Ilustrasi foto: Pixabay

Pendidikan Karakter Tangkal Intoleransi dan Radikalisme

Estimasi Baca:
Minggu, 26 Nov 2017 07:00:56 WIB

Kriminologi.id - DKI Jakarta menjadi kota paling intoleran dari 94 kota di Tanah Air berdasakan kajian Setara Institute dan Unit Kerja Presiden Pembinanaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Peneliti Setara Institute, Halili, mengatakan Jakarta memiliki nilai toleransi paling rendah karena sepanjang November 2016 sampai Oktober 2017 terjadi 14 peristiwa yang berhubungan dengan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Halili mencontohkan, kasus pelarangan salat jenazah bagi pendukung calon gubernur tertentu hingga kasus persekusi. Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang tidak menindak tegas aksi itu dalam bentuk regulasi dan penindakan dinilai semakin membuat Indeks Kota Toleran di Jakarta turun tajam.

“DKI turun dari peringkat 65 dalam IKT tahun 2015, menjadi peringkat 94 atau skor terendah pada IKT tahun 2017,” kata Halili di Jakarta, Kamis, 16 November 2017. 

BACA: Survei: 29,6 Persen Kalangan Profesional Setuju Negara Islam

Selain hasil peneltian itu, sebuah hasil survei pada Oktober lalu mengungkap bahwa ajaran intoleran yang anti Pancasila dinilai telah masuk ke dalam kalangan kelas menengah dan terdidik. Alvara Research Centre dan Mata Air Foundation telah melakukan survei terhadap 1.200 responden di enam kota besar Indonesia yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Profesional yang menjadi responden adalah kalangan PNS, profesional di kalangan swasta, dan juga di kalangan BUMN. Survei itu dilakukan pada tanggal 10 September-5 Oktober 2017 melalui wawancara tatap muka.

Dalam hasil survei ini disebutkan bahwa relasi antara agama dan negara, dari persepsi kepemimpinan, ada 29,7 persen yang tak mendukung pemimpin nonmuslim. Dari jumlah ini 31,3 persen adalah golongan PNS, kemudian 25,9 persen swasta dan 25,9 persen karyawan BUMN.

Sementara dalam isu perda syariah, sebanyak 27,6 persen profesional mendukung perda syariah karena dianggap tepat mengakomodasi agama mayoritas.

BACA: Cegah Terorisme, Mahasiswa dan Pelajar Diajak Berliterasi

Dari jumlah itu, PNS yang mendukung perda syariah sebanyak 35,3 persen dan swasta 36,6 persen. Adapun yang menyatakan perda syariah tak tepat karena membahayakan NKRI adalah sebanyak 45,1 persen. 

"Penetrasi ajaran-ajaran intoleransi yang anti-pancasila dan NKRI di kalangan profesional masuk melalui kajian-kajian keagamaan yang dilakukan di tempat kerja," kata CEO Alvara Research Centre, Hasanuddin Ali di Jakarta, Senin, 23 Oktober 2017.

Terkiat intoleransi dan radikalisme tokoh muda Nahdlatul Ulama, Zaini Rahman, mengatakan PBNU tengah menyoroti sejumlah isu yang diangkat dalam Munas Alim Ulama Nahdatul Ulama yang digelar di Pesantren Darul Falah Mataram, Jumat, 24 November 2017.

Menurut Zaini yang juga pemimpin sidang Komisi Bahtsul Masa'il Qonuniyyah atau perundang-undangan dalam Munas itu, mengatakan intoleransi dan radikalisme berawal dari pikiran seseorang.

“Orang yang bertindak intoleran, bertindak radikal, dan bertindak teroris itu karena di pikirannya awalnya,” ujarnya melalui sambungan telepon, Jumat 24 November 2017.

BACA: Kuliah Akbar Kebangsaan, 18 Ribu Mahasiswa Lawan Radikalisme

Ia juga mengatakan, pikiran-pikiran intoleran dan radikal harus dicegah. Terutama, kata Zaini, pada lembaga pendidikan.

“Perlu ada pengawasan lembaga-lembaga pendidikan yang terbukti menyiapkan orang untuk bertindak seperti itu,” katanya

Sejalan dengan hal itu, ancaman paham kekerasan atau radikalisme dapat dicegah dengan membentengi para pelajar dan mahasiswa salah satunya dengan pendidikan karakter.

Pakar pendidikan Profesor Arief Rachman mengatakan pemerintah harus terus mengupayakan pendidikan karakter guna mencegah ancaman paham kekerasan atau radikalisme dan ideologi asing yang ingin merusak generasi bangsa.

BACA: Jokowi Ingatkan Masifnya Infiltrasi di Video Medsos

"Para generasi penerus bangsa harus memperoleh materi bidang pendidikan tersebut supaya mereka mampu menyaring mana yang baik dan mana yang buruk, serta mana yang bermanfaat maupun tidak dibutuhkan," kata Arief di Jakarta, Kamis, 24 November 2017.

Menurut Arief, pendidikan karakter bangsa itu bisa berupa penguatan ideologi Pancasila serta pemahaman nilai-nilai agama yang benar.

Ia mengatakan penguatan karakter bangsa ini bisa menjadi kunci dalam membekali generasi muda, terutama di era digitalisasi sekarang ini.

"Melalui media digital kan kita bisa berhubungan secara internasional, bisa ke Eropa, bisa ke Amerika. Jadi, harus ada pendidikan karakter bangsa supaya anak-anak bisa menyaring mana baik dan mana yang buruk, mana yang bermanfaat mana yang tidak perlu," katanya.

Dalam pandangannya, anak-anak usia sekolah harus memahami pemakaian media digital secara sehat. Dengan demikian, informasi yang didapat maupun pemanfaatannya harus selalu berlandaskan prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara.

"Jangan sampai kita membiarkan media digital itu dipakai untuk hal-hal yang negatif. Itu yang ingin saya tekankan dan saya sampaikan," kata Guru Besar Universitas Negeri Jakarta itu. 

Ia mengatakan kemajuan teknologi tidak bisa dihindarkan sehingga sekolah-sekolah harus memperkenalkan media digital karena tidak ada yang bisa membuat anak-anak steril dari kemajuan teknologi komunikasi.

Justru, kata Arief, teknologi komunikasi harus disapa oleh sekolah untuk dipakai secara positif oleh anak-anak untuk proses belajar mengajar.

"Saya pikir tidak apa-apa media digital itu dipakai untuk proses belajar mengajar. Semua mata pelajaran bisa diakses melalui media digital, kecuali untuk praktik laboratorium, tapi rumus-rumus kimia itu bisa (dipelajari) di media digital," katanya.

Redaktur: Achmad Sakirin
KOMENTAR
500/500