Ilustrasi polisi. Ilustrasi: Dwiangga Perwira/Kriminologi.id

Jokowi Soal Budaya Koruptif Polri, Pakar: Teladan Pemimpin Minim

Estimasi Baca:
Rabu, 11 Jul 2018 19:40:48 WIB

Kriminologi.id - Presiden Jokowi meminta segenap anggota Kepolsian Republik Indonesia (Polri) agar dapat membuang budaya koruptif saat bekerja. Permintaan itu disampaikan tepat saat Polri memperingati hari jadi ke-72 di Istora Senayan, Jakarta.

Pengamat kepolisian dari Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar mengatakan permintaan Jokowi jangan hanya sekadar imbauan belaka. Harus ada tindakan tegas terhadap anggota Polri yang terlibat dalam kasus korupsi dalam bentuk apa pun.

"Presiden maupun Kapolri jangan hanya mengingatkan tapi menindak tegas oknum-oknum yang merusàk nama baik kepolisian. Bagi pejabatnya jangan pakai aji mumpung," kata Bambang saat dihubungi Kriminologi.id di Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018.

Bambang mengatakan, prilaku koruptif di tubuh Polri banyak dengan cara memanfaatkan jabatan (occupation crime). Perilaku ini kerap terjadi di lahan-lahan basah baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Bahkan ada yang melakukan dengan segala macam cara (sangat) memalukan," katanya.

Menurut Bambang, prilaku koruptif di tubuh Polri muncul karena kurangnya keteladanan dari pemimpin. Imbasnya adalah anak buah berlomba-lomba mengumpulkan duit dengan cara yang kotor.

"Namun demikian, masalah itu karena minim "keteladanan" dari atasan sehingga seperti membiarkan (bawahan) berlomba-lomba mengumpulkan materi," katanya.

Hal lain yang berpengaruh prilaku koruptif di tubuh Polri adalah kurangnya ketegasan dalam hal pengawasan. Karena itu, pengawasan ketat perlu dilakukan baik secara internal maupun eksternal.

"Mengawasi kinerja polisi (Irwasum, Propam) dari segi internal. Dari segi eksternal, Kompolnas harus benar menyampaikan temuan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pejabat/oknum polisi. 

Pada awal Maret lalu muncul wacana untuk menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri. Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin menilai praktik pungutan liar atau pungli yang dilakukan polisi tak lepas dari gaji yang kecil. Dia berpendapat, jika gaji polisi naik maka praktik pungli bisa diminimalisasi.

Syafruddin mengatakan, upah yang diterima anggota Polri saat ini masih kurang. Hal tersebut berdampak bagi anggotanya yang melakukan pungli di masyarakat.

Praktik pungli di tubuh Polri memang bukan hal baru. Praktik itu dilakukan dari polisi berpangkat rendah hingga tertinggi. Kasus yang paling dekat dan kerap terjadi setiap hari adalah praktik pungli tilang kendaraan bermotor atau pungli pengurusan surat izin mengemudi (SIM).

Kasus itu baru-baru ini diduga dilakukan Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Ajun Komisaris Besar Polisi I Nengah Adi Putra. Ia terkena operasi tangkap tangan (OTT) pungutan liar tim Paminal Propam Mabes Polri pada Satuan Lalu Lintas Polres Metro Bekasi Kota pada Sabtu, 10 Februari 2018. 

Ia diduga terlibat pungli surat izin mengumudi. Dalam OTT tersebut, Propam menyita uang puluhan juta rupiah terkait dugaan pungli dalam pengurusan SIM.

Selain dicopot dari jabatannya, I Nengah juga dicoret dari peserta pendidikan Sespimen atau jenjang pendidikan calon Kapolres.

Kemudian, kasus pungli teranyar adalah kasus pengadaan Alat Simulator Surat Izin Mengemudi yang dilakukan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Djoko Susilo dan wakilnya Brigadir Jenderal Didik Purnomo pada 2012. Keduanya terlibat kasus korupsi alat simulator SIM tahun anggaran 2011 dan merugikan negara hingga Rp 100 miliar. 

Selain kasus Djoko Susilo, masih ada kasus lainnya yang membuat publik geleng-geleng kepala yakni kasus pencetakan sawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara tahun anggaran 2012-2014 di Ketapang, Kalimantan Barat.

Kasus ini dilakukan Ajun Komisaris Besar Raden Brotoseno dan seorang komisaris pada November pada 2016. Kedua perwira menengah Polri ini diduga menerima suap Rp 1,75 miliar.

Reporter: Marselinus Gual
Penulis: Marselinus Gual
Redaktur: Djibril Muhammad
KOMENTAR
500/500