Pengamat: Artidjo Hakim Tak Takut Mati, Pengajuan PK Bisa Membeludak

Estimasi Baca :

Hakim Agung, Artidjo Alkostar (23/05/2018). Foto: Facebook Suwenta Pinem - Kriminologi.id
Hakim Agung, Artidjo Alkostar (23/05/2018). Foto: Facebook Suwenta Pinem
Menurut Jamin, 'kehilangan' Artidjo akan berdampak pada gelombang pengajuan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) oleh terpidana korupsi

Kriminologi.id - Hakim Agung Artidjo Alkostar resmi pensiun hari ini, Selasa, 23 Mei 2018. Nama Artidjo memiliki posisi tersendiri di hati warga Indonesia, khususnya di kalangan pemerhati peradilan.

Lulusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta adalah salah satu Hakim Agung yang berani menghadapi pelaku korupsi atau koruptor kelas kakap.

Putusannya kepada koruptor kelas wahid yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) seperti yang tak takut mati, dengan memberikan hukuman tambahan bukan mengurangi. 

Pakar hukum pidana Jamin Ginting mengatakan, pensiunnya Artidjo berdampak pada peradilan Indonesia ke depan. Sosok Artidjo dinilainya sulit digantikan dengan kondisi peradilan saat ini.

Menurut Jamin, 'kehilangan' Artidjo akan berdampak pada gelombang pengajuan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) oleh terpidana korupsi. 

"Saya kira dampaknya tentu banyak terpidana korupsi akan mengajukan PK, apalagi yang masa tahanannya masih lama," kata Jamin saat dihubungi Kriminologi.id di Jakarta, Rabu, 23 Mei 2018.

Namun demikian, kata Jamin, masih banyak hakim lain yang memiliki integritas, tidak melihat pidana korupsi secara subyektif, melainkan dengan oyektif.

Hal senada diungkap pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar. Menurut dia, sosok Artidjo selama ini menjadi faktor yang menguatkan komitmen penegakan hukum pada jajaran peradilan khususnya MA.

Sayangnya, kata Abdul, komitmen ini belum tentu sama dihayati oleh penegak hukum lain khususnya para hakim MA. Karenanya, tidak mengherankan jika putusan majelis lain sama sekali bertolak belakang dengan komitmen yang ditegakkan Hakim Agung Artidjo. 

"Sebagai contoh nyata kasus PK Sujono Timan, sudah buron kemudian yang mengajukan PK istrinya yang belum berstatus pewaris. Dan PK-nya dikabulkan dengan alasan kekhilafan dalam putusan hakim. Saya kira ini diduga berbau skandal," ujar Abdul Fickar.

Pada 13 Juli 2013, majelis hakim mengabulkan PK yang diajukan terpidana kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Sudjiono Timan. Koruptor yang merugikan negara Rp 396 miliar itu dibebaskan dari seluruh tuduhan.

Sidang PK Sudjino diketuai Hakim Agung Suhadi dengan anggota Sophian Martabaya dan Andi Samsan Nganro serta 2 hakim ad hoc Tipikor Sri Murwahyuni dan Abdul Latif.

Menurut Adbul, Pasal 263 KUHAP memberikan legal standing kepada napi koruptor atau ahli warisnya untuk mengajukan PK. PK diajukan jika terdapat novum atau fakta baru. Namun, jika terpidananya buron, maka tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK karena ahli waris belum muncul karena terpidana belum mati. 

Diketahui, sejak 7 Desember 2004, Sudjiono Timan menghilang di rumahnya di Jalan Diponegoro Nomor 46, Jakarta Pusat.

"Gambaran ini sekedar untuk menjelaskan bahwa majelis hakim lain selain Artidjo komitmen pemberantasan korupsinya diragukan dengan berbagai alasan yang bersifat yuridis maupun sosiologis," ujarnya.

Namun demikian, kata Abdul, warga Indonesia tetap berharap akam lahir Artidjo baru di MA, yang menurutnya telah mengangkat marwah MA, khususnya dalam komitmen membersihkan Indonesia dari korupsi.  MSA

Baca Selengkapnya

Home Sudut Pandang Kata Pakar Pengamat: Artidjo Hakim Tak Takut Mati, Pengajuan PK Bisa Membeludak

KOMENTAR

Tulis Komentar Kamu

Silahkan masuk terlebih dahulu
Silahkan tulis komentar kamu