Fadil Imran, Foto: Istimewa

Penegakan Hukum Kejahatan Siber Saja Tidak Cukup

Estimasi Baca:
Minggu, 17 Sep 2017 06:05:40 WIB

Kriminologi.id - Tindak pidana siber atau cyber crime muncul sebagai dampak dari perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesatnya. Tidak dapat dimungkiri bahwa peran Internet begitu besar dalam mendukung kemunculan tindak kejahatan siber.

Selama 2016, pantauan Internet Worlds Stats menunjukkan Indonesia adalah negara pengguna Internet tertinggi ketiga di dunia dengan 132,7 juta pengguna Internet. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) memperlihatkan hasil survei selama 2016 yang menunjukkan Facebook dan situs jual-beli online adalah konten yang paling sering dikunjungi.

Hingga saat ini memang belum ada satu definisi yang disepakati bersama dalam memahami cyber crime. Namun jika mengacu pada Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders di Vienna pada 2000, cyber crime didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan dengan bantuan sistem atau jaringan komputer di dalam suatu sistem atau jaringan komputer terhadap sistem atau jaringan komputer.

Tindak pidana siber memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya. Perbeadaan ini terkait pelaku, tempat kejadian, barang bukti, dan juga penyelidikan dan penyidikan. Pelaku, tempat kejadian, dan barang bukti ada serta tersembunyi di dunia maya atau yang dikenal dengan cyber space, sehingga membutuhkan cara penyelidikan dan penyidikan yang khusus. Berdasarkan data Direktorat Tindak Pidana Siber diketahui terdapat 753 kasus selama Januari-Juli 2017.

Jenis-jenis kejahatan tindak pidana siber semakin lama semakin beragam. Hampir semua kejahatan dapat dilakukan di dunia maya. Misalnya saja penipuan, pembulian, ujaran kebencian atau hate speech, dan bahkan terorisme.

Payung hukum yang mengatur masalah tindak pidana siber di Indonesia adalah Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan undang- undang ini ada beberapa meteri perbuatan yang dilarang yaitu konten ilegal, akses ilegal, intersepsi ilegal, gangguan terhadap data, gangguan terhadap sistem, juga penyalahgunaan alat dan perangkat.

Dunia maya sendiri tidak hanya yang tampak atau yang kita lihat dan operasikan sehari-hari. Ada sisi lain dari dunia maya yang hanya dapat diakses oleh orang-orang yang memiliki kemampuan komputer dengan level tertentu. Sisi lain ini biasa dikenal dengan istilah dark web ataupun deep web.

Dark web dan deep web ini menyediakan apa saja yang dibutuhkan. Seseorang bisa membeli narkoba jenis apapun dan bahkan bisa menyewa pembunuh bayaran tanpa bertemu muka sekalipun. Semua proses transaksi dilakukan di dunia maya sehingga sangat sulit untuk mengungkap kejahatan tersebut.

Secara jujur memang harus diakui masih banyak hambatan yang ditemukan dalam penanganan kejahatan siber. Salah satunya adalah kendala sumber daya manusia yang dimiliki oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri. Kemampuan dan jumlah personil masih sangat terbatas.

Permasalahan terbatasnya kemampuan dan jumlah sumber daya manusia untuk menangani masalah kejahatan siber ini akan terus ditingkatkan. Direktorat Tindak Pidana Siber juga secara rutin telah mengirimkan beberapa orang anggotanya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan terkait penanganan kejahatan siber.

Masalah lainnya adalah tingkat awareness dan literasi masyarakat Indonesia yang masih rendah. Masyarakat Indonesia masih belum menyadari bahaya dan ancaman di dunia maya. Data dan identitas personal bahkan diunggah dengan sadar oleh pemilik identitas ke dunia maya. Padahal ini membahayakan, informasi-informasi personal dapat digunakan dalam kejahatan seperti identity theft atau penipuan lainnya.

Sedangkan tingkat literasi masyarakat yang rendah dapat mempermudah persebaran informasi bohong (hoax), ujaran kebencian (hate speech) dan juga persebaran paham- paham radikal melalui dunia maya.

Tingkat literasi yang rendah mengindikasikan bahwa masyarakat tidak membaca, memahami, dan kemudian menganalisis konten-konten yang ada. Seringkali masyarakat Indonesia hanya membaca judulnya saja dan kemudian membagikan kembali informasi yang belum tentu kebenarannya itu. 

Jika masalah awareness dan literasi tidak segera ditangani maka upaya penegakan hukum yang dilakukan juga tidak berdampak signifikan. Tanggung jawab membangun awareness dan budaya literasi ini tanggung jawab bersama baik bagi Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan juga civitas akademika di seluruh perguruan tinggi. Oleh karena itu, wajib bagi semua pihak bekerja bersama-sama sesuai dengan kemampuan dan bidangnya masing-masing dalam mencegah dan menangani tindak pidana siber di Indonesia. RZ | BC

 

Sanggahan

Tulisan ini adalah materi perkuliahan yang disampaikan Direktur Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Fadil Imran pada perkuliahan mahasiswa S3 Ilmu Kepolisian di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, 13 September 2017.

KOMENTAR
500/500