Peluru KPK di Vonis Budi Mulya Untuk Tersangkakan Boediono Cs

Estimasi Baca :

Dok. Budi Mulya. Foto: Antara - Kriminologi.id
Dok. Budi Mulya. Foto: Antara
Penetapan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D. Hadad, Raden Pardede, atau pihak lainnya dalam kasus bailout Bank Century, harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup. KPK pun diminta mempelajari vonis Budi Mulya.

Kriminologi.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mempelajari dengan seksama putusan alias vonis terhadap Budi Mulya terkait kasus bailout Bank Century. Permintaan itu disampaikan peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman.

Menurut dia, dalam vonis Budi Mulya banyak alat bukti yang dapat dijadikan peluru bagi KPK untuk melanjutkan penyidikan kasus Century.

"Setelah itu KPK perlu melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk pihak-pihak lain sesuai dengan konstruksi perbuatan masing-masing," kata Zaenur di Kantor Pukat UGM, Senin, 16 April 2018.
 
Mengenai putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memerintahkan KPK agar menetapkan tersangka Boediono, ia menilai, lembaga antirasuah tersebut tidak bisa langsung menjalankan.
 
Bahkan, ia menduga, PN Jakarta Selatan yang memerintahkan KPK menetapkan tersangka terhadap Boediono serta pihak lainnya tidak memiliki landasan hukum kuat.

"Praperadilan pada dasarnya disediakan untuk menguji upaya paksa. Pasal 77 KUHAP memberi kewenangan kepada pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti rugi dan atau rehabilitasi," ujar Zaenur.

Oleh sebab itu, penetapan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D. Hadad, Raden Pardede, atau pihak lainnya dalam kasus Bank Century, ia menambahkan, harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Di lain pihak, ia meminta KPK tetap berpegang teguh pada bukti-bukti yang dimiliki dan tidak terpengaruh kontestasi politik dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi talangan Bank Century.

"KPK tidak perlu terpengaruh kontestasi politik yang mungkin berkaitan dengan upaya penuntasan kasus Century. Tugas KPK menegakkan hukum memberantas korupsi secara profesional," katanya.

Zaenur memastikan, penyelesaian kasus Century menjadi ujian profesionalitas KPK.

Boediono mantan wakil presiden RI. Foto: Antara
Boediono mantan wakil presiden RI. Foto: Antara

Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atau tingkat pertama, Budi Muylya divonis 10 tahun penjara pada 16 Juli 2014. Sementara di tingkat kasasi hukuman Budi Mulya diperberat menjadi 15 tahun pidana penjara. 

Dalam putusan kasasi disebutkan, Budi Mulya selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan pejabat yang nama-namanya disebutkan dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, Robert Tantular dan Raden Pardede.

Mereka dianggap telah merugikan keuangan negara dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) sebesar Rp 689,3 miliar dan dalam proses penetapan PT. Bank Century Tbk sebagai Bank gagal berdampak Sistemik sebesar Rp 6,76 triliun sesuai Laporan Hasil Audit Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan.

Tak hanya itu, Budi Mulya juga didakwa memperkaya pemegang saham Bank Century, Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraq dan Rafat Ali Rizvi, sebesar Rp 3,115 miliar. Perbuatan Budi dinilai telah memperkaya PT Bank Century sebesar Rp 1,581 miliar dan Komisaris PT Bank Century Robert Tantular sebesar Rp 2,753 miliar. 

Budi Mulya juga diduga menyalahgunakan wewenang secara bersama-sama dengan pejabat Bank Indonesia lainnya dalam dugaan korupsi pemberian FPJP Century, yaitu Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia, Miranda Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Siti Chalimah Fadjrijah (alm) selaku Deputi Gubernur Bidang 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, Budi Rochadi (alm) selaku Deputi Gubernur Bidang 7 Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan, serta bersama-sama dengan Robert Tantular dan Hermanus Hasan.

Perkara ini juga melibatkan nama pejabat lainnya yakni Muliaman Dharmansyah Hadad selaku Deputi Gubenur Bidang 5 Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan dan selaku Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Hartadi Agus Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang 3 Kebijakan Moneter, dan Ardhayadi Mitroatmodjo selaku Deputi Gubernur Bidang 8 Logistik, Keuangan, Penyelesaian Aset, Sekretariat dan KBI, serta Raden Pardede selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam proses penetapan PT. Bank Century, Tbk. sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Meski demikian, KPK hingga saat ini baru menjerat Budi Mulya. Sementara, 10 nama lainnya yang disebut dalam dakwaan Budi Mulya masih menghirup udara bebas. 

Masyarakat Antikorupsi (MAKI) pun mengajukan praperadilan terhadap KPK atas lambannya tindak lanjut penanganan kasus ini. Dalam gugatannya MAKI mendalilkan KPK telah berlarut-larut menangani kasus Bank Century karena tidak segera menetapkan tersangka baru setelah putusan Budi Mulya.‎ KPK juga dianggap telah menghentikan penyidikan kasus Century secara tidak sah. 

Pada Senin, 9 April 2018 kemarin, dalam amar putusannya, hakim tunggal PN Jaksel, Effendi Mukhtar mengabulkan permohonan praperadilan MAKI sebagai pemohon untuk sebagian. Hakim juga memerintahkan termohon, yakni KPK untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century. 

"Memerintahkan Termohon (KPK) untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama Terdakwa Budi Mulya) atau melimpahkannya kepada Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat," demikian bunyi putusan PN Jakarta Selatan. DM

Baca Selengkapnya

Home Sudut Pandang Kata Pakar Peluru KPK di Vonis Budi Mulya Untuk Tersangkakan Boediono Cs

KOMENTAR

Tulis Komentar Kamu

Silahkan tulis komentar kamu