NU Dorong Pemidanaan Persetubuhan di Luar Nikah

Estimasi Baca :

logo PBNU. Foto: nu.or.id - Kriminologi.id
logo PBNU. Foto: nu.or.id

Kriminologi.id - Munas Alim Ulama Nahdatul Ulama yang digelar di Lombok, Nusa Tenggara Barat menyoroti sejumlah isu yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP. Para ulama NU itu menyoroti empat isu, salah salah satunya terkait pasangan di luar nikah yang melakukan perzinahan dapat dikenai pidana.

Pimpinan Sidang Komisi Bahtsul Masa'il Qonuniyyah atau perundang-undangan dalam Munas itu, Zaini Rahman, mengatakan ada empat isu krusial yang menjadi perhatian khusus peserta bahtsul masa'il di dalam RUU KUHP.

Empat isu tersebut, di antaranya ulama NU ikut mendorong definisi asal legalitas. Zaini mengatakan, pihaknya mendorong revisi KUHP yang mana norma-normanya mengakomodir hukum-hukum di masyarakat.

"Baik hukum adat maupun agama di luar pasal-pasal yang ditetapkan KUHP," katanya kepada Kriminologi seusai memimpin sidang Komisi di Pesantren Darul Falah Mataram, Jumat, 24 November 2017.

Menurutnya, selama ini hukum terlalu positifistik. Hakim dalam membuat keputusan, kata Zaini, seperti dikrangkeng oleh kekakuan pasal tanpa mempertimbangkan karifan-kearifan sosial.

BACA: Vonis Bebas Korban Salah Tangkap, Ini Sosok Hakim Eka Saharta

Isu yang kedua dalam Munas tersebut terkait RUU KUHP, menurut Zaini, pihaknya mendorong aspek restorative justice di dalam KUHP. Dalam poin ini, Zaini mengatakan, pihak keluarga korban diberikan peran sebagai pertimbangan di dalam keputusan hakim.

“Misalnya jika si keluarga korban memaafkan, atau terjadi pembicaraan kekeluargaan dengan pelaku pidana, sehingga terjadi ganti rugi dan muncul pemaafan. Intinya lebih menekankan pada restorasinya, pemulihan si korban,” ujarnya.

BACA: Psikolog: Pasangan Sejenis Lebih Protektif karena Sulit Cari Pacar

Di dalam agama Islam, kata Zaini, hal itu seperti konsep diyat dan hudud. Ini menjadi satu prinsip yang bisa didesakkan dalam revisi UU KUHP. Pemaafan tersebut, menurut Zaini tidak berarti menghilangkan hukuman, tetapi meringankan hukuman. 

Walaupun dalam proses pemaafan itu, kata Zaini, tidak menutup kemungkinan menghilangkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana.

“Faktanya memang Islam begitu, yang namanya pemaafan itu memang ada. Kemudian dalam teori-teori hukum modern juga yang namanya restorative justice sedang dikembangkan, kebetulan itu sesuai dengan prinsip-prinsip islam,” ujarnya menegaskan.

Menurut Zaini, pandangan terkait restorative justice Ini murni pandangan ilmu fikih dalam agama Islam. Padangan-pandangan dalam persoalan fikih, menurutnya selama ini tidak mendapat ruang untuk didesakkan masuk ke dalam KUHP.

BACA: Ayah Ini  Peluk dan Maafkan Pembunuh Anaknya

”Nah sekarang KUHP sedang direvisi sekarang momentumnya untuk mendesakkan itu,” katanya.

Poin ketiga yang masuk dalam pembahasan Qonuniyyah atau perundang-undangan para ulama NU itu adalah terkait istilah penodaan agama.

Menurut Zaini, penggunaan istilah penodaan dalam KUHP akan terus menjadi persoalan. Untuk itu, pihaknya mendorong untuk menggeser istilah penodaan menjadi penghinaan supaya lebih terukur tidak abstrak.

“Kita ingin pasal penodaan agama lebih terukur secara hukum positif. Jangan sembarangan orang misalnya dituduh penodaan,” tegasnya.

BACA: Sidang Perdana, Aking Saputra Didakwa Penodaan Agama dan UU ITE

Zaini juga menampik, pihaknya mendorong penggeseran istilah itu berhubungan dengan kasus yang menimpa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang kerap disapa Ahok.

Selain itu, poin keempat yang didorong ulama NU ini terkait perluasan definisi zinah. Menurutnya, dalam KUHP yang saat ini digunakan oleh para penegak hukum merupakan warisan kolonial Belanda.

“Zinah itu didefinisikan hanya sebatas orang yang tidak punya ikatan keluarga,” kata dia.

Selama ini, KUHP memberlakukan delik perzinahan manakala pelakunya sudah berkeluarga, sedangkan orang yang belum menikah dan melakukan perzinahan atas dasar suka sama suka, maka tidak terkena delik ini. 

“Tapi kita dorong menjadi delik aduan. Kita ini, kan di Indonesia masyarakat yang beragama, kemudian masyarakat yang menunjung tinggi etika sosial. Sehingga kita mencegah terjadinya sikap yang terlalu permisif terhadap perilaku-perilaku yang bebas,” ujarnya.

Zaini juga mencontohkan, dalam kasus tindak pidana pornografi pihak berwajib selalu mencari pelaku penyebar video-video tersebut, namun tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya. 

“Soal penyebar itu, kan soal bocor dan tidak bocor. Tapi soal pelaku yang tidak jera, ini soal melindungi generasi,” katanya.

Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2017 digelar di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Acara ini berlangsung dari 23 hingga 25 November 2017.

Tema kegiatan para ulama itu yakni Memperkokoh Nilai Kebangsaan Melalui Gerakan Deradikalisasi dan Penguatan Ekonomi Warga

Hasil sidang komisi ini akan disahkan di dalam sidang pleno yang akan diselenggarakan Sabtu, 25 November 2017. Selanjutnya, hasil Munas tersebut akan dibawa kepada presiden sebagai bahan pertimbangan.

Saat ini, RUU KUHP menjadi Program Legislasi Nasional Prioritas Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2018. 

Baca Selengkapnya

Home Sudut Pandang Kata Pakar NU Dorong Pemidanaan Persetubuhan di Luar Nikah

KOMENTAR

Tulis Komentar Kamu

Silahkan masuk terlebih dahulu
Silahkan tulis komentar kamu