Kajian: Menyelami Polemik Hukuman Mati dalam Penanggulangan Terorisme

Estimasi Baca :

Ilustrasi hukuman gantung, Foto: Istimewa - Kriminologi.id
Ilustrasi hukuman gantung, Foto: Istimewa

Kriminologi.id - Tuntutan hukuman mati yang diberikan Jaksa kepada Aman Abdurrahman alias Oman Rochman atau Ade Sulaiman, pendiri Jamaah Ansharut Daulah (JAD), membangunkan kembali isu hukuman mati dalam penanggulangan terorisme, yang beberapa waktu belakangan seolah tertidur.

Polemik mengenai hukuman mati dalam penanggulangan terorisme sebenarnya bukan lagi barang baru. Tidak hanya di lingkup nasional, melainkan juga global. Hukuman mati terhadap pelaku terorisme dinilai jauh dari efektif.

Seperti diketahui sebelumnya, Aman dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat, 18 Mei 2018. Pentolan JAD itu diyakini sebagai otak dari berbagai aksi teror di Indonesia.

Antara lain bom Thamrin, Jakarta, dan bom Gereja Oikumene, Samarinda, pada tahun 2016. Bom Kampung Melayu, serta penusukan polisi di Sumatera Utara, dan penembakan polisi di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2017.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengungkapkan bahwa peran Aman yang sangat signifikan di dalam jaringan JAD dan statusnya sebagai residivis menjadi alasan tim jaksa menuntut hukuman mati.

Hukuman Mati dan Terorisme di Indonesia, Upaya Melihat Lebih Dalam

Pada perkembangan hukum yang semakin modern, banyak yang melihat hukuman mati sebagai bentuk hukuman yang sangat kuno. Karenanya, penerapan hukuman mati saat ini sering kali dilihat sebagai kemunduran hukum dalam menanggulangi fenomena kejahatan. Selain itu, isu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yakni perampasan hak hidup, turut serta membayangi penerapan hukuman mati.

Kemudian, bagaimana dengan penerapan hukuman mati dalam penanggulangan terorisme di Indonesia? Terlepas dari segala polemik isu pelanggaran HAM yang menyertainya, hukuman mati dirasakan tidak memiliki dampak yang signifikan pada tingkat aksi teror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris.

Memasuki awal tahun 2000-an, Indonesia digegerkan dengan adanya aksi teror bom di tiga titik di Bali. Dari peristiwa yang terjadi pada tahun 2002 itu, ditetapkan tiga tersangka utama, yakni Amrozi bin H Nurhasyim, Ali Ghufron alias Muklas, dan Abdul Aziz alias Imam Samudra. 

Ketiganya pun dijatuhi vonis hukuman mati. Pelaksanaan hukuman mati ketiganya dilakukan pada Sabtu dini hari, 8 November 2008, di Nusakambangan.

Selain Amrozi cs, juga ada dua terpidana terorisme lainnya yang dijatuhi vonis hukuman mati, yaitu Iwan Darmawan Mutho alias Muhammad Rois dan Ahmad Hasa. Keduanya dijatuhi hukuman mati karena terlibat dalam kasus pengeboman Kedutaan Besar Australian di Kuningan, Jakarta, pada tahun 2004 silam.

Penjatuhan vonis hukuman mati terhadap para pelaku terorisme tersebut ternyata tidak berdampak signifikan pada penanggulangan terorisme di Indonesia. 

Pascapenjatuhan vonis hukuman mati, untuk aksi teror bom bunuh diri saja terhitung ada sebanyak 10 aksi yang terjadi hingga tahun 2017, mulai dari bom di Hotel JW Mariott hingga bom di Terminal Kampung Melayu. Fakta ini menjadi indikasi bahwa adanya ancaman hukuman mati tidak membuat kelompok teror surut dalam beraksi. 

Hal ini juga menjadi menguatkan argumen bahwa efek deterrence atau efek jera yang hendak dihadirkan dari hukuman mati jelas tidak berlaku bagi tindak pidana terorisme. Mengapa demikian? Karena ideologi terorisme justru mengagungkan kematian itu sendiri, yakni sebagai bentuk jihad.

