Larangan Eks Napi Koruptor Nyaleg, KPU Dinilai Lampaui Kewenangan

Estimasi Baca :

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun. Foto: @ReflyHZ/Twitter - Kriminologi.id
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun. Foto: @ReflyHZ/Twitter

Kriminologi.id - Aturan melarang mantan narapidana korupsi maju sebagai calon legslatif pada Pemilu Legislatif atau Pileg 2019 menuai polemik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) ibarat surat kelakuan baik agar wakil rakyat benar-benar dipilih dari orang yang bersih. Namun, tak sedikit PKPU ini dinilai berlebihan.

Kementerian, Bawaslu, dan DPR tak sepakat lantaran menilai larangan itu tak ada cantolannya di Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Undang-Undang Pemilu membolehkan mantan narapidana mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, dengan syarat mengumumkan statusnya sebagai eks napi secara terbuka dan jujur kepada publik.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai KPU telah melampaui kewenangannya dengan mengeluarkan PKPU. Alasannya, PKPU tersebut bisa dinilai sebagai norma baru. Belum lagi, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu tidak mengatur regulasi soal larangan seperti yang ada dalam PKPU.

"Menurut saya, KPU sudah melampaui kewenangannya. Karena soal larangan itu terkait hak untuk dipilih, hak konstitusional," kata Refly saat dihubungi Kriminologi.id di Jakarta, Selasa, 3 Juli 2018.

Refly mengatakan, jika PKPU merupakan keinginan masyarakat maka melarang bekas napi koruptor harus diatur dalam UU atau Perppu. Ini dibuat agar terdapat batasan jelas siapa saja yang mempunyai hak untuk mencalonkan diri ikut Pileg.

Begitu pula ketika Perppu atau UU dinilai belum perlu, maka masyarakat berwenang untuk tidak memilih calon yang memiliki rekam jejak sebagai seorang napi koruptor.

"Kalau tidak mau (UU dan Perppu) ya imbau kepada Parpol untuk tidak ajukan eks napi koruptor nyaleg. Kalau Parpol tidak mau ya hukumlah Parpol untuk tidak dipilih. Intinya ini bukan kewenangan KPU," ujar Refly.

KPU mengatakan, PKPU merupakan bentuk perluasan tafsir dari Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Menurut KPU, perluasan tafsir larangan mantan narapida korupsi menjadi caleg itu berasal dari Pasal 240 Ayat 1 huruf (g) UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017. 

Bunyinya, bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan. 

Persyaratan itu yakni tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. 

"Usul larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg itu tercantum pada Pasal 8 huruf (j) PKPU Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota," ucap Wahyu, Komisioner KPU di Jakarta.

Menurut Refly, PKPU bisa dibatalkan dengan mengujinya ke Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Di MA yang diuji adalah PKPU, sementara di MK yang diuji adalah UU Pemilu.

"Tapi membawa ke MA ada kelemahannya, prosesnya lama. Dan kalau sudah diputuskan baru berlaku 3 bulan kemudian. Tidak langsung berlaku. Kalau ke MK, yang dibawa adalah UU Pemilu untuk minta ditafsir," ujar Refly. DM

Baca Selengkapnya

Home Sudut Pandang Kata Pakar Larangan Eks Napi Koruptor Nyaleg, KPU Dinilai Lampaui Kewenangan

KOMENTAR

Tulis Komentar Kamu

Silahkan masuk terlebih dahulu
Silahkan tulis komentar kamu