Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (baju putih) tiba di Gedung Dwiwarna KPK pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Rabu, (4/7/2018). Foto: Dimeitri Marilyn/Kriminologi.id

Pakar Ingatkan KPK Soal Jebakan Batman di Kasus Suap DOKA Aceh

Estimasi Baca:
Kamis, 2 Ags 2018 14:23:32 WIB

Kriminologi.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami aliran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) yang diduga mengalir untuk pembiayaan Aceh Marathon 2018. Salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah model Fenny Steffy Burase, salah seorang panitia Aceh Marathon 2018.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan Aceh Marathon 2018 harus ditutup KPK karena berpotensi menjebak orang lain masuk dalam pusaran korupsi dengan tersangka Gubernur Irwandi Yusuf. Menurut Abdul Fickar, dengan dibatalkannya Aceh Marathon, lebih mudah bagi KPK untuk mengembalikan dana ke kas negara.

"Karena kalau sudah terpakai oleh panitia dan berhasil terlaksana justru akan menjaring banyak pihak yang tidak tahu sumber dana ini dari mana. Selain itu agar lebih mudah saja mengeksekusi cost recovery anggaran ke kas negara," kata Abdul kepada Kriminologi.id di Jakarta, Kamis, 2 Agustus 2018.

Menurut Abdul, KPK memiliki hak untuk menutup Aceh Marathon jika memiliki bukti dana yang digunakan berasal dari DOKA. Dia berpendapat, sejak awal DOKA dipergunakan tidak sesuai peruntukannya.

"Acara apapun kalau ada unsur korupsinya KPK punya hak untuk membatalkannya. Karena sejak mula saja penanganannya tidak sesuai dengan posnya, seperti untuk Dana Otonomi Khusus kenapa dialirkan ke Aceh Marathon?" ujar Abdul.

Aceh Marathon seyogyanya akan digelar pada 29 Juli 2018 lalu. Namun, acara tersebut hingga kini masih tertunda lantaran Irwandi Yusuf diciduk KPK dalam operasi tangkap tangan. Menurut KPK, Irwandi diduga menerima suap pemulusan aliran DOKA 2018 dari Bupati nonaktif Bener Meriah, Ahmadi.

Dalam kasus suap penyaluran DOKA ini, KPK telah menetapkan empat tersangka yang semuanya terciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT). Mereka adalah Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf, Bupati nonaktif Bener Meriah Ahmadi serta dua orang dari unsur swasta masing-masing Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri sebagai tersangka.

Irwandi, Hendri Yuzal, dan Syaiful Bahri diduga sebagai penerima suap. Sedangkan diduga sebagai pemberi adalah Ahmadi

Dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) pada 3 Juli 2018, KPK menyita uang sebesar Rp 50 juta, bukti transaksi perbankan Bank BCA dan Bank Mandiri, dan catatan proyek.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmadi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan T Syaiful Bahri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. MG

KOMENTAR
500/500