Oleh karena itu, menghukum mati para pelaku terorisme hanya akan menjadikan mereka sebagai pahlawan ideologi, yang akan semakin membakar semangat para partisan lainnya dalam kelompok teror. Juga terbuka kemungkinannya akan menghadirkan simpatisan-simpatisan baru dalam kelompok teror.

Dalam hal putusan tuntutan Aman Abdurrahman, hukuman mati tidak akan membuat para pengikutnya berhenti untuk melakukan aksi teror, sehingga tidak menjamin akan mengurangi, jika tidak menghilangkan sama sekali, terorisme di Indonesia. 

Selain itu, Aman akan semakin dipandang sebagai pahlawan oleh para pengikutnya, mengingat sentralnya peran Aman dalam jaringan JAD. Api semangat para pengikutnya dalam menegakkan ideologi pun akan semakin membara.

Dalam upaya penanggulangan terorisme, perlu disadari dan dipahami adalah bahwa terorisme, sebagai puncak radikalisme dan ekstremisme, merupakan pergerakan dalam tataran ideologi; dalam tataran wacana. Oleh karenanya, yang perlu digaungkan, kemudian, adalah bentuk kontra-ideologi. Yakni dengan menghadirkan penawaran ideologi alternatif.

Dipak K. Gupta, seorang Profesor Ilmu Politik di San Diego State University, melalui tulisannya yang berjudul Exploring roots of terrorism juga menyoroti upaya penanggulangan terorisme dalam tataran ideologi. 

Tulisannya yang terkompilasi dalam buku Root Causes of Terrorism: Myths, Reality and Ways Forward, terbitan Taylor and Francis Group tahun 2004, menekankan bahwa pertempuran terhadap terorisme tidak dapat hanya dilakukan pada tataran militer. Harapan untuk mengendalkan terorisme adalah dengan menawarkan ideologi alternatif kepada para partisan dan simpatisan kelompok teror. 

Dalam pengimplementasiannya, perlu perencanaan jangka panjang dalam sistem pendidikan, penyampaian layanan sosial, serta penggunaan media yang mempromosikan cita-cita toleransi.

Mengandalkan pendekatan-pendekatan represif dan punitif dalam penanggulangan terorisme hanya akan menciptakan teror baru. Bahkan, pada skenario terburuknya, akan melanggengkan teror itu sendiri.

Dengan demikian, agar penawaran ideologi alternatif – ideologi toleran – tersebut dapat diterima oleh kelompok-kelompok teror, perlu dilakukan pendekatan yang lebih humanis.

Peacemaking Criminology dalam Penanggulangan Terorisme

Pendekatan yang lebih humanis dalam upaya penanganan kejahatan dan kekerasan ditawarkan oleh paradigma peacemaking criminology

Hal Pepinsky melalui artikelnya berjudul Peacemaking Criminology, dalam seri jurnal Critical Criminology, Vol. 21, No. 2, 2013, mengungkapkan bahwa peacemaking criminology pada dasarnya bergerak atas keyakinan bahwa kekerasan didorong oleh rasa takut, sementara perdamaian oleh cinta dan kasih sayang.

Peacemaking criminology melihat bahwa menanggapi kekerasan dengan kekerasan sama saja dengan memegang dua magnet dengan dua kutub yang sama, akan selalu bentrok. Oleh karena itu, permasalahan kekerasan dan kejahatan dirasa lebih tepat dicari solusinya melalui pendekatan peacemaking, pendekatan yang lebih menciptakan iklim damai, serta menekankan nilai humanis. 

Dalam konteks penanggulangan terorisme, kajian Tony Gaskew yang dituangkan dalam jurnalnya berjudul Peacemaking criminology and counterterrorism: Muslim Americans and the war on terror, dalam Contemporary Justice Review, Vol. 12, No. 3, September 2009, 345-366, menekankan perlunya mengaplikasikan pendekatan peacemaking criminology.

