Polisi sedang membuat tanggul atau polisi tidur (02/05/2018). Foto: Tribratanews

Ini 3 Syarat Pembuatan Polisi Tidur dari Dishub Kabupaten Tangerang

Estimasi Baca:
Rabu, 2 Mei 2018 15:10:00 WIB

Kriminologi.id - Dinas Perhubungan (Dishub) Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten melarang warga membuat polisi tidur atau tanggul jalan dengan alasan mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Pengendara jalan juga mengeluhkan keberadaan polisi tidur ini merusak kendaraan. 
  
Namun, sebenarnya Dishub mengizinkan warga membangun tanggul asalkan memenuhi tiga persyaratan ini. Yakni, dipasang di jalan lingkungan, jalan lokal kelas III C dan pada jalur yang sedang dalam konstruksi. 

"Hanya dapat dipasang pada jalan lingkungan, jalan lokal kelas III C dan pada jalur yang sedang dalam konstruksi," kata Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas, Dishub Pemkab Tangerang, Dani Wiradana di Tangerang, Rabu, 2 Mei 2018, seperti dilansir Antara.

Adapun Jalan Kelas III C yaitu jalan lokal dan jalan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.

Ini merupakan kelas paling bawah diantara kategori jalan berdasarkan beban muatan.

Dinas Perhubungan (Dishub) Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, melarang warga untuk membuat polisi tidur atau tanggul jalan dengan berbagai alasan. Dishub menilai pembuatan polisi tidur dapat menganggu kelancaran arus lalu lintas.

Keluhan warga terkait terganggunya kelancaran lalu lintas terjadi di Jalan Raya Cadas-Kukun, Kecamatan Rajeg dan Pasar Kemis. 

Selain itu keluhan warga juga dilayangkan saat melintasi Jalan Binong-Cirug, dan Jalan Panongan. Pengendara mengeluhkan keberadan polisi tidur merusak kendaraan dan memperlambat kecepatan.

Dani menegaskan larangan ini sesuai Keputusan Menteri Perhubugan No. 3 tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengamanan Pemakai Jalan.

Menurut Dani penggunaan polisi tidur hanya boleh di jalan lingkungan atau pemukiman. Hal itu karena tanggul itu sebagai alat kelengkapan tambahan pada jalan dan berfungsi agar pengemudi dapat mengurangi kecepatan. Pemasangan tanggul juga harus disertai rambu lalu lintas atau tanda agar pengemudi hati-hati.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Tangerang, Norman David, mengatakan pihaknya telah meninjau di tiga lokasi di atas. Pihaknya juga melakukan kajian terhadap keberadaan tanggul tersebut karena dianggap meresahkan pengendara karena merasa tidak nyaman ketika melintas, akibat tanggul dibangun relatif tinggi.

Dani menambahkan pihaknya tidak dapat membongkar tanggul tersebut karena merupakan kewenangan dari aparat Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM-SDA) Pemkab Tangerang.

Pihaknya berharap agar warga yang hendak memasang tanggul itu harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dishub setempat sesuai Keputusan Menhub No.3 tahun 1994. Demikian pula pemasangan tanggul tidak boleh melebihi ketinggian 12 cm dan diberi cat putih sebagai tanda agar pengendara dapat mengetahui ketika melintas.

Reporter: Syahrul Munir
Redaktur: Syahrul Munir
KOMENTAR
500/500