Ilustrasi korupsi massal. Ilustrasi: Amin H. Al Bakki/Kriminologi.id

Koruptor Tak Pernah Habis, Lingkungan Pemerintah Kena Kriminogenik

Estimasi Baca:
Sabtu, 7 Jul 2018 20:00:34 WIB

Kriminologi.id - Korupsi yang terjadi di berbagai level pejabat pemerintah seakan tak takut dengan hukuman penjara yang menanti. Atau mereka menganggap kalau memang aksinya tertangkap  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), itu hanya karena sial semata. 

Beberapa waktu yang lalu KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap dua kepala daerah di Nangroe Aceh Darussalam, yakni Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi. Keduanya ditangkap terkait dengan anggaran dana otonomi khusus (otsus) dalam penganggaran yang diperuntukkan bagi provinsi dan kabupaten.

Ini penangkapan kesekian kalinya terhadap penyelenggara negara di berbagai daerah di Indonesia yang dilakukan KPK. Bahkan, Kriminologi.id juga mencatat pernah terjadi aksi korupsi massal yang dilakukan wakil rakyat. Yang paling menyita perhatian adalah kasus DPRD Sumatera Utara, di mana sebanyak 38 anggotanya terjerat korupsi.

Jika dilihat dari kacamata kriminologis, fenomena korupsi yang tidak ada habisnya ini sangat mungkin dipengaruhi oleh faktor lingkungan pemerintahan itu sendiri yang, pada dasarnya, bersifat ‘kriminogenik’.

Kriminogenik secara mudahnya berarti sesuatu yang membuka peluang tindakan kriminalitas. Sesuatu itu bisa berbentuk aturan, lingkungan sosial atau yang lainnya yang mendukung terjadinya tindak kejahatan (korupsi). 

Sifat kriminogenik itu sendiri, merujuk Oxford Dictionaries, diartikan sebagai sesuatu, baik itu dalam sebuah sistem, situasi, atau tempat, yang menyebabkan atau memungkinkan terciptanya perilaku kriminal.

Dengan kata lain, terdapat situasi atau kondisi tertentu dalam lingkungan kepemerintahan itu sendiri yang pada akhirnya memengaruhi pilihan-pilihan rasional individu untuk melakukan korupsi.

Salah satu aspek yang membuat lingkungan pemerintahan dapat dilihat sebagai lingkungan yang kriminogenik adalah terkait status dan kewenangan para aktornya dalam lembaga negara. 

Clayton Peoples dan James E. Sutton melalui jurnalnya berjudul Political Corruption and State Crime menyoroti adanya konflik kepentingan dalam pembuatan hukum dan pengaturan diri dari si pembuat hukum itu sendiri. 

Seperti yang diketahui, negara bertanggung jawab untuk membuat dan mengesahkan hukum, juga berwenang dalam mendefinisikan, mengatur, serta mengendalikan perilaku kriminal. Akan tetapi, bagaimana jika negara atau aktor-aktor di dalamnya justru adalah pihak yang terlibat dalam kejahatan?

Peoples dan Sutton mengungkapkan bahwa organisasi dan lembaga negara sering kali tidak memiliki mekanisme regulasi yang benar-benar independen. Auditor dan regulator adalah individu yang memiliki kepentingan pribadi sehingga rentan terhadap timbulnya bias dalam hukum. Kewenangan yang dimiliki justru menjadi celah bagi mereka untuk memenuh kepentigan pribadinya.

Bias dalam pembuatan hukum inilah yang memunculkan sifat kriminogenik dari lingkungan pemerintahan itu sendiri. Aktor-aktor negara tersebut membuat aturannya sendiri, dan kurangnya pengawasan eksternal membuat tindakan korupsi, penyimpangan, dan kejahatan lainnya menjadi sangat mungkin terjadi.

Keberadaan badan anti-korupsi, seperti KPK, yang bertugas sebagai pengawas eksternal justru sering kali juga menjadi sasaran diskriminasi dari para anggota legislatif tersebut, seperti, misalnya, beberapa upaya pelemahan terhadap KPK melalui undang-undang.

Jean Choi menyebut fenomena ini dengan sistem negara yang korup. Melalui jurnalnya yang berjudul Criminology in Action: Examining Corruption in Russia Under the Lens of Criminological Theories, Choi mengaplikasikan teori kontrol sosial pada fenomena korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan rusia.

Choi menekankan bahwa sistem negara yang korup muncul karena rusaknya kontrol sosial. Melalui sudut pandang teori kontrol sosial, individu kecil kecenderungannya untuk melakukan kejahatan jika ada kontrol dan pembatasan yang ditempatkan oleh masyarakat terhadapnya. Dengan demikian, ketika kontrol dan pembatasan tersebut rusak, memungkinkan terciptanya perilaku kriminal.

Choi mengungkapkan kontrol sosial dalam kasus ini bisa dilakukan dengan memperkuat efek jera yang terkandung dalam hukum anti-korupsi. Namun, tidak adanya kerangka pikir legislatif yang substansial yang mendukung membuat hal ini hanyalah isapan jempol.

Argumen Choi ini terkait dengan masalah adanya konflik kepentingan sebagaimana yang diungkapkan oleh Peoples dan Sutton sebelumnya.

Kondisi-kondisi seperti di atas, kemudian, berpengaruh pada perilaku individu yang berada di dalam lingkungan tersebut.

Wim Huisman dan Gudrun Vande Walle dalam jurnal The Criminology of Corruption mengungkapkan bahwa, dalam melihat fenomena kejahatan kerah putih, para kriminolog menekankan bahwa pengkondisian yang ada dalam organisasi dapat berpengaruh pada perilaku individu.

Melalui pandangan tersebut, Huisman dan Walle ingin menyampaikan bahwa individu yang sebenarnya tidak memiliki citra diri yang jahat bisa menjadi pelanggar atau pelaku kriminal karena adanya proses ‘normalisasi’ kejahatan itu sendiri. Proses normalisasi itu terjadi melalui interaksi dan sosialisasi antar individu yang ada di dalam organisasi.

Huisman dan Walle menambahkan, proses sosialisasi itulah yang dapat menciptakan semacam ‘matinya moral’ di tiap individu sehingga tindakan-tindakan yang tidak etis dan ilegal muncul sebagai bagian yang normal dalam rutinitasnya sehari-hari.

Penulis: Aditia Tjandra
Redaktur: Syahrul Munir
KOMENTAR
500/500