Gaskew mengungkapkan bahwa pengunaan taktik investigasi kejahatan yang didasarkan pada kerahasiaan, intimidasi, dan manipulasi memang diakui sangat berhasil ketika diaplikasikan kepada kelompok perdagangan narkoba atau kejahatan terorganisir. 

Namun, menjadi tidak efektif untuk investigasi penanggulangan terorisme karena hanya akan semakin menciptakan penghalang yang bersifat destruktif antara agen-agen penegak hukum dan para partisan/simpatisan kelompok teror. Hal itu, sebagai konsekuensinya, justru akan melemahkan upaya jangka panjang penanggulangan terorisme itu sendiri.

Permasalahan utama yang menghambat upaya penanggulangan terorisme adalah meningkatnya iklim pengasingan, ketidakpercayaan, kemarahan, dan ketakutan terhadap lembaga penegak hukum yang dirasakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Hal ini merupakan hasil dari penggunaan pendekatan kekerasan oleh penegak hukum dalam menghadapi partisan kelompok teror.

Menurut Gaskew, penekanan unik peacemaking criminology pada humanisme, konektivitas, dan keadilan sosial membuatnya menjadi landasan yang ideal untuk strategi penanggulangan terorisme. Dalam hal ini, peacemaking criminology harus dilihat oleh lembaga penegak hukum sebagai taktik pencegahan kejahatan, yang dirancang untuk menciptakan hubungan yang tulus, jujur dan kooperatif antara masyarakat dan lembaga penegak hukum, untuk meningkatkan upaya penanggulangan terorisme.

Mengaplikasikan kerangka pikir peacemaking criminology dalam penanggulangan terorisme, Gaskew mengungkapkan beberapa hal penting. Lembaga penegak hukum perlu menggunakan konsep taktis dalam peacemaking criminology untuk mengatasi persepsi penindasan, keterasingan, dan ketidakadilan yang dipicu oleh model investigasi represif kepolisian, yang diekspresikan oleh masyakarat. Lembaga penegak hukum perlu menyadari pentingnya kerja sama dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan terorisme.

Salah satu poin penting dalam peacemaking criminology dalam menyelesaikan masalah adalah dengan mengadakan dialog, yakni diskusi terbuka dan jujur antara perwakilan lembaga penegak hukum dan masyarakat, baik pada tingkat individu atau kelompok. 

Lembaga penegak hukum dapat menggunakan pendekatan melalui dialog terbuka guna memahami dan menyelami lebih dalam apa yang dirasakan oleh partisan kelompok teror yang sudah tertangkap sebelumnya sebagai langkah awal.

Dialog terbuka direkomendasikan agar dapat menciptakan lingkungan di mana lembaga penegak hukum memiliki kesempatan untuk melihat dunia melalu mata kelompok tertentu yang dianggap radikal atau ekstremis. Empati memainkan peran penting di sini, yakni dalam mentransformasi dan menyelesaikan konflik.

Proses dialog memang tidak akan mudah dan akan membutuhkan investasi yang besar dalam hal waktu, kesabaran, sumber daya, dan akhirnya keberanian dari lembaga kepolisian. Namun demikian, pendekatan melalui dialog dirasakan sangat tepat untuk dilakukan.

Melalui dialog-dialog terbuka yang tercipta, penawaran kontra-ideologi terhadap ideologi terorisme bisa masuk, serta terbuka kemungkinannya untuk diterima dengan lebih baik oleh partisan dan simpatisan kelompok teror.

Melalui dialog juga, rasa saling percaya bisa tumbuh sehingga nilai dan cita-cita toleransi dapat tersebarluaskan dengan efektif.

Baca Selengkapnya

Home Sudut Pandang Kata Pakar Kajian: Menyelami Polemik Hukuman Mati dalam Penanggulangan Terorisme

KOMENTAR

Tulis Komentar Kamu

Silahkan masuk terlebih dahulu
Silahkan tulis komentar kamu