Andi Narogong saat sidang tuntutan, Foto: Dimeitri Marilyn/Kriminologi

JC Andi Narogong Dianulir, MA Sebut Hakim PT dan PN Beda Keyakinan

Estimasi Baca:
Rabu, 25 Apr 2018 05:05:54 WIB
MA tidak memiliki atau menentukan batasan-batasan tertentu sejauh mana agar terdakwa bisa memenuhi syarat “bukan pelaku utama”, seperti yang tertuang dalam poin 9 (a) pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011.

Kriminologi.id - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menerima sebagian banding yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap vonis Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Dalam putusannya, vonis Andi Narogong yang semula 8 tahun penjara menjadi 11 tahun penjara. Tidak hanya itu, status Andi sebagai justice collaborator (JC) pun dianulir PT DKI Jakarta.

Dianulirnya status JC Andi Narogong mengisyaratkan adanya perbedaan persepsi antara PN dan PT dalam menilai kelayakan seorang terdakwa untuk menerima status itu. Terutama persepsi terkait pelaku utama atau bukan. Selain itu, Andi Narogong pun menjadi orang pertama yang statusnya sebagai JC dianulir. Namun demikian, pihak MA berpendapat hal ini adalah sesuatu yang wajar dalam lingkungan peradilan.

Penentuan JC dalam hukum Indonesia sendiri berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakukan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Jika merujuk pada SEMA tersebut, syarat agar seorang terdakwa bisa menjadi JC adalah dirinya bukan pelaku utama, serta mengakui dan bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum serta menjadi saksi dalam proses peradilan. Dengan kata lain, bersikap kooperatif untuk mengusut tuntas tindak pidana yang sedang ditangani.

Kriminologi.id menanyakan hal ini ke Mahkamah Agung (MA) sebagai pihak yang mengeluarkan SEMA. Abdullah, selaku Kabiro Hukum dan Humas MA, berkomentar perbedaan persepsi antara hakim di PN dan PT merupakan sesuatu yang mungkin terjadi. 

“Masalah perbedaan persepsi di tingkat pertama (PN) dan banding (PT) itu memang kemungkinan terjadi karena keyakinannya berbeda. JC itu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bukan pelaku utama. Sedangkan terdakwa ini menurut majelis (di tingkat PT) adalah pelaku utama sehingga syarat itu tidak terpenuhi,” ungkap Abdullah kepada Kriminologi.id, Senin, 23 April 2018.

MA tidak memiliki atau menentukan batasan-batasan tertentu sejauh mana agar terdakwa bisa memenuhi syarat “bukan pelaku utama”, seperti yang tertuang dalam poin 9 (a) pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Namun demikian, MA menyerahkan semua batasan tersebut pada keyakinan hakim yang memeriksa perkara. Sehingga perubahan-perubahan keputusan dianggap sebagai hal yang biasa di lingkungan peradilan.

“Itu tergantung hakimnya, semua tergantung keyakinan hakim yang memeriksa perkaranya. Hal ini fenomena yang biasa di dalam lingkungan peradilan, kemungkinan nanti di tingkat kasasi juga bisa berubah lagi. Jadi, sepanjang faktanya ada, membentuk keyakinan, maka itulah pendapat hakim,” ungkap Abdullah.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Abdullah. Foto: mahkamahagung.go.id
Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Abdullah. Foto: mahkamahagung.go.id

Lebih jauh lagi, Abdullah menjelaskan, perbedaan persepsi mengenai status JC di tingkatan PN dan PT bisa terjadi karena keduanya masih berada di ranah judex facti, yaitu hakim memutus perkara berdasarkan fakta-fakta, yang terdiri dari saksi, bukti dan surat-surat. Sehingga keyakinan hakim mengenai peran dari terdakwa itu pelaku utama atau bukan memang dibentuk dari fakta-fakta yang dikumpulkan.

Abdullah menyebutkan, SEMA memiliki sifat yang mengikat setiap hakim, sehingga hakim di tingkatan mana pun wajib berpedoman pada SEMA tersebut dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan dan menentukan keputusan sidang. 

Namun demikian, sebagai pihak yang mengeluarkan SEMA, MA tidak bisa melakukan intervensi terhadap keputusan yang sudah diputuskan hakim. MA hanya bisa melakukan pemeriksaan ulang pada proses hukum suatu perkara ketika salah satu pihak yang berperkara mengajukan kasasi. Begitu pun halnya dengan dianulirnya status JC Andi Narogong dalam kasus korupsi e-KTP.

“Masalah menyatukan persepsi itu kan tergantung pihak hakim yang memeriksa perkara. MA tidak bisa intervensi terhadap hakim pemeriksa perkara, apa pun yang diputuskan itu sudah dipertimbangkan di dalam pertimbangan hukum putusan,” ujar Abdullah.

Berbicara tentang pelaku utama dalam sebuah kasus, Abdullah menyebut jumlah bisa lebih dari satu orang. Hal ini yang membuat tidak semua terdakwa bisa dikabulkan status JC-nya dalam sebuah kasus. Namun, MA tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan itu. Oleh karena itu, sangat diperlukan kejelian dari hakim pemeriksa perkara dalam menilai kelayakan seorang terdakwa untuk menjadi JC.

Kembali pada Andi Narogong, meskipun MA menyatakan adanya perbedaan persepsi yang terjadi di tingkatan pertama dan banding merupakan fenomena yang biasa di dalam lingkungan peradilan, dianulirnya status Andi Narogong sebagai JC dalam kasus e-KTP tetap perlu mendapat perhatian lebih.

Penganuliran itu jangan sampai mengabaikan hak-hak seorang terdakwa. Bagaimana pun juga, hakim perlu menimbang hak dan kewajiban seorang terdakwa dalam peradilan, terlebih ketika terdakwa sudah bersedia membantu pengungkapan kasus. Dikabulkannya status JC Andi Narogong oleh KPK dan juga di tingkat PN bisa terjadi karena Andi telah menjalankan kewajibannya, yakni memberikan keterangan dan bukti-bukti signifikan yang dapat membantu pengungkapan kasus e-KTP.

Selain itu, perbedaan persepsi di lingkungan peradilan sebenarnya bisa diredam jika setiap tingkatan peradilan berjalan dengan bersinergi satu sama lain. Dalam hal penentuan status JC, perlu ada breakdown terkait batasan-batasan tertentu seseorang layak untuk menjadi JC yang disepakati bersama guna menyatukan persepsi antara hakim di tingkat pertama dan di tingkat banding. Dengan adanya persamaan persepsi dan sinergisitas dalam tiap tingkatan peradilan, secara tidak langsung akan menunjukkan adanya kestabilan dalam sistem peradilan pidana.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta yang menganulir status Justice Collaborator Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam kasus proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). 

"Tentu kami sesalkan mendengar hakim membatalkan atau tidak menerima posisi sebagai JC, meskipun kami tentunya menghormati putusan pengadilan tersebut," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 18 April 2018.

Menurut Febri, alasan KPK mengabulkan Andi Narogong sebagai justice collaborator karena selama ini menjalani penyidikan hingga persidangan kasus e-KTP selalu kooperatif dalam membongkar keterlibatan pihak lain.

Pertimbangan lainnya adalah karena ia buka pelaku utama dalam kasus yang menyedot perhatian publik ini.

"Memang dia pelaku, tapi bukan pelaku utama. Itu pertimbangan yang kita sampaikan saat itu untuk mengabulkan," ungkap Febri.

 DM
KOMENTAR
500/500