Pimpinan Jemaah Ansharut Daulah (JAD), Zainal Anshori saat menjalani persidangan dengan agenda pembacaan putusan di PN Jakarta Selatan, Selasa, 31 Juli 2018, Foto: Antaranews.com

JAD Dibubarkan, Pengamat: Eks Anggota Bakal Bentuk Organisasi Baru

Estimasi Baca:
Rabu, 1 Ags 2018 16:05:34 WIB

Kriminologi.id - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menetapkan Jamaah Ansharut Daulah atau JAD sebagai organisasi atau korporasi terlarang. Tidak hanya itu, aktivitas JAD secara organisasi juga dibekukan.

Bagi pengamat teroris Al Chaidar, keputusan PN Jaksel tersebut tidak akan menghentikan aktivitas para anggota JAD karena mereka akan bergabung dengan organisasi yang sudah ada atau membentuk yang baru.  

"Dugaan membentuk organisasi baru namanya entah apa. Bisa juga JAK (Jamaah Ansharut Khilafah). Bahkan dulu pernah membentuk sel Gonggong Rebus di Batam. Artinya tidak mencintai nama organisasi. Kemungkinan membentuk organsiasi lain," katanya kepada Kriminologi.id, Selasa, 31 Juli 2018.

Bagi sebagian anggota, ia menilai, JAD tidak lebih dari sebuah kendaraan yang jika dilarang, mereka akan mencari kendaraan lain untuk menuju tujuan yang ingin dicapai.

Meski begitu, Al Chaidar menambahkan, ada beberapa anggota yang begitu mendalam mencintai organisasi JAD. Nah, mereka yang cintanya begitu dalam itulah yang kemungkinan besar akan masuk organisasi yang baru.

Sementara bagi pemerintah, ia mengaku, akan memudahkan dalam memberantas para terduga teroris.

"Kesulitannya pemerintah mendeteksi anggota JAD yang tergabung dengan sel-sel yang ada. Semua peraturan pemerintah akan membuat mereka makin tersembunyi," ujar Al Chaidar.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan resmi membekukan organisasi Jemaah Ansharut Daulah (JAD). Majelis hakim sependapat dengan tim penuntut umum bahwa aksi teror yang dilakukan sejumlah anggota JAD terkait dengan organisasi itu.

"Menetapkan, membekukan korporasi atau organisasi Jemaah Ansharut Daulah, organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS," kata ketua majelis hakim Aris Bawono saat membacakan putusan di PN Jaksel, Selasa, 31 Juli 2018. 

Selain membekukan JAD, majelis hakim juga menyatakan bahwa organisasi JAD dinyatakan terlarang.

Putusan tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membubarkan JAD serta membayar denda Rp 5 Juta.

Dalam sidang hari ini, sekitar puluhan polisi berlaras panjang dari Korps Brigade Mobil (Brimob) bersama ratusan petugas lainnya tampak siaga sejak pukul 07.00 WIB di PN Jakarta Selatan untuk mengawal sidang pembacaan vonis.

Sebagaimana sidang sebelumnya yang dimulai sejak Selasa, 24 Juli 2018 pekan lalu, pengamanan terbagi dalam empat ring, yaitu bagian dalam ruang sidang, bagian luar ruang sidang, bagian dalam pengadilan, dan bagian luar PN Jakarta Selatan.

Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juli 2018, Zainal Anshori alias Abu Fahry alias Qomarudin bin M. Ali, membacakan nota pembelaan (pleidoi) melalui kuasa hukumnya Asludin Hatjani.

Dalam nota pembelaan, Asludin menyampaikan ragam aksi teror yang disebutkan tim jaksa dalam dakwaan tidak terkait langsung dengan JAD. Ia menegaskan, bahwa misi JAD adalah untuk menyamakan pemahaman tentang Islam, dan mendukung gerakan khilafah di Suriah.

Alhasil, kuasa hukum JAD menolak semua isi dakwaan penuntut umum, dan meminta organisasi itu dibebaskan dari segala tuntutan, di antaranya termasuk pembekuan lembaga, membayar denda Rp 5 juta, dan membayar biaya perkara Rp 5 ribu.

Redaktur: Djibril Muhammad
KOMENTAR
500/500