Pengakuan Setnov Soal Puan dan Pramono Berpotensi Keterangan Palsu

Estimasi Baca :

Setya Novanto saat dipindahkan ke Rutan KPK. Foto: Ist/ Kriminologi.id - Kriminologi.id
Setya Novanto saat dipindahkan ke Rutan KPK. Foto: Ist/ Kriminologi.id
Keterangan Novanto bisa berpotensi sebagai keterangan palsu jika Novanto tidak bisa membuktikan ucapannya

Kriminologi.id - Nama Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani muncul dalam daftar penerima duit e-KTP untuk anggota DPR. Informasi itu muncul dari pengakuan Novanto dalam sidang ke-24 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis, 22 Maret 2018 kemarin.

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan, setiap keterangan saksi atau terdakwa di persidangan adalah fakta hukum. Namun, kata dia, informasi yang disampaikan Novanto belum tentu benar. Keterangan itu bisa menjadi fakta hukum baru bila sesuai dengan keterangan saksi lainnya. 

Abdul Fickar mengatakan, KPK perlu memanggil Made Oka Masagung dan Andi Narogong untuk membuktikan kebenaran informasi Novanto.

"Dalam konteks yang disebutkan Setya Novanto bisa menjadi fakta hukum jika sudah dikonfirmasi oleh saksi-saksi yang disebutkan Setya Novanto yaitu Made Oka dan Andi Narogong," kata Abdul Fickar kepada Kriminologi.id di Jakarta, Jumat, 23 Maret 2018.

Abdul Fickar mengatakan benar tidaknya Puan dan Pramono ikut menerima duit e-KTP setelah KPK mendapat keterangan Made Oka dan Andi Narogong. Jika Made Oka dan Andi membenarkan pengakuan Novanto maka hal itu bisa menjadi alat bukti untuk ke tahap selanjutnya.

"Orang yang disebut Setya Novanto (Andi Narogong dan Made Oka) harus diperiksa sebagai saksi. Maksud saya, sekarang ada dasar dan alasan untuk memanggil mereka," ujarnya.

Namun, kata dia, jika informasi yang disampaikan Novanto tidak sesuai dengan keterangan Andi dan Made Oka, maka hal itu tidak bisa dipertanggungjawabkan alias palsu. Konsekuensi yuridisnya adalah informasi Novanto malah menjadi keterangan palasu.

"Harus dikejar terus dari siapa info tersebut sebenarnya, karena ada konsekuensi yuridis sebagai keterangan palsu, baik info yang dikarang sendiri atau didapat dari orang lain. Jika benar info itu tidak benar, tidak ada alasan untuk memeriksa lebih lanjut pengembangan fakta itu," ujarnya.

Sedikit menegaskan, Abdul Fickar mengatakan, keterangan Novanto bisa berpotensi sebagai keterangan palsu jika Novanto tidak bisa membuktikan ucapannya.

"Info tidak benar itu sangat mungkin menjadi keterangan palsu jika tidak bisa dipertanggungjawabkan sumbernya, walaupun info itu bersifat de auditu (katanya orang)," tuturnya. 

Baca Selengkapnya

Home Sudut Pandang Kata Pakar Pengakuan Setnov Soal Puan dan Pramono Berpotensi Keterangan Palsu

KOMENTAR

Tulis Komentar Kamu

Silahkan tulis komentar kamu