Ilustrasi kejahatan driver taksi online. Ilustrasi: Amin H. Al Bakki/Kriminologi.id

Kejahatan Driver Taksi Online, Pengamat: Tanggung Jawab Aplikatornya

Estimasi Baca:
Senin, 26 Mar 2018 10:55:25 WIB

Kriminologi.id - Rekrutmen driver taksi online secara liar dan terkesan asal-asalan tanpa pengawasan penyedia aplikasi angkutan sewa berbasis online atau aplikator menjadi penyebab utama maraknya tindak kejahatan dalam pelayanan taksi online. 

Tindakan aplikator yang terkesan lepas tangan dan menyerahkan semua resiko ke driver selaku  mitra kerjanya jika terdapat keluhan dan kejahatan pada penumpangnya itu tidak tepat, kata Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan melalui keterangan rilis kepada Kriminologi.id, Senin, 26 Maret 2018.

Alasannya, pihak aplikator telah memotong 20 persen dari hasil transaksi driver taksi online berdasarkan perjanjian kedua belah pihak. 
 
"Jika si konsumen yang berniat jahat, ya itu risiko driver, begitu sikap aplikator taksi online. Para aplikator taksi online seakan lupa dan melupakan bahwa para driver taksi online mengikatkan diri dan sepakat  memberikan 20 % dari pendapatannya kepada aplikator," ujar Azas Tigor.

Lebih lanjut, Tigor mengatakan, perjanjian driver taksi online dengan aplikatornya ini sebagai bukti bahwa para driver taksi online tidak bisa berdiri sendiri atau beroperasi sendiri dalam mengelola aplikasi yang digunakannya. 

"Adanya pembagian 20% dari pendapatan mitra (driver taksi online) inilah kunci keberadaan tanggung jawab aplikator terhadap pelayanan para mitranya atau driver taksi online dan kualitas layanan terhadap pengguna atau konsumennya," ujarnya. 

Tigor juga menyoroti peran pemerintah yang ikut bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum yang aman, nyaman dan terjangkau sesuai dengan Pasal 138 UU nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau. 

Dengan dasar ini, kata Tigor, pemerintah harus membuat Standar Pelayanan Minimum (SPM) bagi layanan taksi online agar tanggungjawabnya bisa diwujudkan dalam perlindungan hukum bagi pengguna layanan transpoprtasi online.  

Kondisi keamanan layanan taksi online sekarang ini makin buruk karena para aplikator terus dibiarkan beroperasi dengan sistem asal rekrut dan tidak mengawasi mitranya. Ini menunjukkan pemerintah abai dalam menerapkan fungsi pengawasan. 

"Pembiaran pemerintah ini menunjukkan bahwa pemerintah sebagai penanggung jawab bagi kualitas keselamatan pengguna dan layanan telah lalai menjalankan tanggungjawabnya. Seharusnya pemerintah konsisten menjalankan peraturan yang dibuatnya sendiri untuk mengawasi layanan TO dan membuat Standar Pelayanan Minimum bagi layanan taksi online," ujarnya.

Reporter: Syahrul Munir
Redaktur: Syahrul Munir
KOMENTAR
500/500