Ilustrasi pernikahan, Foto: Pixabay

Nikah Siri dan Tercabutnya Hak Perdata Perempuan

Estimasi Baca:
Senin, 16 Okt 2017 16:35:08 WIB

Kriminologi.id - emilik situs nikahsirri.com, Aris Wahyudi, saat ini tengah mendekam di sel Markas Polda Metro Jaya setelah ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran Undang-undang Pornografi serta UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penyidik Subdit Cyber Crime Polda Metro Jaya menangkap Aris di rumahnya di Perumahan TNI Angkatan Udara, Jalan Manggis, Kelurahan Jati Kramat, Jatiasih, Kota Bekasi, Minggu, 24 September 2017. 

Henry Idraguna, kuasa hukum Aris Wahyudi mengatakan, pihaknya telah mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya. Namun Henry tidak menyebutkan kapan ia menyerahkan surat permohonan penangguhan penahanan itu. Henry mengaku beberapa orang siap menjadi jaminan untuk Aris. 

Kriminologi mewawancarai Aris Wahyudi di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya. Di sebuah ruangan penyidik Subdit Cyber Crime Polda Metro Jaya, Jumat, 13 Oktober 2017, Aris memberikan pandangannya terkait peluncuran nikahsirri.com yang dilatarbelakangi maraknya praktik seks bebas saat ini.

"Saya yakin Allah SWT itu marah kepada bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mundur karena kebanyakan seks bebas," kata Aris yang mengenakan pakaian tahanan.

BACA: Istri Bos Nikahsirri.com Minta Jokowi Ringankan Hukuman Suaminya

Selain itu, Aris juga meyakini jika situs kontroversial itu dapat mengurangi pelacuran, perzinaan dan mengentaskan kemiskinan. Aris yakin jika nikahsirri.com halal dan legal. Ia pun membandingkan nikahsirri.com dengan kawin kontrak.

Menurutnya, kawin kontrak sudah diharamkan oleh Islam, sedangkan nikah siri tidak. Aris mengaku bingung mengapa orang-orang tersebut "aman-aman" saja sedangkan dirinya ditangkap.

"Tetapi kita yang sekedar hanya mempertemukan, kenapa kita dianggap sebagai kriminal seperti itu, itu yang bikin kami kaget juga," katanya. 

Aris menjelaskan, nikah siri adalah nikah yang diakui sah dan legal dan halal secara agama tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau KUA. Jadi penghulu di sini bukan orang KUA tapi orang yang punya ilmu agama yang berhak karena ilmunya mampu menikahkan secara rukunnya.

BACA: Janji Tak Kabur, Bos Nikahsirri.com Minta Penangguhan Penahanan

Dalam ajaran agama Islam, nikah siri ternyata memiliki dua pengertian. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Sholahuddin Al Aiyubi, dalam wawancara Senin, 16 Oktober 2017, mengatakan persoalan nikah siri harus didudukkan terlebih dahulu pengertiannya. Pengertian pertama, kata dia, nikah yang syarat rukunnya sudah terpenuhi tetapi belum dicatatkan di catatan sipil.

“Itu sah, tapi harus segera dicatatkan,” ujar Sholahuddin kepada Kriminologi melalui sambungan telepon.

Sementara pengertian kedua, kata Sholahuddin menambahkan, pengertian nikah siri yang dilakukan secara diam-diam. Ia menegaskan terkait makna diam-diam dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah. Wali nikah, kata dia, merupakan salah satu rukun dalam pernikahan.

“Kalau enggak ada orang tua, kakek, bisa paman, atau yang lain. Ada yang nikah diam-diam saja. Yang menikahkan, walinya itu hanya dianggap yang mengerti agama. Wali itu salah satu rukun nikah. Kalau syarat rukunnya tidak sah, nikah siri yang seperti itu tidak terpenuhi dan tidak sah,” kata Sholahuddin.

BACA: Kasus Nikahsirri.com, Polisi Minta Keterangan Ahli Agama

Sholahuddin menambahakan, dirinya juga menyoroti adanya situ nikahsiri.com. pihaknya menyampaikan kepada masyarakat bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan.

“Ikatan yg sangat kuat. Antara satu pihak dengan pihak lain. Salah satu tujuan utama nikah membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Jangan dilupakan tujuan nikah seperti itu,” katanya.

Ia menambahkan, orang yang sudah mengikatkan diri dalam pernikahan ada hak-hak perdataan. Misalnya, kata dia, kalau sudah melahirkan anak ada waris. Dalam ajaran Islam disunahkan memberitahukan ke orang lain. Dalam syarat nikah paling tidak ada 2 saksi. 

“Tujuannya kalau ada sengketa perdataan. Selain dua orang saksi, disunahkan, tujuannya untuk memperluas saksi,” katanya. 

Majelis Ulama Indonesia, menurut Sholahuddin, pemilik situs nikahsiri.com menggunakan istilah itu untuk merekayasa suatu ajaran agama dalam Islam.

“Bukan hanya untuk melegalkan seksualitas membangun keluarga. Tidak tepat kalau hanya melakukan nikah siri. Itu mengakali ajaran agama,” ujarnya.

MUI juga menampik pandangan Aris Wahyudi terkait lelang keperawanan. Menurut Sholahuddin, adanya situs nikahsirri.com, justru menjadikan perempuan jadi objek seksual. Objek pemuasan hawa nafsu, materil.

“Justru Islam mengoreksi praktik seperti itu. Zaman jahiliyah perempuan menjadi objek,” ujar Sholahuddin menjelaskan.

Menurutnya, ajaran agama Islam yang datang melalui Nabi Muhammad, justru mengangkat marwah dan derajat wanita.

Untuk itu, praktik seperti itu, menurut Sholahuddin, akan merusak tananan ajaran agama. Bahkan lebih jauh Sholahuddin menyatakan, praktik yang dilakukan pemilik situs nikahsirri.com, merupakan pratik yang dikenal sebagai Hillah, atau mencari celah dari formalisme ajaran agama Islam yang ada. 

“Dia hanya mengira kalau nikah yang seperti itu dibolehkan. Padahal, tujuan nikah bukan hanya untuk menghalalkan hubungan tetapi membangun rumah tangga. kalau tujuan itu tidak tercapai, apakah itu sesuai atau tidak,” kata Sholahuddin menegaskan.

BACA: Mitra Nikahsirri.com Terancam Jadi Tersangka

Dalam menangkal banyaknya praktik-praktik seperti yang dilakukan tersangka Aris Wahyudi, kata Sholahuddin, MUI mengeluarkan hukum dan pedoman bermuamalah di sosial media. Menurutnya pedoman tersebut lahir karena perkembangan teknologi tidak bisa ditolak. 

“Teknologi ada sisi negatif dan sisi positif. Yang negatif jangan digunakan. Ketika kita menggunakan medsos kita mempunyai tanggung jawab yang sama seperi di luar dunia maya ketika bersosialisasi,” ujarnya menutup pembicaraan.

Lebih tegas dengan itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Saadi, mengatakan bahwa ulama sepakat pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang.

Menurut dia, pernikahan tersebut bisa menjadi haram jika menimbulkan mudarat atau dampak negatif. MUI juga telah mengeluarkan fatwa terkait pernikahan tersebut sesuai hasil keputusan Ijtima' Ulama se-Indonesia ke-2 di Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur tahun 2006. AMR | AS

Redaktur: Achmad Sakirin
KOMENTAR
500/500