Yasonna Laoly, Foto: Istimewa

Masyarakat dan Tanggung Jawab Penyebaran Informasi

Estimasi Baca:
Rabu, 6 Sep 2017 10:58:48 WIB

Kriminologi.id - Perkembangan teknologi informasi dalam ranah komunikasi menjadikan dunia ini tidak lagi memiliki batasan ruang dan waktu atau yang dikenal dengan istilah borderless. Kondisi ini menyebabkan akses terhadap informasi tidak lagi terbatas pada batas wilayah dan waktu kejadian peristiwa.

Salah satu perkembangan teknologi informasi dalam proses komunikasi adalah munculnya bentuk media baru, yang memfasilitasi, mempercepat, dan memperluas jangkauan dari komunikasi. Awalnya komunikasi terjadi hanya dari satu orang ke orang yang lain (one to one communication) namun dengan bentuk media baru ini maka komunikasi dapat terjadi dari satu orang ke banyak orang (one to many communication) atau dari banyak orang ke banyak orang (many to many communication).

Seharusnya perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sayangnya, perkembangan saat ini menunjukkan bahwa media sosial, Internet, dan website juga digunakan sebagai media melakukan tindak kejahatan. Tindak kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan siber (cybercrime) dan terorisme. Ini menunjukkan perkembangan teknologi informasi juga membawa dampak negatif bagi masyarakat ataupun negara.

Dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi ini dapat dilihat di Indonesia. Misalnya saja platform komunikasi dan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, dan YouTube digunakan untuk menyebarkan informasi palsu atau hoax, menyebarkan kebencian, intoleransi, permusuhan, dan fitnah.

Beberapa pekan ini kita dapat melihat bahwa Polri menemukan kelompok media sosial bernama Saracen. Kelompok ini menerima pesananan untuk menyebarkan informasi palsu, pernyataan yang memicu kebencian, dan permusuhan. Terkait kasus ini polisi telah menangkap tiga pelaku. Mengacu pada pernyataan polisi, saracen memiliki 800 ribu akun media sosial yang dapat digunakan untuk menyebarkan konten yang mereka produksi. Tujuan Saracen melakukan ini untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Di sisi lain, pihak yang memesan jasa Saracen akan mendapat kesenangan dan keuntungan secara politik.

Polisi juga menyatakan bahwa masih terdapat beberapa website, akun Facebook, dan akun twitter memiliki kemiripan dengan SARACEN. Direktorat Tindak Pidana Siber melakukan investigasi secara serius untuk menemukan dan melacak situs-situs dan pihak yang bertanggung jawab atas situs tersebut.

Dampak negatif dari penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian atau hate speech sangat berbahaya karena dapat mengancam masyarakat plural seperti Indonesia. Ketegasan penegakan hukum dibutuhkan untuk mengontrol media sosial dan Internet yang digunakan untuk kejahatan. Ini tidak dimaksudkan untuk mengontrol atau membatasi kebebasan berbicara dan berekspresi, namun hal ini diperlukan untuk melindungi negara dari pelaku kejahatan.

Jika dilihat landasan hukum terkait masalah ini telah ada Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Walaupun telah memiliki landasan hukum yang jelas namun tidak diikuti dengan penegakan hukum yang kuat sehingga hal ini menjadi percuma saja.

Selain penegakan hukum, terdapat beberapa aspek yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kondisi yang ada seperti melakukan edukasi tentang cara penggunaan media sosial dan juga menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat dalam melakukan komunikasi di media sosial.

Mudah sekali menemukan akun-akun palsu dengan identitas yang palsu juga di media sosial. Ini menjadi salah satu faktor yang memudahkan pelaku menyebarkan hoax, kebencian, dan permusuhan. Oleh karena itu dibutuhkan regulasi yang memperketat pendaftaran akun-akun di dalam media sosial.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga terlibat dalam dalam mencegah dan memberantas ujaran kebencian yang tersebar di media sosial. Upaya-upaya yang dilakukan menggunakan tiga pendekatan yaitu teknologi, sosio-kultural dan edukasional, serta pendekatan hukum.

Pendekatan teknologi sangat dibutuhkan untuk melindungi keamanan jaringan sehingga tidak mudah disusupi dan diakses secara ilegal. Pendekatan sosio-kultural dilakukan dan edukasional dilakukan dengan melakukan edukasi, sosialisasi, dan menumbuhkan rasa waspada masyarakat. Ini dilakukan melalu media televisi, radio, media cetak, dan media online.

Pendekatan ini juga dilakukan dengan melibatkan pemimpin agama, penegak hukum, guru, dan juga lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tujuan terpenting dari semua upaya ini agar setiap orang dapat berpikir ulang sebelum turut menyebarkan pesan kepada orang lain yang selanjutnya justru dapat memicu reaksi emosional dari orang lain.

Pendekatan terakhir adalah pendekatan hukum. Pendekatan ini menitikberatkan pada unsur penegakan hukum dan penerapan regulasi terkait penggunaan media sosial.

Pencegahan dan pemberantasan masalah hoax, ujaran kebencian, dan pernyataan yang dapat memicu konflik di media sosial harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua institusi masyarakat maupun institusi pemerintahan.

 

Sanggahan

Tulisan ini merupakan intisari dari paparan Menteri Hukum dan Hak Asaisi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly yang disampaikan dalam Simposium Kriminologi ASEAN di kampus Univeritas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin, 4 September 2017.

KOMENTAR
500/500