Ilustrasi Hukuman Mati. Foto: Pixabay.com

Hukuman Mati Era Kerajaan Lebih Sadis, Pancung Hingga Kepala Ditombak

Estimasi Baca:
Sabtu, 23 Jun 2018 19:00:56 WIB

Kriminologi.id - Oman Rohman alias Aman Abdurrahman dijatuhi hukuman mati oleh majelis hakim atas kasus terorisme di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat, 22 Juni 2018. Pemimpin kelompok Jamaah Anshorut Daulah (JAD) ini dianggap ikut bertanggung jawab terhadap aksi-aksi terorisme yang terjadi di Indonesia.

Oman dianggap menyebarkan dan menganjurkan para pengikutnya untuk berjihad dengan melakukan amaliyah berbentuk aksi terorisme.

Hukuman mati sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan Nusantara. Raja-raja yang memimpin pada waktu itu menjatuhkan hukuman mati kepada warga yang melakukan tindakan kriminal. Hanya saja, proses eksekusi hukuman mati di era kerajaan itu terbilang sadis. Penerapan hukuman mati dilakukan dengan cara pancung atau kepalanya dilempar tombak. 

Hukuman mati memang menjadi perdebatan baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Banyak pihak yang yang menganggap penerapan hukuman mati telah menyalahi Hak Asasi Manusia (HAM). Terlepas dari kontroversi dan perdebatan yang terjadi, praktik hukuman mati ternyata telah dilakukan sejak masa kerajaan.

Menurut catatan Nelvita dan Sulistyawati dalam buku Pelaksanaan Hukuman Mati: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia menyebutkan beberapa kerajaan kecil yang memberlakukan hukuman mati. Misalnya di Sulawesi Selatan ketika Aru Palaka berkuasa, setiap penjahat yang membahayakan kekuasaannya akan dihukum mati seperti yang terjadi pada La Sunni.

La Sunni dipancung dan kepalanya diletakkan di atas baki sebagai bukti bahwa hukuman mati telah dilaksanakan. Pada masa kerajaan, jenis kejahatan yang mendapatkan hukuman mati adalah pembunuhan, pernikahan semarga, dan melindungi penjahat yang membahayakan nyawa raja. Walaupun penerapannya dapat berbeda-beda di setiap kerajaan.

Selain di Sulawesi Selatan, Kerajaan Aceh juga menerapkan hukuman mati. Sultan Aceh pada masa itu menetapkan lima hukuman istimewa termasuk hukuman mati. Hukuman mati di Aceh dilakukan dengan melempar lembing atau menumbuk kepala terpidana dalam lesung (sroh).

Kedua contoh tersebut menegaskan bahwa praktik hukuman mati di Indonesia telah diterapkan sejak masa kerajaan. Hukuman mati ini masih diterapkan di jaman penjajahan Belanda hanya berlaku bagi kaum pribumi saja. 

Penjajah Belanda masuk dan kependudukan VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) dimulai, sistem hukum yang diterapkan di Indonesia menganut sistem hukum yang diterapkan di Belanda. Pada masa penjajahan Belanda ini, hukuman mati masih juga diterapkan bagi masyarakat pribumi Indonesia.

Kalau jaman kerajaan itu eksekusi mati dengan dipancung atau menggunakan tombak yang diarahkan ke kepala, berbeda dengan yang dilakukan Belanda dengan pedang atau guillotine ataupun dilaksanakan di tiang gantungan yang ada di serambi Balai Kota.

Seorang sejarawan dan arkeolog Belanda, Hans Bonke membenarkan hal tersebut berdasarkan data yang dia kumpulkan dari awal abad ke-18 pelaksanaan hukuman mati di wilayah begitu sering dan dilakukan di tiang gantungan pada hari-hari tertentu setiap bulannya.

Pelaksanaan hukuman mati yang dilakukan di tempat publik bertujuan untuk menampilkan kengerian dari hukuman tersebut sehingga masyarakat yang hendak melakukan tindakan yang sama akan berpikir ulang dan tidak jadi melakukannya.

Setelah Indonesia merdeka, kitab hukum yang digunakan masih berasal dari kitab hukum milik Belanda. Sehingga hukuman mati juga masih ada di dalam ancaman pidana pasal-pasal tertentu. Ide dasar tentang hukuman mati tertera dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat tentang dua macam hukuman yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Dalam pasal tersebut hukuman pokok yang dimaksud adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan misalnya adalah pencabutan hak-hak tertentu dan perampasan barang tertentu.

Menurut catatan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dalam Working Paper Hukuman Mati Indonesia dari Masa ke Masa ada 8 pasal KUHP yang memuat ancaman pidana hukuman mati. Selain KUHP, ada 11 aturan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), dan Penetapan Presiden (Penpres) yang memuat hukuman mati sebagai ancaman pidananya.

Divisi Penelitian dan Pengembangan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat bahwa berdasarkan data yang mereka miliki, hukuman mati pertama kali diterapkan di Indonesia sebagai suatu negara adalah pada tahun 1979. Seorang terpidana bernama Oesin Batfari dihukum mati karena telah melakukan pembunuhan.

Berbagai upaya internasional telah dilakukan oleh Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) untuk menghapuskan hukuman mati yang diterapkan di negara-negara di dunia. Salah satunya adalah perjanjian International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang ditandatangani pada 15 Desember 1989.

Perjanjian ini sebenarnya sudah diratifikasi oleh banyak negara di dunia termasuk Indonesia, namun ternyata penerapannya belum begitu kuat untuk menghapus hukuman mati yang masih diterapkan di negara masing-masing.

KOMENTAR
500/500