Ilustrasi kekerasan seksual terhadap anak. Ilustrasi: Dwiangga Perwira/Kriminologi.id

Pengamat: Label Sekolah Ramah Anak Tak Sentuh Esensi

Estimasi Baca:
Minggu, 10 Jun 2018 09:05:47 WIB

Kriminologi.id - Tindakan asusila seorang guru honorer di salah satu sekolah dasar di Kota Depok, Jawa Barat, terhadap 13 muridnya telah mencoreng dunia pendidikan. Apalagi tindakan tersebut bahkan dilakukan pelaku di dalam ruang kelas. Terjadinya hal itu dinilai karena pihak sekolah tidak memiliki prosedur penanggulangan pelecehan seksual.

Pengamat pendidikan dari Universtas Multimedai Nusantara Doni Koesoema A, ketika dihubungi Kriminologi.id, Jumat, 8 Juni 2018, mengatakan pihak sekolah harus memiliki standar operasional untuk mencegah tindak pelecehan seksual di sekolah. 

"Bila sekolah sudah memiliki SOP, seharusnya kasus yang terjadi di Depok tidak berlarut seperti sekarang," kata Doni.

Menurutnya, kasus tersebut seharusnya mudah dilacak oleh pihak sekolah. Asalkan, kata Doni, bila  kepercayaan antara anak-anak dengan guru dan anak-anak dengan orang tua mereka sudah terjalin. 

Pihak yang seharusnya membuat SOP itu, kata Doni, adalah pihak sekolah bekerja sama dengan orang tua sebagai komite, dan juga tim pengawas, serta melibatkan siswa.

Prosedur ini, katanya, sesuai dengan Permendikbud Nomor 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Terkait dengan label sekolah ramah anak yang melekat pada sekolah tersebut, Doni menilai bahwa selama ini pemberian label oleh pemerintah itu tidak mengarah ke esensinya.

Melainkan pemberian label itu hanya sebagai formalitas semata. Seharusnya, menurut Doni, yang berhak menilai apakah sekolah itu termasuk sekolah ramah anak atau tidak, adalah masyarakat dan bukan pemerintah.

"Labeling sekolah ramah anak itu hanya formalitas dan yang menang hanya sekolah itu-itu saja. Tapi, proses penghitungan sekolah ramah anak itu enggak esnsial, hanya kayak untuk administratif aja. Itu harus dikaji ulang," kata Doni. 

Ia meminta agar proses pencantuman predikat sekolah ramah anak ke sebuah sekolah perlu dikaji ulang. Yang lebih penting, menurutnya, adalah bagaimana pihak sekolah mampu mengevaluasi dan menunjukkan ke masyarakat bagaimana sekolah ramah itu terwujud di sekolah tersebut secara nyata.

"Enggak penting dicopot atau enggak dicopot (label sekolah ramah anak). Nyopot (label) juga enggak memberikan efek, karena anak sudah menjadi korban," ujar Doni.

Menurutnya mereka harus mengevaluasi bahwa label sekolah ramah anak itu bukan jaminan. Tetapi, masyarakat harus ditunjukkan fakta-faktanya untuk menilai situasi sekolah secara obyektif.

Hal tersebut menurut Doni menjadi tugasnya pemerintah serta masyarakat. Sedangkan untuk menilai apakah sekolah itu ramah anak diserahkan pada orang tua.

Ia mencontohkan dengan tanpa ingin menyebutkan nama sebuah sekolah di Jakarta Selatan. Menurutnya, tanpa sekolah tersebut mendapatkan label sekolah ramah anak sekalipun, masyarakat luas sudah bisa menilai dengan sendirinya kalau sekolah itu memiliki integritas.

Menurutnya, seharusnya masyarakat yang lebih berhak menilai apakah sekolah itu sudah benar-benar menerapkan konsep sekolah ramah anak atau belum. 

"Masyarakat yang paham tentang arti sekolah ramah anak dan mereka bisa bikin asesmen, kemudian melihat sekolah tersebut, mengadakan dialog, wawancara, melakukan evaluasi terhadap sekolah, ya harus seperti itu," kata Donni.

Sebelumnya diberitakan, pada Kamis, 7 Juni 2018 Polres Depok telah menangkap pelaku pelecehan anak murid yakni W (21) di salah satu sekolah di Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku yang juga merupakan guru bahasa Inggris itu melakukan aksinya di beberapa sudut sekolah, diantaranya di ruang kelas dan perpustakaan.

Hingga kini, sudah ada 4 siswa yang melapor ke kepolisian atas tindakan asusila guru tersebut, dengan ditemani oleh orang tuanya. Pihak kepolisian masih mendalami kasus ini. AS

Reporter: Yenny Hardiyanti
Penulis: Yenny Hardiyanti
Redaktur: Achmad Sakirin
KOMENTAR
500/500