Ilustrasi keluarga terancam radikalisme. Ilustrasi: Amin H. Al Bakki/Kriminologi.id

Pakar: Deradikalisasi Harus Sejak SD, Bukan Hanya di Perguruan Tinggi

Estimasi Baca:
Jumat, 8 Jun 2018 17:30:25 WIB

Kriminologi.id - Pakar pemikiran Islam modern dari Institut Agama Islam Negeri Palu, Sulawesi Tengah Prof Dr Zainal Abidin MAg menyarankan agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tak hanya sekadar mengeluarkan rilis perguruan tinggi yang terpapar paham radikalisme. Namun ia menyarankan BNPT juga memberikan solusi program deradikalisasi.

"BNPT jangan hanya sebatas merilis perguruan tinggi terpapar paham radikalisme. Tetapi harus juga memberikan solusi yang termuat dalam bentuk program deradikalisasi," kata Zainal menanggapi rilis BNPT yang menyebut 7 perguruan tinggi negeri di Indonesia diduga terpapar paham radikalisme, di Palu, Jumat, 8 Juni 2018.

Menurut Zainal, apa yang dilakukan oleh kelompok intoleran, kelompok ekstremisme dan radikalisme saat ini bukanlah awal dari sebuah perjuangan mereka.

Melainkan apa yang dilakukan saat ini seperti teror bom, merekrut atau menjaring dan memperluas kaderisasi mereka merupakan upaya yang telah dibangun sejak lama.

"Ini bukanlah awal dari gerakan mereka. Tetapi ini merupakan hasil, atau ibaratnya saat ini mereka panen. Karena telah menanam dengan waktu yang lama," ujar pria yang juga Ketua Rois Syuriah Nahdlatul Ulama Sulawesi Tengah itu.

Zainal mengatakan dirinya tidak meyakini dan kurang setuju bila dikatakan seseorang atau sekelompok orang positif terpapar paham radikalisme ketika berada di bangku perkualiahan.

Ia berkaca pada peristiwa tragedi bom di Surabaya yang melibatkan anak-anak, dan beberapa peristiwa maupun kasus gerakan radikalisme lainnya yang justru menunjukkan bahwa seseorang terkontaminasi paham radikalisme jauh sebelum masuk di perguruan tinggi.

Karena itu ia mengatakan BNPT harus melakukan dan meningkatkan program deradikalisasi mulai dari tingkat sekolah dasar.

"Pencegahannya harus dimulai dari sekolah tingkat dasar. Tidak hanya pada tingkatan perguruan tinggi," ujar Ketua Dewan Pakar Pengurus Besar Alkhairaat ini.

Zainal menguraikan, radikalisme, intoleransi adalah gerakan yang terorganisir. Karena itu seluruh komponen masyarakat dan pemerintah harus bersatu membangun sebuah gerakan yang terorganisir, sistematis dan terarah untuk melawan aksi radikalisme, intoleransi dan teroris.

Gerakan itu seperti memantapkan dan memaksimalkan penerapan pendidikan Pancasila, kebhinekaan dan kerohanian di semua jenjang pendidikan tingkat dasar sampai menengah atas.

Selain itu, kata dia, para tenaga pendidik di semua tingkatan jenjang pendidikan harus benar-benar memberikan pemahaman Pancasila, kerohanian dan kebhinekaan kepada peserta didik.

"Radikalisme, terorisme, intoleransi adalah musuh bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum untuk membasmi gerakan tersebut," katanya lagi.

Pria yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palu ini mengatakan gerakan radikalisme yang membawa nama agama tertentu, bahkan mengklaim bahwa apa yang mereka lakukan sejalan dengan perintah agama yang dibawanya.

"Pemahaman tersebut salah, bertabrakan dengan anjuran agama. Karena mengganggap pihak yang tidak sepakat dengan mereka, serta yang menghalangi aksi mereka sebagai pihak yang layak untuk dibunuh," katanya. 

Redaktur: Reza Yunanto
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500