Kriminolog UI: Buruknya Pelayanan Publik Adalah Kejahatan Negara

Estimasi Baca : 4 Menit

Dok. Kriminolog Universitas Indonesia yang juga Komisioner Ombudsman RI, Prof. Drs. Adrianus Eliasta Meliala, Ph.D., MS.i, MSc. Foto: Antara - Kriminologi.id
Dok. Kriminolog Universitas Indonesia yang juga Komisioner Ombudsman RI, Prof. Drs. Adrianus Eliasta Meliala, Ph.D., MS.i, MSc. Foto: Antara

Kriminologi.id - Sektor pelayanan publik kerap memunculkan persoalan dalam masyarakat. Berbagai bentuk penyimpangan administrasi atau maladministratif dalam pelayanan publik bisa berupa penundaan yang berlarut-larut, diskriminasi, kesalahan prosedur, permintaan imbalan atau penolakan pemberian pelayanan. Penyimpangan tersebut dinilai merupakan kejahatan negara.

Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala menyatakan pelayanan publik yang bersifat maladministratif sering terjadi pada pelayanan terhadap orang-orang dengan kebutuhan khusus.

Hal itu dikatakan Adrianus dalam kuliah umum yang diselenggarakan oleh Departemen Kriminologi Universitas Indonesia, bertajuk “Pelayanan Publik, Negara dan Kejahatan” pada Senin, 5 Februari 2018, di Auditorium Juwono Sudarsono (AJS) FISIP UI.

Adrianus menjelaskan, bentuk-bentuk pelayanan publik yang dapat dikategorikan maladministratif bisa berupa penundaan yang berlarut, diskriminasi, kesalahan prosedur, permintaan imbalan, penolakan pemberian pelayanan.

Pelayanan publik yang bersifat maladministratif ini sering kali terjadi pada juga pelayanan terhadap orang-orang dengan kebutuhan khusus.

Berdasarkan pemantauan Kriminologi, salah satu contoh maladministratif pelayanan publik terjadi dalam kasus kematian Tiara Debora, seorang bayi berusia empat bulan, pada 3 September 2017. Penanganan medis bayi Debora ditunda oleh pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres dengan alasan pihak rumah sakit tidak menerima pasien BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. 

Baca: Polda Metro Jaya Usut Kematian Bayi Debora

Akibatnya, nyawa bayi mungil itu tak dapat diselamatkan karena telatnya penanganan medis. Bayi Debora secara harus menerima pelayanan yang diskriminatif karena statusnya adalah pasien BPJS.

Profesor yang kini juga menjabat sebagai komisioner Ombudsman RI 2016-2021 itu juga menyampaikan, bahwa pelayanan publik yang maladministratif merupakan kejahatan yang dilakukan oleh negara. Hal ini dikarenakan negara dinilai gagal melakukan tugasnya dalam sektor pelayanan publik.

Mengenai tugas negara dalam pelayanan publik itu sendiri, Adrianus menjelaskan ada tiga yang menjadi tugas utamanya, yakni pengadaan, pembukaan akses dan penjaminan.

Baca: KPAI: Anak Indonesia Setara Kertas Administrasi

“Dalam hal pengadaan, negara bertugas membangun, mengadakan, menciptakan infrastruktur dan suprastruktur pelayanan publik. Negara juga bertugas membuka akses pelayanan publik pada setiap warganegaranya," kata Adrianus menjelaskan.

Adrianus menambahkan, negara harus memungkinkan, memfasilitasi, mendorong, dan membantu setiap warga negara agar dapat menggunakan, memiliki dan/atau menikmati semua pelayanan publik.

"Yang terakhir, negara bertugas memelihara dan menjamin keberadaan dan manfaat dari pelayanan publik,” kata Andrianus.

Selain pelayanan publik yang maladministratif, dalam kuliah umum ini Adrianus juga menjelaskan beberapa bentuk kejahatan dan penyimpangan lainnya yang dilakukan negara di sektor pelayanan publik, yaitu;

Baca: SBY Merasa Difitnah Soal E-KTP, Laporkan Firman Wijaya ke Polisi

Saat terjadi skandal mega-korupsi dalam pembuatan kebijakan yang berdampak makro. Kasus mega-korupsi yang menyita perhatian publik saat ini adalah kasus pengadaan e-KTP yang melibatkan banyak oknum dari pihak negara hingga swasta.

Selain itu, kata Adriaunus, saat perencanaan keuangan negara, di mana besaran alokasi dana kebutuhan negara menyangkut pelaksanaan pelayanan tidak proporsional dan rasional jika dibandingkan dengan dana untuk pelayanan publiknya itu sendiri, atau dalam kata lain adalah adanya praktik mark-up dalam alokasi dana.

Penyimpangan lain menurut Adrianus adalah saat keuangan negara digunakan secara tidak efisien dan efektif, di mana kinerja tidak mencerminkan besar anggaran. Misalnya pada kasus-kasus proyek infrastruktur yang mangkrak.

Terakhir menurutnya, saat warga negara mengalami kerugian atau menjadi korban dalam mengakses layanan publik dan tidak tersedia mekanisme mulai dari mitigasi, rehabilitasi hingga kompensasi baginya.

Baca: Suap APBD Jambi, Anak Buah Zumi Zola Segera Disidang

Adrianus juga menegaskan, penyimpangan administrasi dalam pelayanan publik merupakan kejahatan negara karena tidak menjalankan tugas pelayanan publik dengan kapasitas yang seharusnya akan membuat warga negara dirugikan karena hak mereka menjadi terkurangi.

“Jika hal ini terjadi, warga negara menjadi dirugikan, mereka tidak menerima hak mereka secara penuh bahkan bisa dikatakan hilang. Padahal warga negara telah diminta oleh negara untuk membayar pajak. Dan ini adalah kejahatan, negara melalui pelayanan publiknya yang buruk telah melakukan kejahatan,” ujarnya.

	Infografik bentuk kejahatan dalam pelayanan publik. Infografik: Amin H. Al Bakki/Kriminologi.id

Baca Selengkapnya

Home Sudut Pandang Kata Pakar Kriminolog UI: Buruknya Pelayanan Publik Adalah Kejahatan Negara

KOMENTAR

Tulis Komentar Kamu

Silahkan tulis komentar kamu