Ilustrasi Keadilan. Foto: Pixabay.com

Pengadilan Keluarga dalam Kaca Mata Hukum Indonesia

Estimasi Baca:
Sabtu, 28 Jul 2018 06:05:03 WIB

Kriminologi.id - Family Court atau pengadilan keluarga diterapkan di beberapa negara seperti di Amerika Serikat dan beberapa negara di Inggris. Walaupun dalam penerapannya di masing-masing wilayah berbeda-beda.

Pada dasarnya pengadilan keluarga digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut anak ataupun anggota keluarga lainnya. Di Inggris, peradilan keluarga dibentuk berdasarkan Undang-Undang Anak Tahun 1989. Berdasarkan aturan tersebut, ada dua jenis pengadilan keluarga yaitu pengadilan keluarga di tingkat daerah dan pengadilan tinggi keluarga.

Pengadilan keluarga digelar dengan menggunakan tiga hakim. Komposisi hakim dalam pengadilan keluarga terdiri dari hakim laki-laki dan perempuan, sementara jumlahnya tidak ditentukan. Hakim dalam pengadilan keluarga akan dipilih setiap tiga tahun sekali.

Ketua sidang dalam pengadilan keluarga wajib memiliki kemampuan dan telah mendapatkan pelatihan untuk menjalankan perannya dalam peradilan keluarga. Pelatihan untuk ketua sidang ini sifatnya wajib dan harus dilakukan setiap enam tahun sekali untuk memperbarui surat keterangan yang dimiliki.

Menurut Elaine Laken, Chris Bazell, dan Winston G. dalam tulisannya yang berjudul Introduction to the Family Proceedings Court, permasalahan yang diselesaikan melalui pengadilan keluarga antara lain masalah perlindungan terhadap anggota keluarga, perceraian, pengawasan terhadap anak, permohonan dan pengajuan pembayaran tunjangan, dan permohonan asistensi keluarga.

Perlindungan terhadap keluarga dapat diajukan anggota keluarga ketika terjadi tindakan kekerasan. Bahkan, pengadilan keluarga dapat mengeluarkan perintah penangkapan terhadap pelaku kekerasan walaupun nantinya akan diproses lebih lanjut melalui persidangan pidana pada umumnya.

Perceraian dan hak asuh anak juga menjadi salah satu permasalahan yang diselesaikan dalam pengadilan ini. Selain itu, pihak anggota keluarga juga dapat mengajukan permohonan untuk perintah menjauh bagi orang-orang tertentu yang dikhawatirkan akan mengancam nyawa dan memunculkan trauma pada anggota keluarga khususnya anak dan perempuan.

Melalui pengadilan ini, anggota keluarga juga dapat mengajukan permohonan pengawasan terhadap anak mereka yang belum berumur 17 tahun. Permohonan ini biasanya dilakukan jika keluarga khawatir anaknya terliat dalam kelompok kriminal dan melakukan tindak kejahatan.

Tidak hanya itu, anak atau pun pihak perempuan dapat mengajukan gugatan terhadap pasangannya jika ternyata pasangannya itu tidak memberikan nafkah secara finansial. Pada beberapa kasus tertentu, keluarga juga dapat mengajukan permohonan pendampingan ketika keluarganya mengalami situasi dan kondisi yang kritis. Misalnya, ketika suami yang berperan sebagai kepala keluarga baru saja masuk penjara karena masalah narkoba.

Kondisi keluarga yang goyah akan berpengaruh pada kondisi psikologis anak sehingga pihak keluarga berhak mengajukan permohonan pendampingan dalam permasalahan tersebut. Pihak pengadilan nantinya akan menyediakan pendamping bagi keluarga tersebut yang terdiri dari psikolog, pekerja sosial, dan ahli lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan keluarga tersebut.

Keberadaan pengadilan keluarga memang secara khusus ditujukan untuk melindungi hak-hak anak dalam situasi dan kondisi apapun. Negara-negara yang menerapkan pengadilan keluarga berharap dapat mengupayakan tindakan pencegahan dan bahkan penegakkan hukum terhadap kejahatan-kejahatan khas yang terjadi dalam keluarga.

Menilik Perlindungan Hak Anak di Indonesia

Indonesia memang tidak menerapkan pengadilan keluarga dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam keluarga. Walaupun begitu, Indonesia memiliki banyak instrumen hukum yang ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Walaupun tidak menerapkan pengadilan keluarga, namun permasalahan-permasalahan yang dibahas di dalam pengadilan keluarga beberapa sudah diakomodasi dalam instrumen hukum tersebut. Misalnya, masalah permohonan untuk mendapatkan perlindungan dari anggota keluarga yang melakukan kekerasan. Hal ini diakomodasi dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Sedangkan masalah perceraian dan hak asuh anak agak sedikit berbeda penerapannya di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya dua lembaga pencatatan perkawinan di Indonesia yaitu Kantor Urusan Agama bagi warga yang beragama islam dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bagi warga yang beragama non-Islam. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal ini menyebabkan masalah perceraian dan penentuan hak asuh anak antara masyarakat yang beragama islam dengan masyarakat yang beragama non-Islam berbeda. Untuk masyarakat beragama Islam, perceraian dan masalah hak asuh anak diputuskan melalui Pengadilan Agama. Sedangkan untuk masyarakat beragama non-Islam, perceraian dan masalah hak asuh anak diputuskan melalui pengadilan negeri.

Sayangnya masalah pendampingan terhadap keluarga yang mengalami kondisi kritis belum difasilitasi pemerintah, namun banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki program pendampingan keluaraga seperti Yayasan Pelayanan Anak dan Keluarga (LaYak).

Membandingkan upaya perlindungan anak di Indonesia dengan penerapan pengadilan keluarga rupanya keberadaan pengadilan keluarga memiliki lebih banyak keunggulan. Satu hal yang terpenting adalah adanya satu pintu koordinasi terkait anak dan masalah yang dihadapi keluarga. Keberadaan pengadilan keluarga juga menangani masalah sosial, finansial hingga masalah pidana yang dihadapi keluarga, sehingga upaya perlindungan terhadap hak-hak anak dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

KOMENTAR
500/500