Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat (21/07/2018). Foto: Arief Pratama/Kriminologi.id

Kriminolog: Saatnya Perlakukan Napi Koruptor Sama dengan Teroris

Estimasi Baca:
Senin, 23 Jul 2018 17:45:40 WIB

Kriminologi.id - Kementerian Hukum dan HAM dinilai sudah saatnya memperlakukan pengamanan napi koruptor sama dengan napi teroris dan bandar narkoba. Pasalnya, kerugian dan ancaman yang ditimbulkan bagi masyarakat tidak kalah serius.

Kandidat Doktor Kriminologi Australian National University, Leopold Sudaryono, menganggap penahanan seseorang yang memiliki kekuasaan riil secara politik, ekonomi dan jaringan pengaruh tidak mudah.

Leopold menilai terdapat setidaknya dua kapital yang dilakukan napi koruptor. Pertama, kapital dalam bentuk ekonomi berupa tawaran uang/fasilitas kepada pengelola lapas.

“Bentuknya beragam seperti pemenuhan kebutuhan operasional lapas yg sering tidak tercantum dalam anggaran ikut dibantu oleh napi: program bengkel kerja, pengadaan komputer dll,” tulis Leopold seperti dilansir dalam laman Facebooknya, Senin, 23 Juli 2018.

Selain itu, menurutnya kapital dalam bentuk politik berupa tekanan dari jaringan politik pada pimpinan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas agar memberikan kelonggaran. 

“Tawaran utk dibantu mendapat promosi ke jabatan yang lebih baik atau ancaman karir macet salah satu bentuknya,” kata Leopold.

Menurut Leopold, Kementerian Hukum dan HAM selama ini menekankan pada dua aspek pengamanan, yakni pengamanan fisik (CCTV, One Man One Cell dll) dan pengamanan prosedural (tata tertib, SOP). Menurutnya ada aspek ketiga yang tidak kalah penting dan sering diabaikan yakni ketahanan (resilience) petugas.

“Pengamanan fisik dan prosedural sekuat apapun akan mubadzir jika tidak diimbangi dengan ketahanan pihak pelaksana. Ketiga sisi pengamanan ini harus diperkuat bersamaan,” tulis Leopold.

Leopold juga menekankan, dalam konteks napi koruptor yang sejumlah hal perlu dilakukan. Pertama, pengawasan 24 jam pada kondisi dan keberadaan napi. Misalnya dengan penggunaan gelang kaki elektronik yang dapat dipantau hingga ditingkat kementerian (Ditjen Pas dan Inspektorat Jenderal). 

“Ini adalah bentuk pengawasan yang juga akan membantu ketahanan pimpinan lapas dalam menepis upaya penyimpangan,” tulis Leopold. 

Selain itu yang kedua, pembatasan interaksi antara petugas dan napi terkecuali bagi petugas pembinaan. Hal yang sama diterapkan pada petugas di Lapas Khusus Terorisme dan Bandar Narkoba untuk mencegah petugas dipengaruhi dan direkrut bagi pemenuhan kepentingan napi. 

“Interaksi yang minimal bahkan identitas petugas yang tidak diketahui (menggunakan penutup wajah atau via CCTV seperti pada penanganan napi teroris dan bandar narkoba) akan efektif mengurangi,” tulisnya.

Ketiga, peraturan mengenai pemberian izin berobat perlu diperjelas dan diperketat. Tidak cukup dengan hanya melibatkan pihak luar seperti kepolisian. Sementara keempat, rotasi petugas yang lebih rutin akan mempersulit napi koruptor dalam merekrut petugas sebagai “kapal selam” untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan napi.

Kemudian yang kelima, memproteksi proses pengangkatan pimpinan Lapas dan lingkungan Ditjen PAS dari intervensi partai/kekuatan politik. Politisi cukup sering menyambangi pimpinan Lapas dan jajaran Ditjen PAS untuk memastikan adanya perhatian khusus bagi napi koruptor yang merupakan koleganya.

Reporter: Achmad Sakirin
Redaktur: Achmad Sakirin
KOMENTAR
500/500