aparat kepolisian selaku perwakilan negara dalam menjaga keamanan masyarakat telah melegitimasi pelanggaran-pelanggaran atas HAM dengan dapat menembak di kepala terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku kejahatan atau tersangka.

ICJR juga menilai, extra judicial killing pembunuhan di luar putusan pengadilan seolah menunjukan aparat penegak hukum menggunakan jalan pintas dalam menanggulangi kejahatan. Orang yang diduga terlibat kejahatan mempunyai hak untuk dibawa ke persidangan dan mendapatkan peradilan yang adil untuk membuktikan tuduhan yang disampaikan benar atau tidak. AS

Reporter: Achmad Sakirin
Redaktur: Achmad Sakirin
KOMENTAR
500/500