Ilustrasi teroris bersenjata, Foto: Ist/Kriminologi.id

Kajian: Negara Terlibat Dalam Serangkaian Teror Bom di Indonesia

Estimasi Baca:
Senin, 21 Mei 2018 07:05:38 WIB

Kriminologi.id - Rentetan aksi teror yang terjadi di Indonesia dalam dua minggu terakhir telah meninggalkan bekas yang mendalam bagi seluruh lapisan masyarakat. Rentetan aksi teror ini bermula dari kerusuhan yang terjadi di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok yang dihuni tahanan kasus terorisme. Kerusuhan ini menyebabkan 5 anggota polisi tewas di tangan para tahanan.

Setelah kerusuhan tersebut, muncul aksi-aksi teroris di berbagai wilayah Indonesia dimulai dari Surabaya. Ledakkan bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya bagaikan guncangan hebat bagi seluruh masyarakat Indonesia dan bahkan bagi kepolisian sendiri. Setelah bom gereja Surabaya juga bermunculan aksi-aksi teror lainnya seperti di pengeboman di Polrestabes Surabaya dan bahkan penyerangan terhadap anggota polisi di Polda Riau.

Perkara terorisme di Indonesia seakan tidak berkesudahan, salah satu permasalahan yang dihadapi para penegak hukum adalah gelombang retrurnis atau orang-orang yang telah kembali dari Suriah yang membawa ancaman bagi Indonesia. Sebab orang-orang ini bisa saja melakukan aksi teror di Indonesia.

“Sampai tahun 2017 itu sekitar 1400an tapi sekarang sudah lebih dari itu,” ujar AKBP Didik Novi yang bertugas dalam Satuan Tugas (Satgas) Penindakan Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) kepada Kriminologi.id.

Ancaman returnis tersebut begitu nyata. Didik Novi juga mencontohkan beberapa aksi teror yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh para returnis.

“Returnis yang menjadi pelaku teror di Indonesia pernah terjadi, misalnya yang Bom Sarinah itu dan penyerangan Mapolda Sumatera Utara. Itu kan returnis pelakunya,” ungkapnya saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Beratnya tugas yang diemban para penegak hukum terkait masalah returnis dan terorisme ini dikarenakan belum adanya payung hukum dan standar penanganan terhadap mereka. Walaupun diketahui oleh penegak hukum saat mereka pulang, namun aparat tidak dapat berbuat banyak.

“Kita tahu kalau mereka sudah sampai di Indonesia, ya paling kita tanya-tanya dan kita data saja mereka.Kita juga nggak bisa tangkap mereka ataupun menahan mereka, walaupun ada indikasi-indikasi mereka terlibat jaringan. Paling dipantau saja, tapi karena mereka banyak yang bisa saja ada yang lolos dari pantauan,” kata Didik Novi mengutarakan hambatan yang dialaminya.

Ketiadaan payung hukum yang jelas dalam penanganan program counter-terrorism memang menjadi masalah yang serius sejak lama. Benih pemahaman terorisme pun telah ditanamkan sejak lama dan saat ini menjadi sebuah momen bagi kelompok teroris untuk membuktikan dirinya telah berkembang pesat.

Pakar Pemikiran Islam Modern Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Sulawesi Tengah, Prof. Dr. H. Zainal Abidin Mag juga sepakat bahwa ini adalah puncak pembuktian dari apa yang mereka bangun selama ini.

"Apa yang mereka lakukan saat ini, itu bukan awal, tapi hasil dari upaya mereka yang dibangun dengan waktu lama. Itu adalah puncak, ibaratnya saat ini mereka panen," sebutnya.

Aparat penegak hukum dan pemerintah sebenarnya telah menyadari hal tersebut sehingga diambil langkah untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sebab undang-undang tersebut dinilai tidak lagi sesuai dengan fenomena terorisme yang terjadi di Indonesia maupun di dunia.

Jika dilihat dari sudut pandang catastrophic criminology, rentetan aksi teror yang terjadi saat ini dipengaruhi oleh apa yang terjadi sebelum peristiwa tersebut terjadi. Garcia-Acosta dalam tulisannya yang berjudul Historical Disaster Research menyatakan suatu bencana terjadi karena adanya kontribusi pemerintah dan negara dalam terjadinya bencana. Penyebab bencana harus dilihat sebelum bencana itu terjadi dan apa yang telah dilakukan sebelumnya.

Infografik dalam catastrophic criminology. Infografik: Dwiangga Perwira/Kriminologi.id

Sedangkan menurut Jaclyn T. Antonio dalam tulisannya yang berjudul A Criminology Catastrophe: A Critical Analysis of Imperialistic State Crime and The Haiti Earthquake memaparkan bahwa pemahaman Catastrophic Criminology juga menganggap jika manusia baik secara individu maupun secara organisasional dari level terkecil hingga negara dapat melakukan atau tidak melakukan hal-hal yang sifatnya dapat mendukung atau mendorong terjadinya bencana itu sendiri. Termasuk pemerintah dapat berkontribusi dalam menciptakan bencana.

Jika dikaitkan dengan rentetan teror yang terjadi di Indonesia maka hal ini adalah hasil dari apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah di masa lalu. Salah satunya ditunjukkan dengan ketiadaan peraturan dan hukum yang memadai dalam penanganan terorisme di Indonesia.

Permintaan untuk merevisi UU Terorisme pernah dilontarkan pada tahun 2014 oleh Ansyaad Mbai yang menjabat sebagai Ketua BNPT saat itu. Namun ternyata baru mendapatkan tanggapan serius oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah terjadinya aksi teror Bom Sarinah dan Bom Kampung Melayu pada tahun 2016. Sayangnya pembahasan RUU Terorisme ini tidak berjalan mulus dan bahkan hingga saat ini RUU tersebut belum selesai dibahas.

Begitu lambannya respon pemerintah terhadap perkembangan terorisme yang begitu pesat menjadi salah satu penyebab pecahnya rentetan aksi teror belakangan ini. Tindakan-tindakan intervensi yang tidak dilakukan pemerintah dengan cepat terhadap perkembangan terorisme merupakan ciri dari catastrophic criminology yang artinya pemerintah turut berkontribusi terhadap terjadinya rentetan aksi teror di Indonesia.

KOMENTAR
500/500